Berpotensi Jadi Capres 2014, SBY Tak Pilih HNW

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disinyalir sengaja tidak memilih Hidayat Nurwahid (HNW) sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, karena salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera itu sangat berpotensi menjadi capres pada Pemilu 2014.

SBY sadar betul menjadikan Hidayat sebagai menteri ibarat memelihara anak macan di dalam kandang. Popularitas serta integritas Hidayat bakal terus melambung apabila dia menjadi pejabat.

"Kalau Hidayat tak terpilih menjadi menteri itu wajar karena kans dia menjadi capres pada 2014 sangat besar," ujar pengamat politik Universitas Indonesia Zulfikar Ghazali saat berbincang dengan okezone di Jakarta, Rabu (21/10/2009).

Sebagai gantinya, SBY lebih senang memilih Tifatul Sembiring serta kader PKS lain dalam jajaran manteri di KIB II. Itu karena kelas Tifatul serta kader PKS lain masih di bawah Hidayat.

"Dia (Hidayat) akan menjadi penantang berat bagi Demokrat di 2014, ketimbang Tifatul," ungkapnya.

SBY serta para penasihatnya, sambung Zulfikar, tahu betul potensi besar yang dimiliki Hidayat. Salah satunya adalah modal dasar sebagai pendiri PKS. Kinerja, rekam jejak, serta kesederhanaan Hidayat juga bisa menjadi modal besar dalam mendulang simpati rakyat Indonesia.

"Dia salah satu kader PKS yang berani bersikap tegas. Salah satunya dalam kasus dugaan korupsi Rama Pratama. Pak Hidayat kan pernah bilang akan memecat Rama Pratama apabila terbukti korup," terangnya. (ful)

Rabu, 21 Oktober 2009 - 07:46 wib
Muhammad Saifullah - Okezone Baca Selengkapnya..

Dedikasi untuk orang terkasih tiada duanya

Ibu

Ribuan kilo jalan yang kau tempuh
Lewati rintang untuk aku anakmu
Ibuku sayang masih terus berjalan
Walau tapak kaki, penuh darah... penuh nanah


Seperti udara... kasih yang engkau berikan
Tak mampu ku membalas...ibu...ibu


Ingin kudekat dan menangis di pangkuanmu
Sampai aku tertidur, bagai masa kecil dulu
Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku
Dengan apa membalas...ibu...ibu....

Seperti udara... kasih yang engkau berikan
Tak mampu ku membalas...ibu...ibu

(Iwan Fals; ibu)

download lagunya di http://mp3sgratis.net/download/203/


Yaa Robb, ampunkan dosa-dosanya...
Berkahilah setiap langkah usahanya...
Bimbinglah agar senantiasa berada di jalan-Mu...
Jadikan jannah sebagai tempat kembalinya... Baca Selengkapnya..

Pansus Ngawur & Tak Punya Dasar Hukum

Jakarta - Imbauan Pansus Angket Century agar Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani nonaktif dinilai berlebihan dan salah kaprah. Sebab tidak ada dasar hukumnya keduanya harus dinonaktifkan dari jabatannya.

"Iya (ngawur) dan tidak berdasar hukum. Pansus terlalu cepat menyimpulkan hanya berdasarkan data dari BPK," ujar pengamat hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep warlan Yusuf dalam perbincangannya dengan detikcom, Sabtu (19/12/2009).

Menurut Asep, tidak ada istilah penonaktifan sementara untuk Wapres. Wapres bisa diberhentikan jika melanggar UU hukum pidana. "Lagian kalau diberhentikan karena melanggar hukum pidana bukan sementara tapi pemberhentian tetap," kata dia.

Asep menambahkan, seorang menteri dapat diberhentikan sementara sebagai terdakwa dengan ancaman hukuman paling ringan 5 tahun. Hal itu tertuang dalam UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Asep mempertanyakan alasan penonaktifan sementara Boediono dan Sri Mulyani berpengaruh dalam kelancaran pemeriksaan Pansus. Boediono dan Sri Mulyani dinilai kooperatif dalam pemeriksaan dan tugas-tugas kenegaraan tidak akan terganggu.

Yang paling penting, lanjut dia, Pansus memastikan agar Boediono dan Sri Mulyani memberikan keterangan tentang kasus Bank Century dengan lengkap dan jelas.

Asep menegaskan, jika penonaktifan Boediono dan Sri Mulyani dilakukan, maka stabilitas dan kepercayaan ekonomi terganggu.

"Maaf nih, katakan PDT (Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal) tidak terpengaruh jika dinonaktifkan sementara. Tapi kalau Menkeu dan Wapres dinonaktifkan akan luar biasa terganggu," jelas Asep.

Sebab, menurut dia, rakyat tidak menginginkan penonaktifan sementara Boediono dan Sri Mulyani. "Rakyat ingin adanya keterbukaan soal pelanggaran di Bank Century," tandasnya.

(nik/gah)


Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca Selengkapnya..

Tifatul: Kader PKS Jangan Kayak Cacing Kepanasan

INILAH.COM, Pontianak - Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring mengklaim partainya sedang menjadi sorotan masyarakat. Partai berlambang setangkai padi diapit 2 bulan sabit ini harus tetap mempertahankan identitasnya.

"Saat ini, semua orang sedang memperhatikan PKS sehingga para kader kita jangan sampai kayak orang cacing kepanasan," kata Tifatul saat melakukan malam ramah tamah dengan kader PKS Kota Pontianak, Kamis (17/12) malam,

Menteri Komunikasi dan Informasi ini menegaskan PKS tidak boleh sombong, karena masuk empat besar pada Pemilu 2009. PKS harus tetap rendah diri dan menjalankan amanah yang telah dipercayakan yaitu memperjuangkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Saya berharap kader PKS jangan jungkir balik tidak karuan. Tetapi pertahankan identitas, karakter, dan orisinal dari PKS," katanya.

Dalam kesempatan itu, Tifatul juga berpesan kepada kadernya agar jangan sekali-kali melakukan tindakan tidak terpuji, seperti melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). "Tetapi ciptakanlah kader PKS yang peduli, perhatian kepada masyarakat lemah, profesionalisme dan bisa mencari solusi ketika masyarakat sedang mengalami masalah," katanya.

Ia mengajak, kader PKS mulai saat ini berpikir dan bertindak untuk menghadapi Pemilu 2014. Bukan menunggu dan berharap tanpa melakukan kerja keras dalam mencari simpatik dan dukungan masyarakat. "Visi kita harus sama, karena kunci keberhasilan adalah satu tujuan yaitu kemakmuran masyarakat," ujarnya. [*/bar]

http://inilah.com/berita/politik/2009/12/18/229272/tifatul-kader-pks-jangan-kayak-cacing-kepanasan/

Pengirim: Ningsih Update: 18/12/2009 Oleh: Ningsih

Baca Selengkapnya..

Buyung Fitnah Tifatul

Kamis, 17/12/2009 10:23 WIB

Jakarta - Menkominfo Tifatul Sembiring kesal atas pernyataan Adnan Buyung Nasution yang menuduhnya 'jangan-jangan dia juru bicara koruptor'. Jika Buyung tidak menarik statemen tersebut, Tifatul akan melakukan tindakan.

"Saya akan pensiunkan Buyung segera apabila tidak mencabut pernyataannya bahwa Tifatul sebagai juru bicara koruptor," tegas Titaful dalam pesan singkatnya, Kamis (17/12/2009).

Pernyataan Buyung, anggota Wantimpres, itu muncul terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan yang tetap digodok Tifatul meski banyak kritik berdatangan. Menurut Tifatul, statemen itu sangat tendensius dan bernada fitnah.

Tifatul menyatakan, RPP ini sudah dimulai sejak Mei 2008, jauh sebelum Tifatul jadi menteri. Sebelumnya sudah ada Permen 11/2006a, tentang teknis LI (Lawful Interception), lalu RUU ITE disahkan, jadi UU 11/2008. MenKominfo yang kala itu dijabat M Nuh, lantas membuat tim interdep penyusunan RPP. Untuk RPP LI dipimpin Mujiono.

Tifatul menuturkan, draf RPP dikirim Menkominfo M Nuh ke Depkum HAM untuk harmonisasi. Juga dikirim surat ke Menko Polhukam untuk koordinasi masalah teknis interdep, Depkum HAM mengadakan rapat Harmonisasi interdep I. Tanggapan-tanggapan dari Polri dan KPK dikirim ke Depkum dan Kominfo. Polri juga menyampaikan sedang membuat kajian internal dan meminta agar proses RPP menunggu kajian tersebut.

Kominfo mengadakan pertemuan kecil dan mengirim juga tanggapan ke Depkum terkait rapat harmonisasi tersebut.

Depkominfo sudah berbicara dengan KPK mengenai masukan-masukan terkait RPP penyadapan. "Status terakhir menunggu Depkum untuk harmonisasi, tentunya Depkum akan mengundang kembali pertemuan Interdept," ujar Tifatul.
(nrl/iy)


Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda! Baca Selengkapnya..

Mengenal Presiden PKS : Luthfi Hasan Ishaaq, MA

DATA PRIBADI:

Nama : Luthfi Hasan Ishaaq, MA
TTL : Malang, 05-Agustus-1961
Nama Istri : Sutiana Astika
Jumlah Anak : 11 (sebelas) Orang
Email: lh-ishaq@madanibiznet.org

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1 SLTP-SLTA Ponpes Modern Gontor Ponorogo
2 D III Bahasa Arab
3 Fakultas Ushuluddin Ibnu Saud University
4 Fakultas Islamic Studies Salafia University

RIWAYAT PEKERJAAN:

1 Direktur PT Sirat Inti Buana
2 Public Realition Islamic Org Union
3 Penterjemah Institute Policy Studies

PENGALAMAN/JABATAN ORGANISASI:
1. Ketua I Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Saudi Arabia
2. Ketua Departemen Kaderisasi PPI Cabang
3. Ketua Departemen Kesenian OPPM Gontor
4. Ketua Pelajar Islam Indonesia
5 Sekjen Partai Keadilan (PK)
6 Bendahara Umum DPP PKS
7 Ketua Badan Hubungan Luar negeri DPP.


Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring yang diangkat sebagai Menkominfo dalam Kabinet Indonesi Bersatu II secara resmi mengundurkan diri. Sebagai gantinya adalah Luthfi Hasan Ishaaq yang sebelumnya menjadi Ketua Badan Hubungan Luar Negeri. Luthfi dipilih oleh Majelis Syuro yang dipimpin oleh Hilmy Aminuddin melalui mekanisme sidang.

Sebelum dirinya menerima mandat, sempat muncul isu kalau Luthfi veteran Afghanistan, negara yang dianggap selalu menelorkan teroris dunia. Terang saja isu ini dibantah keras oleh PKS. Yang benar, kata Anis Matta, Luthfi pernah mengenyam pendidikan di Pakistan, negara yang memang bertetangga dengan Afghanistan.

"Nggak bener (veteran perang Afghanistan). Beliau kuliah di Pakistan, master di sana," kata Anis Matta dalam jumpa pers di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, kemarin.

“Pergantian mereka merupakan bentuk konsistensi PKS dalam menjaga komitmen kenegarawanan,” kata Sekjen DPP PKS Anis Matta dalam jumpa pers di Gedung Markas Dakwah (Kantor DPP) PKS, Jakarta, Ahad (25/10).

Menurut Anis Matta, ada tiga alasan yang cukup mendasar mengapa PKS segera mengganti para fungsionarisnya yang duduk dalam jabatan publik, terutama di bidang eksekutif. Pertama, sebagai eksekutif mereka telah bekerja di level kepentingan bangsa yang harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan partai. “Dengan begitu Presiden SBY tidak perlu lagi khawatir terhadap loyalitas para menteri dari PKS. Mereka telah dihibahkann untuk kepentingan bangsa,” tegas Anis Matta yang kini menjadi salahsatu wakil ketua DPR RI.

Kedua, manajemen sebuah kementerian terlalu besar untuk dirangkap dengan manajemen sebuah partai. Begitu pula sebaliknya. Karena itu sebaiknya tidak terjadi rangkap jabatan.Alasan ketiga, tambah Anis,yang tak juga kalah pentingnya, masalah sirkulasi kaderisasi kepemimpinan. “Dengan pergantian tersebut sirkulasi kaderisasi kepemimpinan di PKS bisa berjalan dengan lancar. Kami tidak pernah kekurangan stok pemimpin,” tegas Anis.


Sosok Luthfi Hasan Ishaaq:

Luthfi Hasan Ishaaq, lahir di Malang, Jawa Timur 5 Agustus 1961. Master bidang Islamic Studies ini menamatkan pendidikan SLTP dan SLTA di Pondok Pesantren Modern, Gontor Jawa Timur. Menguasai secara fasih bahasa Arab dan Inggris, Luthfi mempunyai jam terbang yang cukup tinggi di Eropa. Ia pernah tinggal di Belanda selama beberapa tahun ketika diberi tugas sebagai supervisor pengembangan PKS di Eropa.

Pilihan terhadap Luthfi tidak terlalu mengherankan melihat latar belakangnya yang panjang sebagai kader inti partai. Luthfi adalah salahsatu pendiri PK pada tahun 1998 bersamaan dengan Era Reformasi setelah jatuhnya rezim Soeharto. Semasa PKS masih bernama Partai Keadilan (PK) dan dipimpin oleh Nurmahmudi Ismail, ia tercatat sebagai sekjen. Kemudian ia menjadi bendahara umum DPP ketika presiden partai dijabat oleh Nur Mahmudi Ismail dan Hidayat Nurwahid. Terakhir jabatannya adalah Ketua Badan Hubungan Luar negeri DPP.

Selain itu Luthfi juga terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dan kini kembali terpilih sebagai anggota Dewan periode 2009-2014.Selama berkecimpung di DPR, Luthfi ditempatkan di komisi 11 (perbankan) dan kemudian di komisi 1 (Pertahanan dan Luar Negeri). Selain itu ia juga tercatat sebagai anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen untuk Afrika, Eropa dan Organisasi Negara-Negara Konferensi Islam (OKI). Posisinya sebagai wakil ketua di BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen 2004-2009) membuat Lutfi mempunyai networking yang cukup kuat di dunia internasional. Luthfi juga menjadi anggota tetap komisi Timur Tengah di International Parliementary Union (IPU). Sebuah organisasi yang beranggotakan anggota parlemen seluruh dunia

Wewenang Ketua Majelis Syuro

Sesuai dengan AD/ART PKS, kewenangan mengangkat seorang presiden (Ketua DPP) berada ditangan Ketua Majelis Syuro yang saat ini dijabat Ustad Hilmi Aminuddin. Selain itu, Ketua Majelis Syuro juga mengangkat Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Ketua Dewan Syariah Partai (DSP), Sekjen dan Bendahara DPP. Keenam orang tadi disebut sebagai Dewan Pengurus Tingkat Pusat (DPTP) yang memegang otoritas kekuasaan tertinggi partai. Keberadaan DPTP haruslah mendapat pengesahan dari anggota Majelis Syuro yang terdiri dari 99 orang.

Pejabat PKS baru

PKS juga mengganti kader PKS yang mendapat amanah sebagai Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, yaitu:

1. Salim Segaff Al-Jufrie yang ditunjuk oleh Presiden SBY menjadi MENTERI SOSIAL Kabinet Indonesia Bersatu II, amanah beliau sebelumnya sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) digantikan oleh DR Surahman Hidayat

2. Suharna Surapranata yang ditunjuk menjadi MENRISTEK Kabinet Indonesia Bersatu II/Kepala BPPT, amanah beliau sebelumnya sebagai Ketua Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) digantikan oleh Untung Wahono

3. Suswono yang ditunjuk sebagai MENTERI PERTANIAN, amanah beliau sebelumnya sebagai Ketua Wilayah Dakwah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Suswono diserahkan kepada Agus Purnomo. Bersamaan dengan itu Suswono juga menyerahkan jabatannya sebagai Wakil Sekjen Bidang Organisasi kepada Budiyanto. Msc.

Ayo bangkitlah negeriku..harapan itu masih ada..! Baca Selengkapnya..

PKS Tidak Ingin KPK Dimandulkan

PK-Sejahtera Online: 'Kita masih sangat membutuhkan peran KPK. Sejauh ini peran yang dijalankan oleh KPK sudah cukup baik membuat orang jera melakukan korupsi, korupsi harus diberantas karena ini mental yang tidak terpuji', ujarnya. 'Korupsi adalah musuh kemanusiaan karena kekayaan negara dicuri dan tidak bisa didistribusikan secara merata untuk rakyat'.

Tifatul mengingatkan, Sebelum KPK dibentuk dahulu, kita bahkan mendatangkan pihak-pihak ahli korupsi dari negara lain dan belajar dari mereka seperti dalam kasus korupsi di Hongkong misalnya yang sukses meminimalisir korupsi yang merajalela di lembaga kepolisian Hongkong.
Dalam kurun waktu 15 tahun mereka berhasil mengatasinya.
'Adalah merupakan tekad kita bersama untuk memberantas korupsi di negeri ini. Dahulu losses APBN mencapai 30% setiap tahun, sekarang angka tersebut mulai menurun. Ada perubahan sikap mental dari aparat', tegasnya. Jadi eksistensi KPK dan Pengadilan TIPIKOR harus tetap di 'lanjutkan'.

PKS menolak pengurangan kewenangan-kewenangan KPK, ini sama saja mempreteli dan memandulkan KPK. Peran penuntutan tetap bisa dipertahankan, hakim ad hoc dan bahkan penyadapan sesuai prosedur masih dibolehkan.

Tifatul bahkan mengusulkan agar kewenangan KPK ditambah. Seperti mengeluarkan SP3.

'Jangan mentang-mentang temannya ditangkap KPK lantas lembaga KPKnya mau diberangus. Kalau UU TIPIKOR ini berlarut-larut dan melewati batas waktu, PKS menghimbau Presiden SBY untuk mengeluarkan PERPPU TIPIKOR. Sebab jika KPK sukses maka citra pemerintah dimata rakyat pasti akan semakin positif', pungkas Tifatul. Baca Selengkapnya..

Kasus Pemukulan Saksi PKS di Sidangkan

Abu Bakar ketua KPPS 19 kelurahan Tj.Rhu kecamatan Limapuluh harus menjadi pesakitan di kursi terdakwa karena memukul saksi PKS pada saat Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April yang lalu. Dengan mengenakan pakaian seragam PNS berlogo Pemko Kota Pekanbaru, Abu Bakar hadir sebagai terdakwa dalam sidang yang di gelar Pengadilan TInggi Pekanbaru jalan Teratai (03/07).

Dalam sidang yang berjalan lebih kurang dua jam tersebut, Abu Bakar mengakui benar telah memukul Amin saksi dari PKS. Hal ini karena Amin dinilainya terlalu kritis pada saat pelaksanaan perhitungan suara. Abu Bakar yang sehari-hari berkantor di Kesbang ini, merasa kekritisan Amin dalam perhitungan suara membuat lambatnya aktivitas perhitungan suara.

Ketika Amin di tanya oleh pimpinan sidang apa yang diprotes pada saat perhitungan suara, Amin mengatakan dirinya protes karena Ketua KPPS menghitung dua suara pada contrengan tanda partai dan Caleg, pada hal harusnya di hitung satu suara, dan suaranya berikan kepada Caleg yang dipilih.
"
Karena seringnya saya memprotes itulah yang membuat Pak Abu Bakar memukul bagian perut saya dan menendang bagian pangkal paha saya," ungkap mahasiswa UIN semester VI ini.

Ketua Tim Advokasi DPD PKS Pekanbaru, Hadid Suyatno yang menyaksikan persidangan tersebut merasa bersyukur karena akhirnya persoalan tersebut bisa sampai ke pengadilan.

"Secara kemanusiaan kami sudah memaafkan beliau, tetapi untuk menjadi pelajaran bagi anggota KPPS yang lain, proses hukum harus terus tetap berjalan agar kedepan pelaksanaan Pemilu atau Pilkada dapat berjalan lebih baik dan berkualitas," ungkap Hadid yang sehari-hari sebagai staf ahli Fraksi Keadilan Sejatera Pekanbaru.

Sidang tersebut akan di lanjutkan pada tanggal 10 Juni 2009 dengan agenda sidang pembacaan tuntutan dari jaksa. (pks pekan baru)


Pengirim: Ningsih Update: 04/06/2009 Oleh: Ningsih Baca Selengkapnya..

BAYANAT PILPRES 2009

Atas dasar keputusan Majelis Syuro PKS ke XI, dan tercapainya kesepakatan dengan SBY dan PD, maka diwajibkan kepada seluruh kader memperjuangkan kemenangan pasangan SBY-Boediono untuk kemaslahatan dakwah,ummat, bangsa, dan Negara

BAYANAT

NOMOR : 01/B/K/DPP-PKS/VI/1430

TENTANG

PILPRES 2009

1. Sidang Majelis Syuro PKS ke XI pada tanggal 25-26 April 2009 memutuskan :

a. Untuk berkoalisi dengan SBY dan Partai Demokrat dalam Pilpres 2009, APABILA kontrak politik dapat disepakati bersama

b. PKS Memperjuangkan Cawapres dari Internal dalam amplop tertutup, namun cawapres bukanlah merupakan syarat koalisi.

c. Jika syarat minimal koalisi (termasuk kerjasama berbasis platform dalam kabinet dan parlemen) tidak dipenuhi secara proporsional maka DPTP berhak mengambil kebijakan sesuai dengan kemaslahatan dakwah,umat, bangsa, dan Negara.

2. Kesalahpahaman sebelumnya terjadi karena tersumbatnya komunikasi dengan SBY paska pemberitahuan bahwa SBY memilih Boediono sebagai Cawapres. Sementara kita mengusulkan adanya keterwakilan umat.

3. Hasil pertemuan PKS dengan SBY pada tanggal 15 Mei 2009 di Bandung telah diklarifikasinya isu-isu seputar Boediono dan disepakatinya kontrak politik dengan SBY dan Partai Demokrat. Kontrak Politik berlandaskan platform terlampir.

4. Terkait pribadi Prof. Boediono, beliau adalah seorang muslim dan tidak berpandangan Neolib, bahkan Undang-Undang Perbankan Syari’ah dan Undang-undang Sukuk (Obligasi Syari’ah) digulirkan semasa ybs menjabat Menko Ekuin.

5. Atas dasar keputusan Majelis Syuro PKS ke XI, dan tercapainya kesepakatan dengan SBY dan PD, maka diwajibkan kepada seluruh kader memperjuangkan kemenangan pasangan SBY-Boediono untuk kemaslahatan dakwah,ummat, bangsa, dan Negara.

Jakarta, 1 Jumadil Akhir 1430 H

25 Mei 2009 M

PRESIDEN

IR. TIFATUL SEMBIRING Baca Selengkapnya..

Waduh, Saksi PKS Babak Belur Ditinju Ketua KPPS

Pemilu 2009 semakin lucu saja. Belum lagi kisruh soal kekacauan administrasi selesai, di Pekan Baru Riau saksi dari PKS babak belur dihajar oleh Ketua KPPS. Meski wajahnya luka memar, dia memaafkan, cuma urusan tetap diajukan ke polisi dan proses hukum tetap berlangsung. Walah

Korban pemukulan itu bertindak sebagai saksi di TPS 19 Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru. Peristiwa pemukulan terjadi saat Alminuddin melakukan protes karena panitia TPS, A Bakar Rahman, salah menghitung satu lembar suara. Menurut dia, ketika itu panitia TPS menghitung dua suara, untuk satu kertas suara yang tertandai lambang partai dan satu calegnya.

"Inikan tidak benar, saya kemudian protes. Namun dia langsung menarik baju saya dan langsung memukul saya," katanya Alminuddin dalam ketangan pers di Kantor DPW PKS Jumat (10/4/2009).

Saat mengetahui pertikaian itu, katanya, sejumlah warga langsung melerai perkelahian itu. Wargapun menyarankan keduanya menyelesaikan pertikaian secara damai.

"Pada dasarnya saya sudah memaafkan. Namun yang jelas proses hukum tetap jalan," kata Alminuddin. Alminuddin sendiri sudah melaporkan kasus penganiyaan ini ke polisi pada sore harinya.(warnaislam) Baca Selengkapnya..

Bekerja sampai Jam 01.30, Mumung Enggak Kapok Jadi Saksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Jika seseorang melakukan tugas dengan ikhlas, tanpa ada rasa terpaksa sedikit pun, tugas seberat apa pun akan terasa ringan. Walaupun tak jarang imbalan yang didapat juga tidak sebanding dengan jerih payah yang telah dikeluarkan.

Demikian yang dirasakan oleh Hj Munaroh (60), yang dari pemilu ke pemilu selalu menjadi saksi sampai seperti profesi tetap saja. Nenek 12 cucu yang lebih akrab dipanggil Ibu Mumung itu sudah menjadi saksi semenjak partai politik di Indonesia masih berjumlah tiga.

"Dari zamannya Pak Harto, saya sudah menjadi saksi. Saya memang orangnya senang berorganisasi dan tidak betah kalau harus diam saja. Menjadi saksi seperti hobi jadinya," kata warga RT 5 RW 2 Kelurahan Gelora, Tanah Abang, ini.

Saat pemilu tahun ini pun Mumung kembali diminta menjadi saksi salah satu partai politik yang cukup terkenal. Beberapa hari sebelum hari-H, salah seorang anggota dari parpol tersebut datang dan memintanya menjadi saksi. Tanpa menanyakan imbalan apa saja yang ia dapat, Mumung pun mengiyakan tawaran tersebut.

Pada saat hari penyontrengan kemarin, Ibu dari empat anak ini bertugas sejak pukul 06.30 sampai 01.30. Ada kendala saat memulai penghitungan suara sehingga penghitungan suara berjalan lamban. "Jumlah DPT-nya 407, yang hadir 246. Namun, saat penghitungan suara dimulai, jumlah yang hadir kok menjadi 247. Kami semua bingung, ternyata setelah diperiksa lagi, ada nama yang dobel," ujarnya.

Sayang, kerja keras Mumung sepertinya kurang mendapatkan penghargaan dari parpol yang memintanya menjadi saksi. Selama ia bertugas kemarin, ibu kost ini hanya mendapatkan satu kali makan siang, padahal ia harus bertugas sampai dini hari. "Honor yang saya dapat juga baru Rp 50.000, belum ada omongan apa-apa lagi dari orang parpol itu. Nanti kalau honor saya enggak ditambah, BAP-nya enggak akan saya kasih," katanya seraya terbahak.

Sebenarnya kejadian seperti itu bukanlah hal yang baru bagi Mumung. Setiap diminta menjadi saksi, ia mengalami hal serupa. Parpol yang semula "melamarnya", setelah berhasil justru "menceraikan" tanpa sepatah kata pun. Namun, wanita paruh baya ini tidak pernah merasa jera menjadi saksi.

"Dulu almarhum suami saya juga sering melarang saya menjadi saksi, maklum dia kan ustad. Namun, lama-lama dia (suami) berhenti melarang, sayanya yang bandel," guraunya.

Keempat anak Mumung pun berkali-kali melarangnya, sampai-sampai Mumung dibuatkan toko gas agar ia tidak terlalu banyak beraktivitas di luar. Namun, memang dasar keras kepala, ia justru menyuruh orang lain untuk mengelola toko gasnya itu.

Rencananya, untuk pemilihan presiden nanti, Mumung tetap bersedia menjadi saksi. "Kalau diberi umur yang panjang, saya masih bersedia kok jadi saksi. Enggak kapok dengan perlakuan parpol yang sering melupakan para saksi," tandasnya. Baca Selengkapnya..

PKS Daur Ulang Atribut Kampanye Jadi Tas

BOGOR- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor akan daur ulang atribut partai yang sudah tak digunakan lagi. Sebanyak ribuan spanduk dan baliho milik PKS akan disulap jadi tas.

Disebutkan oleh Ketua Bidang Operasional PKS Kota Bogor, Iman Nugraha, ia telah menginstruksikan seluruh Dewan Pengurus Ranting (DPRa) se-Kota Bogor untuk tidak langsung membuang atribut-atribut partai yang sudah harus turun terhitung pukul 00.00, Senin (6/4) tadi. oleh Iman, spanduk dan baliho tersebut diarahkan untuk diserahkan ke beberapa pusat-pusat daur ulang atribut yang telah didirikan oleh PKS.

"Nanti hasilnya berupa tas akan kami bagikan secara gratis di pasar-pasar dan pusat keramaian di Kota Bogor selepas penghitungan suara," kata Iman.

Dituturkan Iman, PKS melakukan proyek daur ulang ini mengingat besarnya jumlah spanduk dan baliho milik partainya di Kota Bogor. Terlebih lagi, bahan pembuat spanduk tersebut kebanyakan mengandung polimer sintetik yang sulit diuraikan.

Di Kota Bogor saja, menurut Iman, PKS memasang sebanyak 30.000 spanduk, baliho dan banner. Jika didaur ulang nanti, menurut Iman bisa dihasilkan kira-kira 5.000 tas dari bekas atribut tersebut.

Sementara itu, Ketua Bidang Kewanitaan PKS Kota Bogor, Nunun Nurlaila mengatakan bahwa daur ulang atribut ini tidak terbatas pada atribut dari PKS saja. Nurlaila mengatakan bahwa partai-partai yang berminat didaur ulang atributnya bisa langsung menghubungi DPD PKS Kota Bogor.

"Sentra-sentra produksi tas yang sudah kami bentuk siap menampungnya,"kata Nurlaila. Baca Selengkapnya..

Berkat Galibu Dana Kampanye PKS Capai Rp6 Miliar

"Seperti waktu Pilkada DKI, (ada) 120 ribu kader kita. Ketika kita kumpulkan Rp50 ribu, terkumpul Rp5 miliar lebih. Bagi PKS, kantong kami adalah kas kami sendiri," jelasnya.

JAKARTA - Dana kampanye awal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah mencapai Rp6 miliar. Jumlah ini tercapai disebabkan gerakan lima ribu rupiah atau galibu yang dicanangkan Dewan Pimpinan Pusat PKS. Presiden PKS Tifatul Sembiring mengungkapkan, PKS memiliki 823 ribu kader di seluruh Indonesia.

"Kita serukan (galibu) dan ini bukan puncaknya," kata Tifatul usai meengikuti Zikir Akbar dalam acara Maulid Nabi di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (9/3/20009). Tifatul melanjutkan, pada puncaknya nanti PKS akan menyerukan gerakan lima puluh ribu rupiah.

"Seperti waktu Pilkada DKI, (ada) 120 ribu kader kita. Ketika kita kumpulkan Rp50 ribu, terkumpul Rp5 miliar lebih. Bagi PKS, kantong kami adalah kas kami sendiri," jelasnya.

Namun meskipun mengerahkan kantong kader-kadernya, PKS tetap membuka pintu bagi masyarakat yang akan menyalurkan sumbangannya. Mengenai jumlah Rp6 miliar, menurut Tifatul, itu hanyalah yang terkumpul di rekening partai. Namun, yang berjalan di kalangan kader dia memperkirakan bisa mencapai Rp100 miliar.

"Itu kan Cuma dua rekening BCA dan Mandiri. Yang nyumbang langsung atau kirim barang langsung kita kan tidak tahu," pungkasnya. Baca Selengkapnya..

KONSOLIDASI SAKSI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Mengundang segenap saksi PKS Karangasem - Solo pada :

Hari, tanggal : Senin, 9 Maret 2009
Waktu : 19.30 WIB
Tempat : Bpk. Budhi Hartanto, ST. (selatan puskesmas karangasem)
Agenda : Silaturrohim dan pembekalan dasar saksi TPS
( pembagian kaos saksi )

Demikian undangan kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Surakarta, 5 Maret 2009
Ketua DPRa Karangasem


Muhammad Yusuf Baca Selengkapnya..

TABAYYUN

Isu Pemerkosaan Oleh Kader PKS Adalah Aksi Balas Dendam
Muhammad Nur Hayid - detikPemilu


Jakarta - Ketua DPP PKS bidang perencanaan Mahfudz Siddiq menilai berita kasus pemerkosaan di kecamatan Cantigi, Indramayu yang diisukan dilakukan ketua DPC PKS hanyalah isapan jempol belaka. Menurutnya, berita ini sebagai upaya politisasi karena DPD PKS Indramayu sebelumnya melaporkan Bupati Indramayu, Yance terkait pelanggaran pidana pemilu.

"Berita itu hanyalah isapan jempol belaka dan dipolitisasi pihak tertentu untuk mendeskriditkan PKS. Bahkan sekarang beredar selebaran foto copy berita kasus tersebut dan di tempel di tempat-tempat umum yang dijaga oleh ormas pemuda tertentu yang berafiliasi ke salah satu parpol besar di Indramayu," kata Mahfudz kepada detikcom Jumat (6/3/2009).

Menurut penasehat DPD PKS indramayu ini, kejadian yang sebenarnya terjadi adalah adanya sejumlah pemuda-pemudi di daerah tersebut yang menggelar pesta miras dan melakukan seks bebas. Dari pesta itu, salah seorang pelakunya adalah Royana, simpatisan PKS yang baru bergabung sebulan ini.

"Jadi Roy bukan kader, bukan ketua DPC dan bukan pula caleg PKS. Masyarakat di sekitar Cantigi menyangsikan terjadinya aksi pemerkosaan. Karena pesta miras dan seks bebas biasa terjadi di daerah itu. Bahkan Indramayu memang dikenal dengan budaya semacam ini," papar Mahfudz.

Ketua FPKS ini menduga kasus ini sebagai balasan dari orang yang kecewa dengan langkah DPD PKS yang melaporkan kasus pelanggaran kampanye pemilu yang melibatkan Bupati Indramayu. Bahkan dalam kasus itu Panwas Kabupaten Indramayu sudah menyampaikan teguran kepada Bupati asal Golkar itu.

"Dugaan politisasi kasus ini karena beberapa waktu sebelumnya DPD PKS Indramayu melaporkan Bupati Indramayu, Yance, ke Panwaslu karena diduga melakukan pelanggaran pidana pemilu. Panwas Kab Indramayu sudah keluarkan surat teguran kepada Bupati asal Golkar," pungkas Mahfudz Siddiq.

( yid / mad ) Baca Selengkapnya..