AD/ART PKS

ANGGARAN DASAR

Dan

ANGGARAN RUMAH TANGGA 

ANGGARAN DASAR

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MUQADDIMAH

Bangsa Indonesia telah  menjalani sejarah  panjang  yang  sangat

menentukan dengan perjuangan yang berat dan kritis. Melalui Proklamasi

Kemerdekaan 17  Agustus  1945,  Indonesia melepaskan diri dari

penjajahan.  Selanjutnya,  dimulailah upaya  mempertahankan dan mengisi

kemerdekaan,  menyelenggarakan pemerintahan,  serta membangun

kehidupan berdasarkan kedaulatan rakyat. Namun tahun 1959, kehidupan

demokrasi       yang  telah  berusaha               dibangun       terhambat  dengan

diberlakukannya Demokrasi Terpimpin.

Harapan perubahan dan perbaikan yang  muncul dengan lahirnya

Orde Baru tidak  bertahan lama.  Pemerintahan ini senyatanya belum  bisa

menyelenggarakan kehidupan demokrasi sebagaimana  dikehendaki oleh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas rahmat Allah Yang Mahakuasa, sampailah bangsa Indonesia

pada momentum  reformasi  Mei 1998.  Seluruh anak  bangsa kembali

mengukirkan harapan mulianya untuk meraih cita-cita kemerdekaan yaitu

melindungi segenap  bangsa Indonesia dan  seluruh tumpah  darah

Indonesia,  dan untuk  memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan

kehidupan bangsa,  dan ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Bertolak  dari kesadaran  tersebut  maka dibentuklah Partai

Keadilan  yakni partai politik  yang  mengemban amanah  dakwah demi

mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik  kaum

muslimin beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Seiring  berkembangnya dinamika aspirasi masyarakat  dan untuk

menjamin kelangsungan dakwah, maka Partai Keadilan menjelmakan diri

menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Dalam  rangka         memberi  landasan           penyelenggaraan      dan

ketatalaksanaan kepartaian,  dengan ini Majelis  Syura  Partai Keadilan

Sejahtera menyusun Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, ASAS, KEDUDUKAN, DAN ATRIBUT

Pasal 1

(1)   Partai ini bernama PARTAI  KEADILAN  SEJAHTERA,  yang  selanjutnya

dalam Anggaran Dasar ini disebut Partai.

(2)   Partai didirikan di Jakarta pada hari Sabtu,  tanggal 09  Jumadil „Ula

1423  bertepatan dengan duapuluh April tahun duaribu  dua (20-04-

2002),  adalah  kelanjutan Partai Keadilan yang  didirikan di Jakarta

pada hari  Senin, tanggal 26  Rabi‟ul Awwal 1419  bertepatan dengan

duapuluh Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (20-

07-1998).

Pasal 2

Partai berasaskan Islam.

Pasal 3

(1)   Pusat Partai berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

(2)   Partai membentuk  kepengurusan di wilayah  Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.

(3)   Partai dapat membentuk perwakilan di luar negeri bagi Warga Negara

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik

Indonesia yang berlaku.

Pasal 4

(1)   Partai memiliki atribut berupa lambang, bendera, mars, dan hymne.

(2)   Ketentuan tentang  atribut  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1),

diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB II

TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 5

Tujuan Partai yaitu:

(1)   Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana

dimaksud  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara Republik

Indonesia Tahun 1945; dan

(2)   Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridlai 

Allah subhanahu  wa  ta'ala,  dalam  Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Pasal 6

Untuk  mencapai tujuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 5,  Partai

menjalankan kegiatan antara lain politik,  dakwah,  pendidikan,  ekonomi,

sosial-kemasyarakatan,  dan memberikan alternatif solusi terhadap

berbagai persoalan bangsa dan negara.

Pasal 7

Partai menggunakan berbagai sarana yang  tidak  bertentangan dengan

norma hukum dan kemaslahatan umum antara lain:

a.    aktivitas  politik,  pendidikan dan pelatihan,  dakwah,  hukum,  ekonomi,

sosial, budaya, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat

mengarahkan dan  mengatur  kehidupan masyarakat  serta dapat

menyelesaikan persoalannya;

b.    menjalin kemitraan dengan  lembaga-lembaga pemerintahan;  badan-

badan penentu kebijakan, hukum, dan perundang-undangan; lembaga

swadaya masyarakat;

c.    menerima  dan menyerap  aspirasi serta mengutamakan dialog

konstruktif dan kerja nyata dengan semua unsur masyarakat.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Setiap  warga  negara Indonesia dapat  menjadi Anggota Partai sesuai

dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 9

(1)   Partai mengangkat dan memberhentikan Anggota.

(2)   Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a.    Anggota Pendukung;

b.    Anggota Inti; dan

c.    Anggota Kehormatan.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

Struktur organisasi Partai terdiri atas:

(1)   Struktur organisasi Partai di tingkat pusat adalah:

a.     Majelis Syura;

b.     Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;

c.     Majelis Pertimbangan Pusat;

d.     Dewan Pengurus Pusat; dan

e.     Dewan Syari‟ah Pusat.

(2)   Struktur organisasi Partai di tingkat provinsi adalah:

a.     Majelis Pertimbangan Wilayah;

b.     Dewan Pengurus Wilayah; dan

c.     Dewan Syari‟ah Wilayah.

(3)   Struktur organisasi Partai di tingkat kabupaten/kota adalah:

a.     Majelis Pertimbangan Daerah;

b.     Dewan Pengurus Daerah; dan

c.     Dewan Syari‟ah Daerah.

(4)   Struktur  organisasi Partai di tingkat  kecamatan adalah  Dewan

Pengurus Cabang.

(5)   Struktur  organisasi Partai di tingkat  kelurahan/desa/dengan sebutan

lainnya adalah Dewan Pengurus Ranting.

(6)   Selain struktur  organisasi di atas,  Partai membentuk  Unit  Pembinaan

dan Pengkaderan Anggota.

(7)   Ketentuan berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud  pada

ayat (2), (3), (4), (5), dan (6), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus

Pusat.

BAB V

MAJELIS SYURA

Pasal 11

Majelis Syura adalah lembaga tertinggi Partai:

(1)   Berfungsi        sebagai         lembaga         “Ahlul     Halli      wal-„Aqdi”  (Majelis

Permusyawaratan) Partai; dipimpin oleh seorang Ketua;

(2)   Majelis Syura mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

a.     Memilih  dan menetapkan Ketua Majelis  Syura segera setelah

pelantikan Anggota Majelis Syura terpilih oleh Anggota Inti Partai.

b.     Atas usul Ketua Majelis Syura, menetapkan:

1)    Ketua Majelis Pertimbangan Pusat;

2)    Presiden, Sekretaris  Jenderal,  dan Bendahara Umum  Dewan

Pengurus Pusat;

3)    Ketua Dewan Syari‟ah Pusat; dan

4)    Beberapa       orang      tertentu       sebagai       Anggota      Majelis

Pertimbangan Pusat,  Dewan Pengurus  Pusat,  dan Dewan

Syari‟ah Pusat.

c.     Mengubah  dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

Tangga Partai.

d.     Menetapkan Platform, Visi, dan Misi Partai.

e.     Menetapkan Kebijakan Dasar dan Rencana Strategis Partai.

f.     Menetapkan anggaran belanja Majelis Syura.

g.     Membahas  program  kerja tahunan,  rancangan anggaran,  laporan

umum,  laporan penggunaan anggaran,  dan laporan kekayaan

Partai.

h.     Membentuk  komisi-komisi         tetap  dan/atau          sementara       di

lingkungan Majelis Syura.

i.      Mengevaluasi kinerja Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

j.      Menentukan sikap terhadap berbagai aliran,  kelompok,  dan

permasalahan yang berkembang di Indonesia.

k.     Menerima pengunduran diri pimpinan dan/atau anggota dari

kepengurusan Partai yang  diangkat  berdasarkan Putusan Majelis

Syura,

l.      Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Republik  Indonesia atas  rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat

Pusat.

(3)   Masa khidmah Majelis Syura adalah 5 (lima) tahun.

BAB VI

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT

Pasal 12

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat adalah lembaga tinggi Partai:

(1)    Berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura;

(2)    Diketuai oleh Ketua Majelis Syura;

(3)    Beranggotakan:

a.     Ketua Majelis Pertimbangan Pusat,

b.     Presiden Partai,

c.     Ketua Dewan Syari‟ah Pusat,

d.     Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat, dan

e.     Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat.

(4)    Mempunyai tugas dan wewenang:

a.     Melaksanakan Putusan Majelis Syura,

b.     Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Putusan Majelis

Syura,

c.     Menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura,

d.     Mengesahkan rancangan struktur  dan kepengurusan  Partai di

tingkat pusat,

e.     Membuat kebijakan Partai berkenaan dengan pencalonan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia,  pasangan calon

gubernur/wakil gubernur,  dan pemilihan lainnya yang  ditentukan

oleh peraturan perundang-undangan Republik  Indonesia yang

berlaku, serta jabatan strategis lainnya,

f.     Merekomendasikan nama-nama calon yang  akan ditempatkan

pada posisi jabatan-jabatan sebagaimana yang disebut pada huruf

e,

g.     Dapat  menentukan sikap  Partai,  yang  kemudian dilaporkan

kepada musyawarah  Majelis  Syura berikutnya,  dalam  hal Majelis

Syura tidak dapat melaksanakan Pasal 11 ayat (2) huruf j,

h.     Menentukan sikap terhadap fitnah,  kritik,  pengaduan,  dan

tuduhan yang  berkaitan dengan Partai dan/atau Anggota Partai

sesuai dengan Anggaran Dasar,  Anggaran Rumah  Tangga,  serta

Peraturan      Partai     dan/atau      peraturan      perundang-undangan

Republik Indonesia yang berlaku,

i.      Menunjuk  utusan untuk  mewakili Partai yang  akan ditempatkan

pada sebuah lembaga/organisasi, atau yang  akan mengikuti

konggres/seminar  baik  yang diadakan di dalam  maupun  di luar

negeri,

j.      Menugaskan  kepada  setiap  Anggota Majelis  Syura untuk

mengadakan kunjungan kerja perseorangan ataupun bersama-

sama di daerah pemilihannya atau daerah yang ditentukan.

k.     Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Peraturan dan Kebijakan

Partai,  memerintahkan Dewan Pengurus  Pusat  membekukan

struktur organisasi dan/atau kepengurusan  Majelis Pertimbangan

Wilayah,  Dewan Pengurus  Wilayah,  dan/atau Dewan Syari‟ah

Wilayah  melalui mekanisme yang  diatur  dalam  Putusan Majelis

Syura,

l.      Membahas Laporan Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban

Majelis  Pertimbangan Pusat,  Dewan Pengurus  Pusat,  dan Dewan

Syari'ah Pusat, serta

m.    Menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  kepada Majelis

Syura,

(5)    Masa khidmah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat adalah 5 (lima) tahun.

BAB  VII

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 13

Kedudukan, fungsi, tugas, dan masa khidmah Majelis Pertimbangan:

(1)    a.  Pada tingkat  pusat  adalah Majelis  Pertimbangan Pusat  yang

berkedudukan sejajar dengan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan

Syari‟ah Pusat, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun;

b.  Pada tingkat  provinsi  adalah Majelis  Pertimbangan Wilayah  yang

berkedudukan sejajar  dengan Dewan Pengurus  Wilayah  dan

Dewan Syari‟ah  Wilayah, dengan masa khidmah 4 (empat) tahun;

c. Pada tingkat kabupaten/kota adalah Majelis Pertimbangan Daerah

yang  berkedudukan sejajar  dengan Dewan Pengurus  Daerah  dan

Dewan Syari‟ah Daerah, dengan masa khidmah 3 (tiga) tahun.

(2)   Pengawasan,           koordinasi,          dan        pertanggungjawaban              Majelis

Pertimbangan adalah sebagai berikut:

a.     Majelis  Pertimbangan Pusat  berada di bawah pengawasan dan

koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat  Pusat,  serta bertanggung

jawab kepada Majelis Syura;

b.     Majelis  Pertimbangan Wilayah  berada di bawah  pengawasan dan

koordinasi, serta bertanggung  jawab  kepada Dewan  Pengurus

Pusat melalui Musyawarah Wilayah;

c.     Majelis  Pertimbangan Daerah  berada di bawah  pengawasan dan

koordinasi, serta bertanggung  jawab  kepada Dewan  Pengurus

Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

(3)   Tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan Pusat:

a.     Memberi pertimbangan,  rekomendasi, konsultasi,  dan supervisi

kepada Dewan Pengurus  Pusat  dan/atau Dewan Syari'ah  Pusat,

terhadap perumusan peraturan,  pelaksanaan kebijakan,  dan

program Partai untuk menjamin tetap sesuai dengan tujuan Partai

dan Putusan Majelis Syura;

b.     Menetapkan dan mensosialisasikan Pedoman Partai;

c.     Menetapkan/mengambil  keputusan terhadap  produk  Peraturan

Partai yang saling bertentangan atau tumpang tindih;

d.     Membahas rancangan pedoman atas usul Dewan Pengurus Pusat

atau Dewan Syari‟ah Pusat;

e.     Menyusun rencana program  dan anggaran tahunan  Majelis

Pertimbangan Pusat untuk diajukan kepada Majelis Syura melalui

Dewan Pengurus Pusat;

f.     Mengajukan  laporan  kerja  dan kinerja setiap  6  (enam)  bulan

kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

BAB  VIII

DEWAN PENGURUS

Pasal 14

Kedudukan, fungsi, tugas, dan masa khidmah Dewan Pengurus:

(1)   a.  Pada tingkat  pusat  adalah  Dewan Pengurus  Pusat  yang

berkedudukan sejajar  dengan Majelis  Pertimbangan Pusat  dan

Dewan Syari‟ah Pusat, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun;

b.     Pada tingkat  provinsi  adalah Dewan Pengurus  Wilayah  yang

berkedudukan sejajar dengan Majelis  Pertimbangan Wilayah  dan

Dewan Syari‟ah Wilayah, dengan masa khidmah 4 (empat) tahun;

c.     Pada tingkat  kabupaten/kota  adalah  Dewan Pengurus  Daerah

yang  berkedudukan sejajar  dengan Majelis  Pertimbangan Daerah

dan Dewan Syari‟ah Daerah, dengan masa khidmah 3 (tiga) tahun;

d.     Pada tingkat kecamatan adalah Dewan Pengurus Cabang, dengan

masa khidmah 2 (dua) tahun;

e.     Pada tingkat  desa/kelurahan atau dengan sebutan yang  lain

adalah Dewan Pengurus Ranting, dengan masa khidmah 1 (satu)

tahun.

(2)   Pengawasan,  koordinasi, dan pertanggungjawaban Dewan Pengurus

adalah sebagai berikut:

a.     Dewan Pengurus  Pusat  berada di bawah  pengawasan dan

koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat  Pusat,  serta bertanggung

jawab kepada Majelis Syura;

b.     Dewan Pengurus  Wilayah  berada di bawah  pengawasan dan

koordinasi, serta bertanggung  jawab  kepada Dewan  Pengurus

Pusat melalui Musyawarah Wilayah;

c.     Dewan Pengurus  Daerah  berada di bawah  pengawasan dan

koordinasi, serta bertanggung  jawab  kepada Dewan  Pengurus

Wilayah melalui Musyawarah Daerah;

d.     Dewan Pengurus  Cabang  berada di bawah  pengawasan dan

koordinasi, serta bertanggung  jawab  kepada Dewan  Pengurus

Daerah melalui Musyawarah Cabang;

e.     Dewan Pengurus  Ranting  berada di bawah  pengawasan dan

koordinasi, serta bertanggung  jawab  kepada Dewan  Pengurus

Cabang melalui Musyawarah Ranting.

(3)   Tugas dan wewenang Dewan Pengurus Pusat:

a.    Menetapkan dan  mensosialisasikan Panduan  Dewan Pengurus

Pusat;

b.    Melaksanakan      Manhaj    Tarbiyah  (Sistem        Pembinaan      dan

Pengkaderan) Partai dan mengontrol pelaksanaannya;

c.    Presiden Partai melakukan pembekuan struktur  organisasi

dan/atau kepengurusan Partai di tingkat kabupaten/kota tertentu,

dalam  hal terjadi pelanggaran terhadap  peraturan dan kebijakan

Partai, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;

d.    Ketentuan tentang  pembekuan struktur  organisasi dan/atau

kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam

Panduan Dewan Pengurus Pusat;

e.     Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap  6  (enam)  bulan

kepada  Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

BAB IX

DEWAN SYARI‟AH

Pasal 15

Kedudukan,  fungsi, tugas, dan masa khidmah Dewan Syari'ah:

(1)   a.  Pada tingkat  pusat  adalah  Dewan Syari‟ah Pusat  yang

berkedudukan sejajar  dengan Majelis  Pertimbangan Pusat  dan

Dewan Pengurus Pusat, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun;

b.    Pada tingkat  provinsi  adalah    Dewan Syari‟ah Wilayah  yang

berkedudukan sejajar dengan Majelis  Pertimbangan Wilayah  dan

Dewan Pengurus Wilayah, dengan masa khidmah 4 (empat) tahun;

c.    Pada tingkat kabupaten/kota adalah Dewan Syari‟ah Daerah yang

berkedudukan sejajar  dengan Majelis  Pertimbangan Daerah  dan

Dewan Pengurus Daerah, dengan masa khidmah 3 (tiga) tahun.

(2)   Pengawasan,  koordinasi, dan pertanggungjawaban Dewan Syari‟ah

adalah sebagai berikut:

a.     Dewan Syari‟ah Pusat  berada di bawah  pengawasan dan

koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat  Pusat,  serta bertanggung

jawab kepada Majelis Syura;

b.     Dewan Syari‟ah Wilayah  berada di bawah  pengawasan dan

koordinasi, serta bertanggung jawab kepada Dewan Syari‟ah Pusat

melalui Musyawarah Wilayah;

c.     Dewan Syari‟ah Daerah  berada di bawah  pengawasan dan

koordinasi, serta bertanggung  jawab  kepada Dewan  Syari‟ah

Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

(3)   Tugas dan wewenang Dewan Syari'ah Pusat:

a.     Menetapkan dan mensosialisasikan Fatwa dan Panduan Dewan

Syari‟ah Pusat;

b.     Menetapkan          putusan        atas  masalah-masalah  syar‟i                     yang

dilimpahkan oleh Majelis Syura;

c.     Menetapkan putusan atas  masalah-masalah  syar‟i  (qadha)  di

lingkungan Partai yang berasal dari Dewan Syari‟ah Wilayah;

d.     Menetapkan landasan syari‟ah bagi Partai;

e.     Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap  6  (enam)  bulan

kepada  Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

BAB X

DEWAN PIMPINAN TINGKAT WILAYAH

Pasal 16

(1)   Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah:

a.     Majelis Pertimbangan Wilayah;

b.     Dewan Pengurus Wilayah; dan

c.     Dewan Syari'ah Wilayah.

(2)   Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah berkedudukan di ibu kota provinsi.

(3)   Koordinator  dan penanggung  jawab  musyawarah  Dewan Pimpinan

Tingkat Wilayah adalah Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah.

BAB XI

DEWAN PIMPINAN TINGKAT DAERAH

Pasal 17

(1)   Dewan Pimpinan Tingkat Daerah adalah: 

a.     Majelis Pertimbangan Daerah;

b.     Dewan Pengurus Daerah;

c.     Dewan Syari'ah Daerah.

(2)   Dewan Pimpinan Tingkat  Daerah  berkedudukan di ibu kota

kabupaten/kota.

(3)   Koordinator  dan penanggung  jawab  musyawarah  Dewan Pimpinan

Tingkat Daerah adalah Ketua Majelis Pertimbangan Daerah.

BAB XII

DEWAN PENGURUS CABANG

Pasal 18

(1)   Struktur Partai di tingkat kecamatan adalah Dewan Pengurus Cabang.

(2)   Struktur  kepengurusan Dewan Pengurus  Cabang  diatur  oleh Dewan

Pengurus  Daerah,  dengan memperhatikan hasil musyawarah  Dewan

Pimpinan Tingkat Daerah.

BAB XIII

DEWAN PENGURUS RANTING

Pasal 19

(1)   Struktur  Partai di  tingkat  desa/kelurahan adalah Dewan Pengurus

Ranting.

(2)   Struktur  kepengurusan Dewan Pengurus  Ranting  diatur  oleh Dewan

Pengurus  Cabang,  dengan memperhatikan pertimbangan Dewan

Pengurus Daerah.

BAB XIV

RANGKAP JABATAN

Pasal 20

Setiap Anggota Partai dilarang merangkap jabatan dalam seluruh struktur

kepengurusan Partai,  kecuali keanggotaan dalam  Majelis  Syura dan Unit

Pembinaan dan Pengkaderan Anggota.

BAB XV

KEPENGURUSAN FRAKSI PARTAI

PADA LEMBAGA PERWAKILAN

Pasal 21

(1)   Partai      dapat  membentuk  kepengurusan               Fraksi  di          Majelis

Permusyawaratan Rakyat  Republik  Indonesia,  Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

(2)   Fraksi adalah  pelaksana kebijakan dalam  rangka optimalisasi dan

efektivitas  peran Partai di Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Republik

Indonesia,  Dewan Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia,  Dewan

Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi, dan  Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota.

(3)   Kewenangan pembentukan  kepengurusan Fraksi serta penempatan

dan pemberhentian  kepengurusan Fraksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:

a.     Untuk  anggota Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Republik

Indonesia/Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia dengan

Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan

Pimpinan Tingkat Pusat;

b.     Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi dengan

Surat  Keputusan Dewan Pengurus  Wilayah  atas  persetujuan

Dewan Pengurus  Pusat,  dengan memperhatikan rekomendasi

musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;

c.     Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

dengan Surat  Keputusan  Dewan Pengurus  Daerah  atas

persetujuan Dewan Pengurus  Wilayah,  dengan memperhatikan

rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

(4)   Ketentuan lebih lanjut  tentang  pembentukan dan pembubaran

kepengurusan Fraksi serta penempatan dan pemberhentian anggota

kepengurusan Fraksi sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1),  (2),  dan

(3) diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Partai.

BAB XVI

PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PARTAI

PADA LEMBAGA PERWAKILAN

Pasal 22

(1)   Partai menempatkan dan memberhentikan (pergantian antarwaktu)

anggotanya pada lembaga perwakilan.

(2)   Kewenangan pemberhentian (pergantian antarwaktu)  anggota Partai

pada lembaga perwakilan sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1),

dilakukan sebagai berikut:

a.     Untuk  anggota Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Republik

Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia dengan

Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan

Pimpinan Tingkat Pusat;

b.     Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi dengan

Surat  Keputusan Dewan Pengurus  Wilayah  atas  persetujuan

Dewan Pengurus  Pusat,  dengan memperhatikan rekomendasi

musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;

c.     Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

dengan Surat  Keputusan Dewan Pengurus  Daerah  atas

persetujuan Dewan Pengurus  Wilayah,  dengan memperhatikan

rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

(3)   Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian (pergantian antarwaktu)

anggota Partai pada lembaga perwakilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan (2), diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Partai.

BAB XVII

PERGANTIAN KEPEMIMPINAN

DALAM KONDISI KHUSUS

Pasal 23

(1)   Dalam hal kepemimpinan pada kepengurusan Partai di tingkat pusat,

provinsi, kabupaten/kota,  kecamatan,  atau desa/kelurahan tidak

dapat  meneruskan amanahnya,  Partai dapat  menunjuk pejabat

sementara, pelaksana tugas harian, atau pejabat yang melaksanakan

tugas.

(2)   Ketentuan berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud  pada

ayat (1), diatur dalam Pedoman Partai.

BAB XVIII

MUSYAWARAH

Pasal 24

(1)   Musyawarah  adalah  prinsip  dalam  pengambilan  keputusan yang

diselenggarakan  oleh  struktur  organisasi                          Partai  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), sesuai dengan

lingkup kewenangannya.

(2)   Pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah  untuk

mufakat, ijma (aklamasi), atau pemungutan suara (voting).

(3)   Jenis-jenis  Musyawarah  berdasarkan jenjang  pengambilan keputusan

adalah:

a.     Musyawarah Majelis Syura,

b.     Musyawarah Nasional,

c.     Musyawarah Wilayah,

d.     Musyawarah Daerah,

e.     Musyawarah Cabang, dan

f.     Musyawarah Ranting.

BAB XIX

HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 25

(1)   Partai melakukan hubungan resmi dengan lembaga-lembaga dalam

dan luar  negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Republik  Indonesia  yang  berlaku,  untuk  kemaslahatan bangsa dan

negara.

(2)   Ketentuan tentang  hubungan keorganisasian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XX

KEUANGAN

Pasal 26

(1)   Keuangan Partai berasal dari:

a.     Iuran Anggota,

b.     Sumber  yang  halal dan sah  serta tidak  mengikat  sesuai dengan

peraturan perundang-undangan Republik Indonesia  yang berlaku,

dan

c.     Bantuan dari anggaran negara.

(2)   Ketentuan mengenai keuangan dan perbendaharaan  Partai diatur

dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XX

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 27

(1)   Partai dapat  memberi penghargaan kepada Anggota,  Pengurus,  atau

struktur organisasi atas prestasi, jasa, dan/atau sikap perilaku disiplin

berpartai.

(2)   Partai menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif, pembebanan,

pemberhentian sementara,  penurunan jenjang keanggotaan,  dan

pemberhentian dari keanggotaan atas  perbuatan Anggota yang

melanggar  aturan syari‟ah dan/atau organisasi, menodai citra Partai,

atau        perbuatan         lain       yang  bertentangan                dengan        Anggaran

Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga  dan/atau peraturan-peraturan Partai

lainnya.

(3)   Partai dapat  memberi penghargaan kepada instansi, lembaga,  dan

orang  perseorangan yang  berjasa luar  biasa kepada  negara  dan

bangsa Indonesia, Dakwah Islamiyah, dan/atau Partai.

(4)   Ketentuan yang  mengatur  tentang  institusi, prosedur,  dan tata cara

penegakan disiplin,  pemberian penghargaan,  dan  penjatuhan sanksi

sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1),  (2),  dan (3),  diatur  dalam

Pedoman Partai.

BAB XXII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 

Pasal 28

(1)   Perubahan Anggaran Dasar  dapat  dilakukan atas  usul Dewan

Pimpinan Tingkat Pusat dan/atau Anggota Majelis Syura.

(2)   Usul Anggota Majelis  Syura sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)

diajukan oleh  sekurang-kurangnya 17  (tujuh belas)  orang  Anggota

Majelis Syura. 

(3)   Usul perubahan sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  dan ayat  (2),

diajukan secara tertulis kepada Majelis Syura dengan mencantumkan

bab,  pasal,  ayat,  serta bagian-bagian yang  diusulkan untuk  diubah

berikut  alasannya dalam  1  (satu)  naskah,  dan harus  ditandatangani

oleh seluruh pengusul pada setiap lembar/halaman naskah tersebut.

(4)   Putusan diambil dengan persetujuan dua pertiga dari jumlah Anggota

Majelis Syura.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1)   Segala peraturan,  struktur  organisasi, dan badan Partai yang ada

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

dan/atau belum diadakan yang baru berdasarkan Anggaran Dasar ini.

(2)   Dalam  hal pembentukan  struktur  Partai di  suatu provinsi,

kabupaten/kota, atau kecamatan di wilayah Republik Indonesia belum

dapat  dilakukan,  Dewan Pengurus  Pusat,  atas  izin Dewan Pimpinan

Tingkat Pusat, menunjuk Perwakilan Partai,  yang ketentuannya diatur

dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

(3)   Seluruh struktur  organisasi Partai sudah  sesuai dengan Anggaran

Dasar  ini paling  lambat  3  (tiga)  tahun  setelah Anggaran Dasar  ini

disahkan.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dalam  hal terdapat  keadaan yang  tidak  memungkinkan terlaksananya

salah  satu dan/atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar  ini maka

ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Putusan Majelis Syura.

Pasal 31

Hal-hal yang  belum  diatur  dalam  Anggaran Dasar  ini diatur  lebih lanjut

dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Partai lainnya.

Pasal  32

Perubahan Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera ini ditetapkan dalam

Musyawarah  Majelis  Syura III  pada hari Sabtu tanggal 24  Syawwal 1426 

bertepatan dengan duapuluh enam November tahun duaribu lima (26-11-

2005) di Jakarta, dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.

MAJELIS SYURA

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

KETUA,

HILMI AMINUDDIN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

BAB I

TAFSIR LAMBANG PARTAI

Pasal 1

(1)   Partai memiliki lambang:

a.     Kotak  persegi empat  melambangkan kesetaraan,  keteraturan,

keserasian, persatuan, dan kesatuan arah. 

b.     Bulan sabit  melambangkan  kemenangan Islam,  dimensi waktu,

keindahan, pencerahan, dan kesinambungan sejarah. 

c.     Untaian 17  (tujuh belas)  butir  padi  pada  tangkai tegak  lurus

melambangkan adil, ukhuwah,  istiqamah,  berani, tegas  dalam

mewujudkan kesejahteraan, dan kedisiplinan dalam menjalankan

tugas.

(2)   Partai memiliki lambang berwarna:

a.     Putih melambangkan suci, mulia, dan bersih.

b.     Hitam melambangkan aspiratif, akomodatif, dan kepastian.

c.     Kuning emas  melambangkan kecermelangan,  kebahagiaan,  dan

kejayaan.

BAB II

SASARAN, KEGIATAN, DAN SARANA

Pasal 2

(1)    Untuk mencapai tujuan Partai, dirumuskan sasaran berikut: 

a.    Terwujudnya masyarakat yang mandiri, bermartabat, bertanggung

jawab,  peduli, sejahtera,  dan bahagia di Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

b.    Terwujudnya pemerintahan yang  jujur,  bersih,  transparan,

berwibawa,  dan bertanggung jawab  berdasarkan Undang-Undang

Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945,  hukum,

perundang-undangan serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang

menjamin hak-hak  rakyat  dan bangsa Indonesia serta seluruh

tumpah darah Indonesia.

(2)    Sasaran   Partai sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  diatur  dalam

Kebijakan Dasar dan Rencana Strategis Partai.

Pasal 3

Untuk  mencapai tujuan Partai maka dilakukan kegiatan-kegiatan antara

lain:

a.     Menyampaikan dakwah dan tarbiyah  Islamiyah  kepada masyarakat,

khususnya umat Islam, secara benar, jelas, utuh, dan menyeluruh;

b.     Mendorong kebajikan di berbagai bidang kehidupan;

c.     Memberantas kebodohan, kemiskinan, dan kerusakan moral;

d.     Menghimpun jiwa dan menyatukan hati manusia di bawah naungan

prinsip-prinsip kebenaran;

e.     Mendekatkan berbagai persepsi antara madzhab-madzhab  di

kalangan Umat Islam;

f.     Memberi  alternatif solusi terhadap berbagai persoalan umat  dan

bangsa serta pembangunannya;

g.     Membangun peradaban manusia atas dasar keseimbangan iman dan

materi;

h.     Meningkatkan kesejahteraan Anggota Partai dan masyarakat;

i.      Merealisasikan keadilan dan solidaritas sosial serta ketenteraman bagi

masyarakat;

j.      Mengembangkan dan melindungi kekayaan Bangsa dan Negara;

k.     Memajukan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Pasal 4

Dalam melaksanakan sasaran dan kegiatan tersebut Partai menggunakan

sarana-sarana, antara lain:

a. Dakwah:

1)   melalui media massa cetak dan elektronik serta media komunikasi

lainnya;

2)   pengiriman delegasi di dalam dan ke luar negeri;

3)   melalui lembaga legislatif,  eksekutif,  dan lembaga-lembaga

strategis lainnya.

b. Tarbiyah:

1)   memantapkan prinsip-prinsip Islam bagi Anggota Partai;

2)   mengokohkan arti beragama yang sebenarnya pada setiap pribadi

dan keluarga, baik dalam ucapan maupun perbuatan;

3)   membina dengan cara yang benar  sesuai  dengan  Alqur-an dan

Assunnah  dalam  hal aqidah,  ibadah,  akhlak,  muamalah,  ruhiyah,

aqliyah dan jasmaniyah;

4)   meneguhkan arti ukhuwah  yang  sebenarnya,  saling  melindungi

secara utuh,  saling  menolong secara  penuh, hingga  tercipta

solidaritas sosial;

5)   melahirkan generasi baru yang  memahami dan melaksanakan

Islam  secara benar  dan baik,  serta berperan di berbagai sektor

kehidupan;

6)   melakukan pembinaan kualitas Anggota baik dalam skala individu,

keluarga maupun komunitas kerja dan profesi.

c. Konsep:

1)   menyusun konsep pembinaan untuk  mengarahkan semua bidang

kehidupan masyarakat,  antara lain pendidikan,  hukum,  sosial,

seni,       budaya,  politik,  ekonomi,             manajemen,      kesehatan,

kewanitaan, keluarga, dan bela negara;

2)   mensosialisasikan konsep  pembinaan kepada Anggota dan

konstituen.  

d. Institusi:

1)   mengoptimalkan institusi di lingkungan Partai untuk  kepentingan

konstituen melalui pendidikan dan pelatihan politik,  serta klub

diskusi, olah raga, kesenian, dan kebudayaan;

2)   mengoptimalkan institusi lain untuk  memberdayakan Anggota

Partai dalam  berbagai kegiatan,  antara lain perbaikan hubungan

antarindividu dan keluarga,  pemberantasan penyakit-penyakit

sosial, bimbingan dan penyuluhan pemuda ke jalan yang  lurus,

pelestarian lingkungan, serta penanggulangan bencana.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

(1)   Jenjang Keanggotaan Partai adalah:

a.   Anggota Pendukung yang terdiri atas:

1)   Anggota Pemula, dan

2)   Anggota Muda.

b.   Anggota Inti yang terdiri atas:

1)  Anggota Madya,

2)  Anggota Dewasa,

3)  Anggota Ahli, dan

4)  Anggota Purna.

(2)   Setiap Anggota sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  harus  terdaftar

dan memiliki Kartu Tanda Anggota Partai,  terlibat  aktif mendukung

setiap  kegiatan kepartaian,  mengikuti pembinaan,  pendidikan,  dan

pelatihan Kepartaian,  serta  dinyatakan lulus  untuk  masing-masing

jenjang keanggotaan.

(3)   Anggota Pemula  dan Anggota Muda  diangkat  dan diberhentikan oleh

Dewan Pengurus Daerah.

(4)   Anggota Madya dan Anggota Dewasa diangkat dan diberhentikan oleh

Dewan Pengurus Wilayah.

(5)   Anggota Ahli dan Anggota  Purna diangkat  dan diberhentikan oleh

Dewan Pengurus Pusat.

(6)   Pemberhentian Anggota sebagaimana yang  dimaksud  pada ayat  (3),

(4),  dan           (5)  dilaksanakan              setelah         mendapat  rekomendasi

pemberhentian dari Dewan Syari’ah dan/atau badan yang berwenang

melaksanakan penegakan disiplin organisasi.

(7)   Anggota Kehormatan diangkat  dan diberhentikan oleh Dewan

Pengurus Pusat.

(1)   Kewajiban Anggota:

                                                                      Pasal 6

a.     mengikrarkan janji setia masing-masing sebagai berikut:

1)   Anggota Pemula.

“Saya berjanji untuk  senantiasa   berpegang  teguh kepada

Kitab  Allah dan Sunnah  Rasul-Nya,    komitmen kepada  visi,

misi, dan tujuan Partai Keadilan Sejahtera,  melaksanakan

kewajiban         Anggota       Partai        sesuai        dengan  Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah  Tangga dan peraturan Partai lainnya

semaksimal kemampuan,  serta tidak  membawa dan/atau

mengadukan permasalahan  internal  Partai kepada lembaga,

pihak, ataupun orang perseorangan di luar Partai.

Allah menjadi saksi atas segala yang saya ikrarkan”.

2)   Anggota Muda.

“Saya berjanji untuk  senantiasa   berpegang  teguh kepada

Kitab  Allah dan Sunnah Rasul-Nya,  menjalankan syari’at-Nya,

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan,  menjalin ukhuwah

islamiyah  dengan sesama Anggota Partai Keadilan  Sejahtera

dan kaum  muslimin lainnya,  melaksanakan kewajiban

Anggota sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

Tangga dan peraturan Partai lainnya semaksimal kemampuan,

serta tidak  membawa dan/atau mengadukan permasalahan

internal Partai kepada lembaga,  pihak,  ataupun orang

perseorangan di luar Partai.

Allah menjadi saksi atas segala yang saya ikrarkan”.

3)   Anggota Madya.

“Saya berjanji kepada Allah yang Maha Agung untuk beramal

bersama Partai Keadilan Sejahtera dalam  rangka membela

syari’at-Nya serta berda’wah  kepada-Nya,  melaksanakan

kewajiban Anggota sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran

Rumah  Tangga  dan peraturan Partai lainnya,  dan tidak

membawa dan/atau mengadukan permasalahan internal

Partai kepada lembaga, pihak, ataupun orang perseorangan di

luar Partai.

Allah menjadi saksi atas apa yang saya ikrarkan”.

4)   Anggota Dewasa.

“Saya berjanji setia  kepada Allah  yang  Maha Agung  untuk

mendengar  dan ta’at  dalam  menta’ati Allah,  RasulNya serta

jihad  di jalan-Nya dalam  kondisi giat  maupun malas  dalam

keadaan mudah maupun sulit dengan bergabung dalam Partai

Keadilan Sejahtera, melaksanakan kewajiban Anggota sesuai

dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah  Tangga  dan

peraturan Partai lainnya,  dan tidak  membawa  dan/atau

mengadukan permasalahan  internal  Partai kepada lembaga,

pihak, ataupun orang perseorangan di luar Partai.

Allah menjadi saksi atas apa yang saya ikrarkan “.

5)   Anggota Ahli.

“Saya berjanji kepada Allah Yang  Maha Agung  untuk

berpegang  teguh kepada ajaran Islam  dan berjihad  di jalan-

Nya,  untuk  memenuhi  syarat-syarat  keanggotaan Partai

Keadilan Sejahtera dan kewajiban-kewajibannya,  dan untuk

mendengar  dan taat  kepada pimpinannya dalam  keadaan

suka maupun tidak  suka,  dalam  hal tidak  maksiat,  sekuat

kemampuan yang ada untuk melaksanakannya sesuai dengan

Anggaran Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga  dan peraturan

Partai lainnya,  serta tidak  membawa dan/atau mengadukan

permasalahan internal Partai kepada lembaga, pihak, ataupun

orang perseorangan di luar Partai.

Untuk itulah saya berjanji setia, dan Allah menjadi saksi atas

apa yang saya ikrarkan”.

6)   Anggota Purna.

“Saya berjanji kepada Allah Yang  Maha Agung  untuk

berpegang teguh kepada ajaran Islam, untuk berjihad di jalan-

Nya,  untuk  memenuhi  syarat-syarat  keanggotaan Partai

Keadilan Sejahtera dan kewajiban-kewajibannya,  dan untuk

mendengar  dan taat  kepada pimpinannya dalam  keadaan

suka maupun tidak  suka,  dalam  hal tidak  maksiat,  sekuat

kemampuan yang ada untuk melaksanakannya sesuai dengan

Anggaran Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga  dan peraturan

Partai lainnya,  serta tidak  membawa dan/atau mengadukan

permasalahan internal Partai kepada lembaga, pihak, ataupun

orang perseorangan di luar Partai.

Untuk itulah saya berjanji setia, dan Allah menjadi saksi atas

apa yang saya ikrarkan”.

7)   Anggota Kehormatan.

“Saya berjanji untuk  senantiasa berpegang  teguh kepada

Kitab  Allah dan Sunnah  Rasul-Nya,    komitmen kepada  visi,

misi, dan tujuan Partai Keadilan Sejahtera serta memberikan

sumbangan pemikiran yang berguna bagi kemajuan  dan

perkembangan              Partai           sesuai           dengan           Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai lainnya,

semaksimal kemampuan,  serta tidak  membawa dan/atau

mengadukan permasalahan  internal  Partai kepada lembaga,

pihak, ataupun orang perseorangan di luar Partai.

Allah menjadi saksi atas segala yang saya ikrarkan”.

b.     berpegang  teguh kepada  Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

Tangga, keputusan Musyawarah Nasional, putusan Majelis Syura,

dan peraturan Partai;

c.     melaksanakan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sesuai

dengan peraturan perundang-undangan Republik  Indonesia  yang

berlaku;

d.     menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Partai;

e.     membayar iuran.

(2)   Hak-hak Umum Anggota:

a.     hak memperoleh pembinaan;

b.     hak memperoleh status keanggotaan sesuai dengan jenjangnya;

c.     hak  menyatakan pendapat,  berkreasi, dan berinisiatif dalam

berbagai bentuk sesuai dengan adab islami dan tertib organisasi;

d.     hak  membela diri, mendapat  pembelaan dan/atau perlindungan

hukum, serta rehabilitasi;

e.     hak  memberi nasihat,  mengkritik,  mengevaluasi, mengemukakan

pendapat,  dan usulan secara bebas  sesuai dengan adab  Islami

dan tertib organisasi;

f.     hak  perlindungan dari Partai atas  segala bentuk  kesewenang-

wenangan, kemudaratan, atau perlakuan zhalim yang disebabkan

karena mengemukakan pendapat, atau melaksanakan tujuan dan

arahan Partai.

g.     hak  untuk  diajukan sebagai calon anggota lembaga perwakilan

atau calon pejabat publik.

(3)   Hak-hak Khusus Anggota.

a.     Hak-hak khusus Anggota Pendukung adalah sebagai berikut:

1)   hak ikut dalam acara-acara resmi Partai yang berlaku baginya;

2)   hak ikut dalam pendidikan dan pelatihan Partai;

b.     Hak-hak khusus Anggota Inti adalah sebagai berikut:

1)   hak ikut serta dalam pemilihan dan pencalonan pada berbagai

struktur kepengurusan Partai;

2)   hak ikut serta dalam aktivitas dan kegiatan Partai;

3)   hak bicara yaitu hak untuk menyampaikan pendapat;

4)   hak  suara yaitu hak  untuk  ikut  serta menetapkan suatu

keputusan;

5)   hak  memperoleh pendampingan dan pembelaan dari/oleh

struktur  Partai tempat  yang  bersangkutan bertugas  di

hadapan Ketua Majelis  Syura,  di Dewan Syari’ah,  atau di

badan  yang  berwenang  melaksanakan penegakan disiplin

organisasi; dan

6)   hak  memperoleh pendampingan dan pembelaan hukum  di

muka lembaga peradilan, sepanjang menjalankan tugas-tugas

Partai.

(4)   Anggota berhenti karena:

a.     meninggal dunia.

b.     diberhentikan.

(5)   Hal-hal yang berkenaan dengan keanggotaan Partai, diatur lebih lanjut

dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB IV

MAJELIS SYURA

Pasal 7

(1)   Syarat-syarat untuk menjadi anggota Majelis Syura sebagai berikut:

a.     Anggota Ahli dengan masa keanggotaan tidak kurang dari 5 (lima)

tahun Hijriah,

b.     Berpegang  teguh kepada  Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

Tangga, peraturan, dan kebijakan Partai,

c.     Mampu menunaikan kewajiban-kewajiban Anggota Majelis Syura,

d.     Tidak  mendapatkan sanksi Partai dalam  1  (satu)  tahun terakhir

yang menyebabkan dicabut haknya untuk dipilih,

e.     Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun Hijriah, dan

f.     Berwawasan syar’i, amanah, dan berwibawa.

(2)   Anggota Majelis  Syura berjumlah sekurang-kurangnya 51  (lima puluh

satu)  orang  dan sebanyak-banyaknya 99  (sembilan puluh sembilan)

orang.

(3)   Anggota Majelis Syura terdiri atas Anggota Tetap, anggota terpilih oleh

Anggota Inti Partai, dan anggota terpilih oleh Majelis Syura.

Pasal 8

(1)   Pemilihan anggota Majelis Syura yang dipilih oleh Anggota Inti Partai

diselenggarakan melalui pemilihan raya yang dilaksanakan oleh

Panitia  yang dibentuk oleh Majelis Syura.

(2)   Panitia pemilihan raya:

a.     terdiri atas  seorang  ketua  berasal dari anggota Majelis

Pertimbangan Pusat,  seorang  wakil ketua  berasal dari anggota

Dewan Syari’ah Pusat,  seorang  sekretaris  berasal dari Dewan

Pengurus Pusat, dan beberapa orang anggota yang diperlukan;

b.     bersifat independen;

c.     dibiayai dari anggaran belanja Partai;

d.     dilengkapi dengan sekretariat yang ditentukan oleh Partai;

e.     memperoleh nama calon anggota dari hasil ratifikasi Majelis

Syura;

f.     dapat  meminta serta menerima saran,  dan/atau bantuan dari

Majelis  Pertimbangan Pusat  untuk  kelancaran pelaksanaan

tugasnya;

g.     menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada

Majelis Pertimbangan Pusat;

h.     menyampaikan laporan akhir dan pertanggungjawaban  kepada

Majelis Syura.

(3)   Anggota yang dipilih oleh Majelis Syura sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (3) adalah orang-orang yang diperlukan oleh Partai, terdiri

atas  pakar  dan tokoh  dengan jumlah yang  tidak  melebihi jumlah

anggota terpilih oleh Anggota Inti Partai.

(4)   Pemilihan  pakar  dan tokoh  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (3)  di

samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat (1), juga mempertimbangkan:

a.     kemampuan berpikir makro dan strategis, dan

b.     berbagai keahlian spesifik  yang  menggambarkan universalitas

Islam.

(5)   Pengesahan dan pelantikan Anggota terpilih  dilakukan dalam

Musyawarah  Majelis  Syura,  masing-masing  mengucapkan janji setia

dengan naskah sebagaimana termaktub pada ayat (6).

(6)   Jika anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah

terpilih,  maka masing-masing  mengucapkan janji setia di hadapan

Ketua Majelis  Syura dalam  pertemuan Majelis  Syura dan disaksikan

oleh anggota Majelis Syura lainnya, dengan kalimat sebagai berikut:

 “Saya berjanji kepada Allah yang Maha Agung untuk berpegang teguh

kepada Ajaran-Nya,  bekerja  dengan sungguh-sungguh di jalan-Nya,

dan menunaikan syarat-syarat  keanggotaan Majelis  Syura Partai,

serta kewajiban-kewajibannya,  dan untuk  mendengar  serta taat

kepada pemimpin dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam hal

tidak maksiat, dan dengan sekuat tenaga melaksanakan tugas-tugas

darinya.

Untuk  itu saya  berjanji,  dan  Allah menjadi saksi atas  apa yang  saya

ucapkan.”

Pasal 9

(1)   Masa khidmah Ketua Majelis Syura adalah 5 (lima) tahun Hijriah.

(2)   Tugas dan kewajiban Ketua Majelis Syura:

a.     Memimpin Majelis Syura.

b.     Memimpin Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

c.     Menerima pengaduan dan/atau penjelasan dari Anggota Majelis

Syura yang  berkenaan dengan masalah  yang  didugakan kepada

Anggota Majelis Syura yang bersangkutan.

d.     Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Majelis Syura.

(3)   Setiap Anggota Partai dapat  dicalonkan menjadi Ketua Majelis  Syura

dengan persyaratan sebagai berikut:

a.     Anggota Majelis Syura;

b.     Masa keanggotaannya sebagai Anggota Ahli sekurang-kurangnya

10 (sepuluh) tahun Hijriah;

c.     Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun Hijriah;

d.     Memiliki kapasitas  keilmuan (khususnya syari’ah), potensi

kepemimpinan,  keteladanan moral dan amal,  serta berwawasan

luas;

e.     Memiliki kemampuan kesehatan untuk  mengemban beban tugas

dan kewajiban yang diamanahkan.

(4)   Hal-hal lain yang  berkenaan dengan Ketua Majelis  Syura,  diatur  lebih

lanjut dengan Putusan Majelis Syura.

Pasal 10

(1)   Gugurnya keanggotaan Majelis Syura karena:

a.     meninggal dunia,

b.     berhalangan tetap,

c.     mengundurkan diri dengan alasan syar'i,

d.     diberhentikan dengan Putusan  Majelis Syura.

(2)   Anggota Majelis  Syura diberhentikan sebagaimana dimaksud  pada

ayat (1) huruf d, karena:

a.     tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaannya;

b.     melalaikan tugas dan/atau kewajibannya; atau

c.     sebab-sebab lain yang diputuskan oleh Majelis Syura

(3)   Pemberhentian seorang anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud

pada ayat  (2),  hanya dapat  dilakukan setelah memenuhi prosedur

berikut:

a.     yang bersangkutan telah diberi nasehat oleh Ketua Majelis  Syura

atau pihak yang ditunjuk oleh Majelis Syura; atau

b.     mendapat rekomendasi pemberhentian dari Dewan Syari'ah Pusat

dan/atau badan yang  berwenang  melakukan penegakan disiplin

organisasi.

(4)   Dalam  hal gugurnya keanggotaan seorang  anggota Majelis  Syura,

selain Anggota Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3),

Majelis Syura:

a.     memberhentikan Anggota yang bersangkutan dari jabatannya yang

berkaitan langsung  dengan status  keanggotaannya di Majelis

Syura.

b.     menetapkan penggantinya, dengan ketentuan:

1)    apabila yang  bersangkutan adalah  anggota hasil pemilihan

maka penggantinya adalah calon anggota dengan nomor urut

perolehan suara di bawahnya dari daerah  pemilihan yang

sama.

2)    apabila yang bersangkutan adalah dari unsur anggota terpilih

oleh Majelis Syura maka Majelis Syura memilih penggantinya.

(5)   Ketentuan mengenai prosedur  dan proses pengangkatan anggota

pengganti diatur dengan Putusan Majelis Syura.

(6)   Anggota Majelis  Syura pengganti dilantik  menurut  prosedur  dan

tatacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan (6).

Pasal 11

(1)   Musyawarah  Majelis  Syura  diselenggarakan sekurang-kurangnya 2

(dua) kali dalam  setahun dengan jadwal dan agenda yang  telah

ditentukan.

(2)   Musyawarah Istimewa Majelis Syura dapat diselenggarakan atas dasar

permintaan  tertulis  sekurang-kurangnya  sepertiga  anggota Majelis

Syura.

(3)   Dalam  hal tertentu,  Ketua Majelis  Syura dapat  menangguhkan

pelaksanaan Musyawarah Majelis Syura sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) dan (2) untuk tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh)

hari.

(4)   Penanggung  jawab  penyelenggaraan Musyawarah  Majelis  Syura

adalah Ketua Majelis Syura.

(5)   Pengaturan lebih lanjut  berkenaan dengan maksud  ayat  (2)  dan (3)

ditetapkan dalam Putusan Majelis Syura.

(6)   Musyawarah  Majelis  Syura dapat  mengundang  peserta  peninjau atau

narasumber yang ketentuannya diatur dalam Putusan Majelis Syura.

Pasal 12

(1)   Musyawarah  Majelis  Syura dinyatakan quorum  apabila  dihadiri oleh

tidak kurang dari dua pertiga anggotanya.

(2)   Apabila jumlah  peserta  yang  hadir  tidak  mencapai quorum

sebagaimana      dimaksud  ayat  (1),  maka               musyawarah  dapat

diselenggarakan setelah 3  (tiga)  jam  berikutnya dengan jumlah

sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota.

(3)   Apabila  jumlah sebagaimana dimaksud  ayat  (2)  tidak  tercapai,

musyawarah diselenggarakan setelah 2 (dua) jam sesudah itu dengan

jumlah yang hadir sekurang-kurangnya satu pertiga jumlah anggota.

(4)   Undangan kepada para anggota Majelis disertai jadwal rencana kerja

dan harus disampaikan 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan untuk

Musyawarah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 11  ayat  (1),  dan

paling  lambat  3  (tiga)  hari untuk  Musyawarah  Istimewa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

(1)   Musyawarah dipimpin oleh Ketua Majelis Syura.

(2)   Putusan       (qarar)    Majelis  Syura terdiri atas  Keputusan                        (tatsbit,

beschikking) dan Peraturan (taqnin, regeling).

(3)   Pengambilan  Putusan Majelis  Syura  dilaksanakan secara mufakat

dan/atau ijma’ (aklamasi).

(4)   Jika  mufakat  dan/atau  ijma’  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (3)

tidak  tercapai, maka pemilihan dilaksanakan melalui  pemungutan

suara (voting).

(5)   Jika hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud  pada ayat  (4)

diperoleh jumlah suara yang sama, maka pemungutan suara diulangi

untuk 1 (satu) kali.

(6)   Jika pemungutan  suara sebagaimana dimaksud  pada ayat  (5)  tetap

menghasilkan jumlah suara yang sama, maka yang ditetapkan sebagai

Putusan adalah  pihak  di mana Ketua Majelis  Syura berada di

dalamnya.

(7)   Dalam  hal Majelis  Syura telah  berakhir masa khidmahnya,  sedang

Majelis  Syura yang  baru belum  terbentuk,  maka Majelis  Syura tetap

berhak mengambil Putusan, kecuali menetapkan Ketua Majelis Syura,

mengubah  Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga,  mengangkat

anggota baru dan/atau anggota pengganti,  serta memberhentikan

Anggota Majelis Syura.

BAB V

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT

Pasal 14

(1)    Dewan Pimpinan Tingkat  Pusat  adalah  forum  koordinasi dan

konsultasi berkenaan dengan Keputusan Musyawarah Nasional,

Putusan Majelis  Syura,  serta tugas,  fungsi, dan kewenangan Majelis

Pertimbangan Pusat,  Dewan Pengurus  Pusat,  dan Dewan Syari’ah

Pusat.

(2)    Hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat ditindaklanjuti oleh

Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan/atau Dewan

Syari’ah Pusat.

(3)    Dewan Pimpinan Tingkat  Pusat  dapat  mengundang  pihak-pihak

berkenaan      dengan      tugas,  fungsi,         dan      kewenangan      Majelis

Pertimbangan Pusat,  Dewan Pengurus  Pusat,  dan/atau Dewan

Syari’ah Pusat.

(4)    Hasil musyawarah  Dewan Pimpinan  Tingkat  Pusat  disosialisasikan

sesuai dengan tingkat kepentingannya melalui struktur Partai.

(5)    Dewan Pimpinan Tingkat  Pusat  tidak  dapat  mencampuri, intervensi,

atau membatalkan Keputusan Dewan Syari’ah Pusat  tentang  Fatwa

dan Qadha.  

(6)    Musyawarah  Dewan Pimpinan Tingkat  Pusat  dilaksanakan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI

MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT

Pasal 15

(1)   Kepengurusan Majelis Pertimbangan Pusat terdiri atas:

a.     seorang ketua,

b.     seorang Sekretaris, dan

c.     Komisi-komisi.

(2)   Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a.     Komisi Konstitusi dan Legislasi,

b.     Komisi Organisasi dan Kewilayahan,

c.     Komisi Kaderisasi dan Kewanitaan,

d.     Komisi Kebijakan Publik, dan

e.     Komisi Kajian Strategis.

(3)   Majelis Pertimbangan Pusat, dengan persetujuan Dewan Pimpinan

Tingkat Pusat, dapat membentuk Dewan Pakar di tingkat pusat.

Pasal 16

(1)   Anggota Majelis  Pertimbangan Pusat  sebanyak-banyaknya terdiri atas

sepertiga Anggota Majelis Syura.

(2)   Persyaratan untuk jabatan Sekretaris sebagai berikut:

a.     Anggota Majelis Syura;

b.     pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi

Partai di tingkat pusat;

c.     memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis

Pertimbangan Pusat;

d.     menyediakan waktu dan  kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Pusat.

(3)   Persyaratan untuk jabatan Ketua-ketua Komisi sebagai berikut:

a.     Anggota Majelis Syura atau sekurang-kurangnya Anggota Ahli atas

persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;

b.     pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi

Partai di tingkat pusat;

c.     memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis

Pertimbangan Pusat;

d.     menyediakan waktu dan  kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Pusat.

(4)   Atas  persetujuan Dewan  Pimpinan Tingkat  Pusat,  Ketua Majelis

Pertimbangan Pusat  melengkapi struktur  dan kepengurusan dengan

anggota yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.     sekurang-kurangnya Anggota Ahli;

b.     pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi

Partai di tingkat pusat atau provinsi;

c.     memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis

Pertimbangan Pusat;

d.     menyediakan waktu dan  kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Pusat.

BAB VII

DEWAN PENGURUS PUSAT

Pasal 17

(1)   Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Presiden Partai.

(2)   Presiden Partai berhak bertindak untuk dan atas nama Partai, sesuai

dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

(3)   Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat terdiri atas:

a.     seorang Presiden,

b.     seorang  Sekretaris  Jenderal dan beberapa Wakil Sekretaris

Jenderal,

c.     seorang Bendahara Umum dan beberapa Wakil Bendahara Umum, 

d.     beberapa Bidang dan Badan, serta

e.     beberapa Departemen.

Pasal 18

(1)   Persyaratan untuk  dapat  diangkat  sebagai anggota Dewan Pengurus

Pusat adalah sebagai berikut:

a.     Anggota Majelis  Syura untuk  jabatan-jabatan Sekretaris  Jenderal

dan Bendahara Umum;

b.     Anggota Majelis Syura atau sekurang-kurangnya Anggota Ahli atas

persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat untuk jabatan Ketua-

ketua Bidang, Ketua-ketua  Badan, Wakil Sekretaris Jenderal, dan

Wakil Bendahara Umum;

c.     pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi

Partai di tingkat pusat;

d.     memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan

Pengurus Pusat;

e.     menyediakan waktu dan  kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Pusat.

(2)   Atas  persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat  Pusat,  Presiden Partai

melengkapi       keanggotaan  pada          jabatan-jabatan  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d dan e di Dewan Pengurus

Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.     sekurang-kurangnya Anggota Ahli;

b.     pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi

Partai di tingkat pusat atau provinsi;

c.     memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan

Pengurus Pusat;

d.     menyediakan waktu dan  kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 19

Tugas struktural Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

a.     melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional dan Putusan Majelis

Syura;

b.     menarik dan mengelola Iuran Anggota Partai;

c.     membentuk  dan menetapkan struktur  dan kepengurusan Majelis

Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;

d.     menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Syari’ah Wilayah, atas

pembentukan yang diajukan oleh Dewan Syari’ah Pusat;

e.     menerima dan mengelola waqaf, hibah, dan sumbangan sukarela yang

halal, sah, dan tidak mengikat;

f.     menyampaikan laporan  perbendaharaan dan keuangan Partai serta

evaluasi secara berkala kepada Ketua Majelis  Syura melalui Dewan

Pimpinan Tingkat Pusat;

g.     menetapkan daftar  calon tetap  anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;

h.     melakukan seleksi atas daftar nama calon sementara anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang diusulkan musyawarah Dewan

Pimpinan Tingkat Wilayah melalui Dewan Pengurus Wilayah;

i.      menetapkan calon tetap  anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah

Provinsi; serta

j.      menetapkan calon kepala daerah/wakil kepala daerah tingkat provinsi

atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 20

Tugas konsepsional Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

a.    menyusun rencana program  dan anggaran tahunan  Dewan Pengurus

Pusat dan struktur organisasi Partai di bawahnya,

b.    mengkompilasi rencana  program  dan anggaran tahunan Dewan

Pengurus  Pusat  dengan rencana  program  dan anggaran tahunan

Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Syari’ah Pusat,

c.    mengajukan rencana  program  dan anggaran  tahunan  sebagaimana

dimaksud pada huruf b kepada Majelis Syura, serta

d.    menetapkan produk-produk  konsepsional untuk  bidang-bidang  tugas

dan struktur organisasi Partai di bawahnya.

Pasal 21

Tugas manajerial Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

a.     memimpin dan mengawasi struktur organisasi Partai di bawahnya,

b.     membentuk  dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung

Partai,

c.     mengawasi dan   mengevaluasi pelaksanaan program  kerja tahunan

Majelis  Pertimbangan Wilayah  dan Dewan Pengurus  Wilayah,  serta

kegiatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah,

d.     menetapkan Panduan tentang  proyeksi, nominasi, promosi, dan

mutasi Anggota Partai, serta

e.     merancang  dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan

mutasi Anggota Partai.

Pasal 22

Tugas operasional Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

a.     melakukan sosialisasi hasil kesepakatan musyawarah  Dewan

Pimpinan Tingkat Pusat sesuai dengan urgensi dan kompetensinya,

b.     menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyatan resmi

Partai,

c.     menyelenggarakan kaderisasi Anggota Partai,

d.     melaksanakan koordinasi Anggota Partai yang  menjabat  sebagai

anggota legislatif dan eksekutif, serta

e.     atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat melaksanakan tugas,

fungsi, dan kewenangan  Dewan Pimpinan Tingkat  Wilayah  sejauh

struktur  organisasi dan kepengurusan Partai di tingkat  provinsi

tersebut belum terbentuk atau tidak efektif.

BAB VIII

DEWAN SYARI'AH PUSAT

Pasal 23

(1)   Kepengurusan Dewan Syari’ah Pusat terdiri atas:

a.     seorang Ketua;

b.     seorang Sekretaris; dan

c.     Lajnah-lajnah.

(2)   Dewan Syari’ah Pusat memiliki fungsi sebagai:

a.     lembaga fatwa;

b.     lembaga qadha;

c.     lembaga banding;

d.     lembaga pengawas pelaksanaan Ajaran Islam dalam Partai;

e.     lembaga yang  merepresentasikan pandangan dan sikap syari’ah

Partai;

f.     lembaga arbitrase di internal Partai;

g.     lembaga pendidikan dan pelatihan syari’ah; serta

h.     lembaga pelaksana tugas-tugas  khusus  yang  ditetapkan oleh

Majelis Syura.

(3)   Lajnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a.     Lajnah  Buhuts,  adalah  komisi yang  melakukan kajian keilmuan

sebagai bahan fatwa dan/atau bayan syari’ah yang  dikeluarkan

Dewan Syari’ah Pusat;

b.     Lajnah      Tadrib,      adalah      komisi       yang      merancang       dan

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi  pengurus

Dewan Syari’ah;

c.     Lajnah  Taqnin,  adalah  komisi yang  melakukan telaah  untuk

kontribusi Partai pada aspek syar’i terhadap rancangan peraturan

perundang-undangan di Indonesia;

d.     Lajnah Ifta, adalah komisi yang menyiapkan draft fatwa yang akan

dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Pusat;

e.     Lajnah  Tahqiq,  adalah  komisi yang  melakukan kajian terhadap

setiap  permasalahan pelanggaran syar'i yang  diajukan ke Dewan

Syari’ah Pusat, serta

f.      Lajnah Qadha, adalah komisi yang melakukan pemrosesan suatu

masalah atas pihak yang diajukan kepada Dewan Syari’ah Pusat.

(4)   Anggota Dewan Syari’ah Pusat sebanyak-banyaknya sepertiga anggota

Majelis Syura.

(5)   Ketua Dewan Syari’ah  Pusat  berkedudukan sebagai  Qadli dan Mufti

Partai.

Pasal 24

(1)   Dewan Syari’ah Pusat  menyusun rencana  program  dan anggaran

tahunan Dewan Syari’ah Pusat.

(2)   Dewan Syari’ah Pusat  mengajukan rencana  program  dan anggaran

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Majelis Syura

melalui Dewan Pengurus Pusat.

(3)   Dewan Syari’ah Pusat membentuk struktur dan kepengurusan Dewan

Syari’ah Wilayah, untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 25

(1)   Persyaratan untuk jabatan Sekretaris sebagai berikut:

a.     Anggota Majelis Syura;

b.     pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi

Partai di tingkat pusat;

c.     memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan

Syari’ah Pusat;

d.     memiliki pengetahuan yang  cukup  tentang  hukum-hukum  Islam

dan peraturan perundang-undangan Republik  Indonesia  yang

berlaku;

e.     memiliki pengetahuan yang  cukup  di bidang  mekanisme

pengambilan keputusan Syari’ah;

f.     bersifat amanah dan berwibawa;

g.     menyediakan waktu dan  kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Dewan Syari’ah Pusat.

(2)   Persyaratan untuk jabatan Ketua-ketua Lajnah sebagai berikut:

a.     Anggota Majelis Syura atau sekurang-kurangnya Anggota Ahli atas

persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;

b.     pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi

Partai di tingkat pusat;

c.     memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan

Syari’ah Pusat;

d.     memiliki pengetahuan yang  cukup  tentang  hukum-hukum  Islam

dan peraturan perundang-undangan Republik  Indonesia  yang

berlaku;

e.     memiliki pengetahuan yang cukup  di bidang  dan mekanisme

pengambilan keputusan Syari’ah;

f.     bersifat amanah dan berwibawa;

g.     menyediakan waktu dan  kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Dewan Syari’ah Pusat.

(3)   Atas  persetujuan Ketua Majelis  Syura,  Ketua  Dewan Syari’ah  Pusat

berwenang          untuk        melengkapi          jabatan-jabatan            lainnya        dan

keanggotaan di Dewan Syari’ah Pusat dengan memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a.     Sekurang-kurangnya Anggota Ahli,

b.     pernah sebagai pengurus dan/atau kepanitiaan Partai.

Pasal 26

(1)   Dewan Syari’ah Pusat bertugas:

a.     Melakukan pembinaan  langsung  terhadap Dewan Syari’ah di

bawahnya,

b.     Melakukan kajian  terhadap  masalah-masalah  syar'i (qadha)  yang

tidak terselesaikan di Dewan Syari’ah di bawahnya,

c.     Melakukan kajian terhadap  isu,  pengaduan,  tuduhan,  evaluasi,

dan kesewenangan yang berkaitan dengan anggota Majelis Syura

dan melaporkan hasilnya kepada Majelis Syura, serta

d.     Menetapkan          putusan        atas  masalah-masalah  syar'i                      yang

diserahkan oleh Majelis  Syura,  Dewan Pengurus  Pusat,  atau

Dewan Syari’ah di bawahnya.

(2)   Kajian yang  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf c  dilaksanakan atas

penugasan dari Ketua Majelis Syura.

BAB IX

STRUKTUR PARTAI DI TINGKAT PROVINSI

Pasal 27

(1)   Kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah terdiri atas:

a.     seorang Ketua,

b.     seorang Sekretaris, dan

c.     beberapa anggota untuk Komisi-komisi:

1)    Komisi Legislasi, Organisasi, dan Kewilayahan,

2)    Komisi Kaderisasi dan Kewanitaan,

3)    Komisi Kebijakan Publik dan Kajian Strategis. 

(2)   Persyaratan untuk jabatan Ketua, Sekretaris, dan Ketua-ketua Komisi

Majelis Pertimbangan Wilayah sebagai berikut:

a.     sekurang-kurangnya Anggota Ahli;

b.     pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi

Partai di tingkat provinsi;

c.     memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis

Pertimbangan Wilayah;

d.     berpegang  dan  komitmen kepada hukum  Islam,  nilai-nilai moral

dan kebenaran universal,  adil, bertaqwa, sabar,  jujur,  dan

bijaksana;

e.     memiliki       pengetahuan           yang  cukup  tentang  kewilayahan,

keorganisasian, administrasi, dan manajemen;

f.     bersifat amanah dan berwibawa;

g.     menyediakan waktu dan  kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Majelis Pertimbangan Wilayah.

(3)   Persyaratan         untuk  dapat  diangkat  sebagai                        anggota        Majelis

Pertimbangan Wilayah adalah sebagai berikut:

a.     sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

b.     pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi

Partai sekurang-kurangnya di tingkat kabupaten/kota;

c.     berpegang  dan  komitmen kepada hukum  Islam,  nilai-nilai moral

dan kebenaran universal,  adil, bertaqwa, sabar,  jujur,  dan

bijaksana;

d.     memiliki pengetahuan kewilayahan,  keorganisasian,  administrasi,

dan manajemen;

e.     menyediakan waktu dan  kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Majelis Pertimbangan Wilayah.

(4)   Pemilihan Ketua Majelis  Pertimbangan Wilayah  dilaksanakan dalam

Musyawarah Wilayah.

(5)   Majelis  Pertimbangan Wilayah,  dengan persetujuan  musyawarah

Dewan Pimpinan Tingkat  Wilayah,  dapat  membentuk  Dewan Pakar  di

tingkat provinsi.

(6)   Ketentuan lebih  lanjut  berkenaan dengan ayat  (1),  (2),  (3),  dan (4),

diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 28

Majelis Pertimbangan Wilayah bertugas:

a.     Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus  Pusat,  Putusan

Musyawarah Wilayah, dan kesepakatan Musyawarah Dewan Pimpinan

Tingkat Wilayah;

b.     Memberikan pertimbangan,  rekomendasi, konsultasi, dan supervisi

atas  pengejawantahan kebijakan dan pelaksanaan program  Partai

agar sesuai dengan tujuan Partai dan putusan yang telah dikeluarkan

oleh Musyawarah  Wilayah,  struktur  organisasi Partai di  tingkat  pusat,

Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, dan Musyawarah Kerja

Wilayah;

c.     Menyusun       rencana        program  dan            anggaran        tahunan        Majelis

Pertimbangan Wilayah  dan mengajukannya kepada Dewan Pengurus

Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah;

d.     Menyelenggarakan musyawarah  Dewan Pimpinan Tingkat  Wilayah

secara berkala;

e.     Mengajukan  laporan  kerja  dan kinerja secara  berkala  kepada Dewan

Pengurus Pusat; dan

f.     Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus

Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

Pasal 29

(1)   Dewan Pengurus  Wilayah  adalah  lembaga eksekutif tingkat  provinsi

yang berkedudukan di ibu kota provinsi.

(2)   Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah terdiri atas:

a.     seorang Ketua Umum,

b.     beberapa Ketua Bidang dan beberapa Ketua Badan,

c.     seorang Sekretaris Umum dan beberapa Wakil Sekretaris Umum,

d.     seorang Bendahara Umum dan beberapa Wakil Bendahara Umum,

serta

e.     beberapa Deputi.

Pasal 30

(1)   Persyaratan untuk jabatan Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara

Umum, Ketua Bidang Pembinaan Kader, dan Ketua Deputi Kaderisasi

Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:

a.    Sekurang-kurangnya Anggota Ahli;

b.    Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi

Partai sekurang-kurangnya di tingkat provinsi;

c.     Taqwa, berpegang  teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran,

adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh

dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;

d.    Memiliki wawasan dakwah dan syari’ah, sosial, politik, hukum, dan

kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;

e.     Memiliki       pengetahuan           yang  cukup  tentang  kewilayahan,

keorganisasian, administrasi, dan manajemen;

f.     Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan

Pengurus Wilayah;

g.     Menyediakan waktu dan kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Wilayah.

(2)   Persyaratan  untuk  jabatan Ketua-ketua  Bidang  lainnya,  Ketua-ketua

Badan,  Wakil Sekretaris  Umum,  dan Wakil Bendahara  Umum  Dewan

Pengurus Wilayah sebagai berikut:

a.    Sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

b.    Pernah  menjadi pengurus  dalam  kepengurusan organisasi Partai

sekurang-kurangnya di tingkat provinsi;

c.     Taqwa, berpegang  teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran,

adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh

dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;

d.    Memiliki wawasan dakwah dan syari’ah, sosial, politik, hukum, dan

kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;

e.     Memiliki       pengetahuan           yang  cukup  tentang  kewilayahan,

keorganisasian, administrasi, dan manajemen;

f.     Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan

Pengurus Wilayah;

g.     Menyediakan waktu dan kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Wilayah.

(3)   Persyaratan untuk jabatan-jabatan lainnya dan keanggotaan di Dewan

Pengurus Wilayah adalah sebagai berikut:

a.     Sekurang-kurangnya Anggota Dewasa;

b.     Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi

Partai sekurang-kurangnya di tingkat kabupaten/kota;

c.     Taqwa, berpegang  teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran,

adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh

dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;

d.     Memiliki wawasan dakwah dan syari’ah, sosial, politik, hukum, dan

kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;

e.     Memiliki     pengetahuan       yang  cukup  tentang  kewilayahan,

keorganisasian, administrasi, dan manajemen;

f.     Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan

Pengurus Wilayah;

g.     Menyediakan waktu dan kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Wilayah.

(4)   Ketua Umum  Dewan Pengurus  Wilayah  berwenang  membentuk

struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat,

dengan memperhatikan hasil musyawarah  Dewan Pimpinan Tingkat

Wilayah.

(5)   Pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah dilaksanakan dalam

Musyawarah Wilayah.

(6)   Ketentuan lebih  lanjut  berkenaan dengan ayat  (5),  diatur  dalam

Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 31

Tugas struktural Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:

a.     Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus  Pusat,  Putusan

Musyawarah Wilayah, dan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat

Wilayah;

b.     Menarik dan mengelola Iuran Anggota sesuai dengan Panduan Dewan

Pengurus Pusat;

c.     Membentuk  dan menetapkan struktur  dan kepengurusan Majelis

Pertimbangan Daerah dan Dewan Pengurus Daerah kabupaten/kota;

d.     Menetapkan   struktur  dan  kepengurusan  Dewan Syari’ah Daerah

kabupaten/kota,  atas  pembentukan yang  diajukan  oleh Dewan

Syari’ah Wilayah;

e.     Menerima dan mengelola waqaf, hibah, dan sumbangan sukarela yang

halal, sah, dan tidak mengikat;

f.     Menyampaikan laporan pelaksanaan program  dan realisasi anggaran

setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat;

g.     Bersama Dewan Pimpinan Tingkat  Wilayah  mengusulkan nama

pasangan calon kepala daerah  provinsi kepada Dewan Pengurus

Pusat;

h.     Menetapkan nama pasangan calon kepala daerah  kabupaten/kota

bersama Dewan Pimpinan Tingkat  Wilayah  dengan memperhatikan

usul Dewan Pengurus Daerah terkait;

i.      Mengusulkan daftar  nama calon sementara anggota Dewan

Perwakilan Rakyat  Daerah  provinsi kepada Dewan Pengurus  Pusat

atas hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;

j.      Mmelakukan seleksi atas  daftar  nama calon  sementara anggota

Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  kabupaten/kota yang  diusulkan

musyawarah  Dewan  Pimpinan Tingkat  Daerah  melalui Dewan

Pengurus Daerah;

k.     Menetapkan calon tetap  anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah

kabupaten/kota;

l.      Mengajukan  laporan  kerja  dan kinerja secara  berkala  kepada Dewan

Pengurus Pusat;

m.   Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah; dan

n.     Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus

Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

Pasal 32

Tugas konsepsional Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:

a.     Menyusun rencana  program  dan anggaran tahunan Dewan Pengurus

Wilayah beserta struktur organisasi Partai di bawahnya,

b.     Mengkompilasi rencana program  dan anggaran tahunan Dewan

Pengurus  Wilayah  dengan rencana  program  dan  anggaran tahunan

Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Syari’ah Wilayah,

c.     Mengajukan  rencana program  dan anggaran tahunan  sebagaimana

dimaksud pada huruf b kepada Dewan Pengurus Pusat, dan

d.     Menetapkan produk-produk  konsepsional untuk  bidang-bidang  tugas

dan struktur organisasi Partai di bawahnya.

Pasal 33

Tugas manajerial Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:

a.     Mengajukan rancangan struktur  dan kepengurusan Dewan Pengurus

Wilayah kepada Dewan Pengurus Pusat,

b.     Memimpin dan mengawasi struktur organisasi Partai di bawahnya,

c.     Atas  persetujuan          Dewan  Pengurus  Pusat,  membentuk  dan

mengkoordinasikan  lembaga-lembaga pendukung  Partai dengan

memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah,

d.     Atas perintah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat melalui Dewan Pengurus

Pusat, membekukan struktur dan kepengurusan Majelis Pertimbangan

Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan/atau Dewan Syari’ah Daerah,

e.     Mengawasi dan   mengevaluasi pelaksanaan program  kerja tahunan

Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Pengurus Daerah, serta

f.      Merancang  dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan

mutasi Anggota Partai di provinsi sesuai dengan Panduan Dewan

Pengurus Pusat.

Pasal 34

Tugas operasional Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:

a.     Mensosialisasikan pandangan dan pernyatan resmi Partai,

b.     Melaksanakan koordinasi Anggota Partai yang  menjabat  sebagai

anggota legislatif dan eksekutif,

c.     Menyelenggarakan kaderisasi, pendidikan dan pelatihan, serta kursus-

kursus dakwah, kewilayahan, organisasi dan manajemen, politik, serta

kepemimpinan,

d.     Atas  persetujuan Dewan Pengurus  Pusat  melaksanakanan tugas,

fungsi, dan kewenangan Dewan Pimpinan Tingkat  Daerah  sejauh

struktur organisasi dan kepengurusan Partai di tingkat kabupaten/kota

tersebut belum terbentuk atau tidak efektif.

Pasal 35

(1)   Kepengurusan Dewan Syari’ah Wilayah terdiri atas:

a.     seorang Ketua,

b.     seorang Sekretaris, dan

c.     Lajnah-lajnah.

(2)   Persyaratan untuk  jabatan dalam  kepengurusan Dewan Syari’ah

Wilayah sebagai berikut:

a.     Ketua dan Sekretaris:

1)   Sekurang-kurangnya Anggota Ahli;

2)   Pernah  menjadi pengurus  dalam  kepengurusan struktur

organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat provinsi;

3)   Amanah, jujur, disiplin, dan berwibawa;

4)   Memiliki pengetahuan yang cukup  tentang  syari’ah dan

peraturan perundang-undangan Republik  Indonesia  yang

berlaku,  serta pengetahuan di bidang  peradilan  dan

mekanisme pengambilan keputusan syari’ah;

5)   Berpegang  dan komitmen  kepada hukum  Islam,  nilai-nilai

moral dan kebenaran universal,  adil, bertaqwa, sabar,  jujur,

dan bijaksana;

6)   Menyediakan waktu dan kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Dewan Syari’ah Wilayah.

b.     Ketua-ketua Lajnah:

1)   Sekurang-kurangnya       Anggota      Dewasa       dengan       masa

Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

2)   Pernah  menjadi pengurus  dalam  kepengurusan struktur

organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat provinsi;

3)   Amanah, jujur, disiplin, dan berwibawa;

4)   Memiliki pengetahuan yang cukup  tentang  syari’ah dan

peraturan perundang-undangan Republik  Indonesia  yang

berlaku,  serta pengetahuan di bidang  peradilan  dan

mekanisme pengambilan keputusan syari’ah;

5)   Berpegang  dan komitmen  kepada hukum  Islam,  nilai-nilai

moral dan kebenaran universal,  adil, bertaqwa, sabar,  jujur,

dan bijaksana;

6)   Menyediakan waktu dan kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Dewan Syari’ah Wilayah.

c.     Jabatan lainnya dan keanggotaan di Dewan Syari’ah Wilayah:

1)   Sekurang-kurangnya Anggota Dewasa;

2)   Pernah  menjadi pengurus  dalam  kepengurusan struktur

organisasi          Partai        sekurang-kurangnya         di        tingkat

kabupaten/kota;

3)   Amanah, disiplin, dan berwibawa;

4)   Memiliki pengetahuan yang cukup  tentang  syari’ah dan

peraturan perundang-undangan Republik  Indonesia  yang

berlaku,  serta pengetahuan di bidang  peradilan  dan

mekanisme pengambilan keputusan syari’ah;

5)   Berpegang  dan komitmen  kepada hukum  Islam,  nilai-nilai

moral dan kebenaran universal,  adil, bertaqwa, sabar,  jujur,

dan bijaksana;

6)   Menyediakan waktu dan kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Dewan Syari’ah Wilayah.

(3)   Ketua Dewan Syari’ah Wilayah membentuk struktur dan kepengurusan

untuk  disahkan Dewan Syari’ah Pusat  dengan memperhatikan

musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.

(4)   Pemilihan Ketua Dewan Syari'ah Wilayah  dan penyampaian laporan

pertanggungjawabannya, dilaksanakan dalam Musyawarah Wilayah.

(5)   Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (1) dan (2) diatur dalam

Panduan Dewan Syari’ah Pusat.

(6)   Ketentuan lebih lanjut  berkenaan dengan ayat  (3)  diatur  dalam

Panduan Dewan Pengurus  Pusat  atas  persetujuan Dewan Syari’ah

Pusat.

Pasal 36

Dewan Syari’ah Wilayah bertugas:

a.     Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan  Pengurus  Pusat,  Dewan

Syari’ah Pusat,  hasil Musyawarah  Wilayah,  dan  hasil  musyawarah

Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.

b.     Menyelenggarakan supervisi atas  pelaksanaan aktivitas  Partai di

tingkat  provinsi  agar  sesuai dengan  kaidah-kaidah  syari`ah  dan

memberikan jawaban syar’i  terhadap  berbagai  permasalahan yang

dihadapi Partai, anggotanya, dan masyarakat di daerah kerjanya.

c.     Menyusun rencana  program  dan anggaran tahunan Dewan Syari’ah

Wilayah serta diajukan kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan

Pengurus Wilayah, dengan tembusan kepada Dewan Syari’ah Pusat.

d.     Mengajukan  laporan  kerja  dan kinerja setiap  6  (enam)  bulan kepada

Dewan Syari’ah Pusat.

e.     Menyampaikan laporan pertanggungjawaban  kepada Dewan Syari’ah

Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

Pasal 37

Dewan Syari’ah Wilayah berfungsi sebagai:

a.     lembaga fatwa wilayah,

b.     lembaga qadla,

c.     lembaga pengawas pelaksanaan Ajaran Islam pada struktur organisasi

Partai di tingkat provinsi dan struktur organisasi Partai di bawahnya,

d.     lembaga yang  merepresentasikan pandangan dan sikap Syari’ah

Partai,

e.     lembaga arbitrase di internal Partai di tingkat provinsi, 

f.     lembaga pendidikan dan pelatihan Syari’ah, serta

g.     pelaksana tugas-tugas  khusus  yang  ditetapkan oleh  Musyawarah

Wilayah,  Musyawarah  Dewan Pimpinan Tingkat  Wilayah,  dan Dewan

Syari’ah Pusat.

Pasal 38

Dewan Syari’ah Wilayah berwenang:

a.     membentuk struktur dan kepengurusan Dewan Syari’ah Daerah, untuk

ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah.

b.     melakukan pembinaan formal-struktural terhadap Dewan Syari’ah

Daerah di bawahnya.

c.     melakukan kajian terhadap masalah-masalah syar'i (qadha) yang tidak

terselesaikan di Dewan Syari’ah Daerah di bawahnya.

d.     menetapkan putusan atas  masalah-masalah syar'i (qadha)  yang

diserahkan oleh struktur  organisasi Partai di tingkat  provinsi dan

Dewan Syari’ah Daerah di bawahnya.

BAB X

DEWAN PIMPINAN TINGKAT WILAYAH

Pasal 39

(1)    Dewan Pimpinan Tingkat  Wilayah  adalah  forum  koordinasi dan

konsultasi berkenaan dengan Keputusan Musyawarah  Nasional,

Keputusan  Musyawarah  Kerja Nasional,  Hasil  Musyawarah  Wilayah,

Hasil Musyawarah Kerja Wilayah, serta tugas, fungsi, dan kewenangan

Majelis  Pertimbangan Wilayah,  Dewan Pengurus  Wilayah,  dan Dewan

Syari’ah Wilayah.

(2)    Kesepakatan     dan/atau      taushiyah  ditindaklanjuti        oleh     Majelis

Pertimbangan  Wilayah,  Dewan Pengurus  Wilayah,  dan/atau Dewan

Syari’ah Wilayah.

(3)    Dewan Pimpinan Tingkat  Wilayah  dapat  mengundang pihak-pihak

berkenaan      dengan      tugas,  fungsi,         dan      kewenangan      Majelis

Pertimbangan  Wilayah,  Dewan Pengurus  Wilayah,  dan/atau Dewan

Syari’ah Wilayah.

(4)    Peserta musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah yaitu:

a.     Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah;

b.     Ketua Umum,  Sekretaris  Umum,  Bendahara Umum,  dan Ketua

Bidang Pembinaan Kader Dewan Pengurus Wilayah; serta

c.     Ketua dan Sekretaris Dewan Syari’ah Wilayah.

(5)    Unsur  Dewan  Pengurus  Pusat  dapat  menghadiri musyawarah  Dewan

Pimpinan Tingkat Wilayah.

(6)    Kesepakatan dan/atau taushiyah  musyawarah  Dewan Pimpinan

Tingkat  Wilayah  disosialisasikan sesuai  dengan kepentingannya

melalui jajaran struktur organisasi Partai di tingkat provinsi ke bawah.

(7)    Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dilaksanakan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XI

STRUKTUR PARTAI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pasal 40

(1)   Kepengurusan Majelis Pertimbangan Daerah terdiri atas:

a.     seorang Ketua,

b.     seorang Sekretaris, dan

c.     beberapa anggota untuk Komisi-komisi:

1)    Komisi Legislasi, Organisasi, dan Kewilayahan,

2)    Komisi Kaderisasi dan Kewanitaan,

3)    Komisi Kebijakan Publik dan Kajian Strategis. 

(2)   Persyaratan untuk jabatan Ketua, Sekretaris, dan Ketua-ketua Komisi

Majelis Pertimbangan Daerah sebagai berikut:

a.     Sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

b.     Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi

Partai sekurang-kurangnya di tingkat kabupaten/kota;

c.     Berpegang  dan komitmen kepada hukum  Islam,  nilai-nilai moral

dan kebenaran universal,  adil, bertaqwa, sabar,  jujur,  dan

bijaksana;

d.     Memiliki       pengetahuan         kewilayahan,       manajemen,        dan

keorganisasian;

e.     Menyediakan waktu dan kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Majelis Pertimbangan Daerah.

(3)   Persyaratan      untuk  dapat  diangkat  sebagai                anggota      Majelis

Pertimbangan Daerah adalah sebagai berikut:

a.     Sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

b.     Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi

Partai sekurang-kurangnya di Dewan Pengurus Cabang;

c.     Berpegang  dan komitmen kepada hukum  Islam,  nilai-nilai moral

dan kebenaran universal,  adil, bertaqwa, sabar,  jujur,  dan

bijaksana;

d.     Memiliki       pengetahuan         kewilayahan,       manajemen,        dan

keorganisasian;

e.     Menyediakan waktu dan kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Majelis Pertimbangan Daerah.

(4)   Ketua Majelis  Pertimbangan Daerah  membentuk  struktur  dan

kepengurusan untuk  ditetapkan oleh Dewan Pengurus  Wilayah,

dengan memperhatikan hasil musyawarah  Dewan Pimpinan Tingkat

Wilayah.

(5)   Pemilihan Ketua  Majelis  Pertimbangan Daerah  dilaksanakan dalam

Musyawarah Daerah.

(6)   Majelis  Pertimbangan Daerah,  dengan persetujuan  musyawarah

Dewan Pimpinan Tingkat  Daerah,  dapat  membentuk  Dewan Pakar  di

tingkat kabupaten/kota.

(7)   Ketentuan lebih  lanjut  berkenaan dengan ayat  (1),  (2),  (3),  dan (4),

diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 41

Majelis Pertimbangan Daerah bertugas:

a.     melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Wilayah, Putusan

Musyawarah Daerah, dan kesepakatan musyawarah  Dewan Pimpinan

Tingkat Daerah;

b.     memberikan pertimbangan,  rekomendasi, konsultasi, dan supervisi

atas  pengejawantahan kebijakan dan pelaksanaan program  Partai

agar sesuai dengan tujuan Partai dan Putusan yang telah dikeluarkan

oleh Musyawarah  Daerah,  struktur  organisasi Partai di tingkat  pusat,

musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, dan Musyawarah Kerja

Daerah;

c.     menyusun        rencana  program  dan                  anggaran        tahunan        Majelis

Pertimbangan Daerah dan diajukan kepada Dewan Pengurus Wilayah

melalui Dewan Pengurus Daerah; dan

d.     menyelenggarakan musyawarah  Dewan Pimpinan Tingkat  Daerah

secara periodik.

Pasal 42

(1)   Dewan       Pengurus  Daerah  adalah  lembaga                         eksekutif        tingkat

kabupaten/kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

(2)   Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah terdiri atas:

a.     seorang Ketua Umum;

b.     beberapa Ketua Bidang dan beberapa Ketua Badan;

c.     seorang Sekretaris Umum dan beberapa Wakil Sekretaris Umum;

d.     seorang Bendahara Umum dan beberapa Wakil Bendahara Umum,

serta

e.     beberapa Bagian.

Pasal 43

(1)   Persyaratan untuk jabatan Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara

Umum, Ketua Bidang Pembinaan Kader, dan Ketua Bagian Kaderisasi

Dewan Pengurus Daerah adalah sebagai berikut:

a.     Sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

b.     Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi

Partai sekurang-kurangnya di tingkat kabupaten/kota;

c.     Taqwa, berpegang  teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran,

adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh

dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;

d.     Memiliki wawasan dakwah dan syari’ah, sosial, politik, hukum, dan

kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;

e.     Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan

Pengurus Daerah;

f.     Menyediakan waktu dan kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Daerah.

(2)   Persyaratan untuk  jabatan Ketua-ketua  Bidang  lainnya,  Ketua-ketua

Badan,  Wakil Sekretaris  Umum,  dan Wakil Bendahara Umum  Dewan

Pengurus Daerah sebagai berikut:

a.     Sekurang-kurangnya Anggota Dewasa;

b.     Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi

Partai sekurang-kurangnya di tingkat kabupaten/kota;

c.     Taqwa, berpegang  teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran,

adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh

dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;

d.     Memiliki wawasan dakwah dan syari’ah, sosial, politik, hukum, dan

kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;

e.     Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan

Pengurus Daerah;

f.     Menyediakan waktu dan kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Daerah.

(3)   Syarat  jabatan-jabatan lainnya dan keanggotaan di Dewan Pengurus

Daerah adalah sebagai berikut:

a.     Sekurang-kurangnya Anggota Madya dengan masa Keanggotaan

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

b.     Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi

Partai sekurang-kurangnya  di kepengurusan Dewan  Pengurus

Cabang;

c.     Taqwa, berpegang  teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran,

adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh

dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;

d.     Memiliki wawasan dakwah dan syari’ah, sosial, politik, hukum, dan

kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;

e.     Memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan

Pengurus Daerah;

f.      Menyediakan waktu dan kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Daerah.

(4)   Ketua Umum  Dewan  Pengurus  Daerah  berwenang membentuk

struktur  kepengurusan untuk  ditetapkan oleh  Dewan Pengurus

Wilayah,  dengan memperhatikan hasil musyawarah  Dewan Pimpinan

Tingkat Daerah.

(5)   Pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah dilaksanakan dalam

Musyawarah Daerah.

(6)   Ketentuan lebih  lanjut  berkenaan dengan ayat  (5),  diatur  dalam

Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 44

Tugas struktural Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

a.     Melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Wilayah, Putusan

Musyawarah Daerah, dan kesepakatan musyawarah  Dewan Pimpinan

Tingkat Daerah;

b.     Menarik  dan mengelola Iuran Anggota dan Iuran Wajib  Keanggotaan

sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;

c.     Membentuk  dan menetapkan struktur  dan kepengurusan Dewan

Pengurus Cabang;

d.     Menerima dan mengelola waqaf, hibah, dan sumbangan sukarela yang

halal, legal, dan tidak mengikat;

e.     Mengusulkan daftar  nama calon sementara anggota legislatif Dewan

Perwakilan  Rakyat  Derah  kabupaten/kota kepada Dewan Pengurus

Wilayah atas hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;

f.     Bersama Dewan Pimpinan Tingkat  Daerah  mengusulkan nama

pasangan calon kepala daerah  kabupaten/kota kepada Dewan

Pengurus Wilayah;

g.     Menyampaikan laporan pelaksanaan program  dan realisasi anggaran

setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah;

h.     Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan

Dewan Pengurus Cabang;

i.      Melaksanakan Musyawarah Daerah; dan

j.      Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus

Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

Pasal 45

Tugas konsepsional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

a.     menyusun rencana program  dan anggaran tahunan  Dewan Pengurus

Daerah beserta struktur organisasi Partai di bawahnya;

b.     rencana program dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat  (1)  disampaikan kepada Dewan Pengurus  Wilayah  setelah

dikompilasi dengan rancangan program dan anggaran tahunan Majelis

Pertimbangan Daerah dan Dewan Syari’ah Daerah; dan

c.     menetapkan produk-produk  konsepsional untuk  bidang-bidang  tugas

dan struktur organisasi Partai di bawahnya.

Pasal 46

Tugas manajerial Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

a.     mengajukan rancangan struktur  kepengurusan Dewan Pengurus

Daerah kepada Dewan Pengurus Wilayah;

b.     memimpin dan mengawasi struktur organisasi Partai di bawahnya;

c.     atas  persetujuan Dewan  Pengurus  Wilayah,  membentuk  dan

mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung  Partai dengan

memperhatikan kesepakatan musyawarah  Dewan Pimpinan Tingkat

Daerah; serta

d.     merancang  dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan

mutasi Anggota Partai di  tingkat  kabupaten/kota sesuai dengan

Panduan Dewan Pengurus Pusat..

Pasal 47

Tugas operasional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

a.     menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyatan resmi

Partai;

b.     menyelenggarakan kaderisasi Anggota Partai;

c.     melaksanakan koordinasi Anggota Partai yang  menjabat  sebagai

anggota legislatif dan eksekutif; serta

d.     menyelenggarakan kaderisasi, pendidikan dan pelatihan, serta kursus-

kursus dakwah, kewilayahan, organisasi dan manajemen, politik, serta

kepemimpinan;

Pasal 48

(1)   Kepengurusan Dewan Syari’ah Daerah terdiri atas:

a.     seorang Ketua,

b.     seorang Sekretaris, dan

c.     Lajnah-lajnah.

(2)   Persyaratan untuk  jabatan dalam  kepengurusan Dewan Syari’ah

Daerah sebagai berikut:

a.     Ketua dan Sekretaris:

1)   sekurang-kurangnya       Anggota      Dewasa       dengan       masa

Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

2)   pernah  menjadi pengurus  dalam  kepengurusan struktur

organisasi            Partai          sekurang-kurangnya              di         tingkat

kabupaten/kota;

3)   memiliki pengetahuan yang  cukup  tentang  syari’ah,  hisbah,

dan peraturan perundang-undangan Republik  Indonesia yang

berlaku;

4)   berpegang  dan  komitmen kepada hukum  Islam,  nilai-nilai

moral dan kebenaran universal,  adil, bertaqwa, sabar,  jujur,

dan bijaksana;

5)   menyediakan waktu dan kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Dewan Syari’ah Daerah.

b.     Ketua-ketua Lajnah:

1)   sekurang-kurangnya Anggota Dewasa;

2)   pernah  menjadi pengurus  dalam  kepengurusan struktur

organisasi            Partai          sekurang-kurangnya              di         tingkat

kabupaten/kota;

3)   memiliki pengetahuan yang  cukup  tentang  syari’ah,  hisbah,

dan peraturan perundang-undangan Republik  Indonesia yang

berlaku;

4)   berpegang  dan  komitmen kepada hukum  Islam,  nilai-nilai

moral dan kebenaran universal,  adil, bertaqwa, sabar,  jujur,

dan bijaksana;

5)   menyediakan waktu dan kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Dewan Syari’ah Daerah.

c.     Jabatan lainnya dan keanggotaan di Dewan Syari’ah Daerah:

1)   sekurang-kurangnya        Anggota       Madya      dengan        masa

Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

2)   pernah  menjadi pengurus  dalam  kepengurusan struktur

organisasi          Partai        sekurang-kurangnya         di        tingkat

kabupaten/kota;

3)   memiliki pengetahuan yang  cukup  tentang  syari’ah,  hisbah,

dan peraturan perundang-undangan Republik  Indonesia yang

berlaku;

4)   berpegang  dan  komitmen kepada hukum  Islam,  nilai-nilai

moral dan kebenaran universal,  adil, bertaqwa, sabar,  jujur,

dan bijaksana;

5)   menyediakan waktu dan kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Dewan Syari’ah Daerah.

d.     Ketentuan lebih lanjut  diatur  dalam  Panduan Dewan Syari’ah

Pusat.

(3)   Ketua Dewan Syari’ah Daerah  diberi wewenang  membentuk  struktur

kepengurusan untuk  disahkan oleh Dewan Syari’ah Wilayah  dengan

memperhatikan kesepakatan musyawarah  Dewan Pimpinan Tingkat

Daerah.

(4)   Pemilihan  Ketua  Dewan  Syari'ah Daerah  dilaksanakan dalam

Musyawarah Daerah.

(5)   Ketentuan lebih lanjut  berkenaan dengan ayat  (4)  diatur  dalam

Panduan Dewan Pengurus  Pusat  atas  persetujuan Dewan Syari’ah

Pusat.

Pasal 49

Dewan Syari’ah Daerah bertugas:

a.     melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Syari’ah Wilayah,  hasil

Musyawarah Daerah, dan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat

Daerah.

b.     melaksanakan gerakan amar  ma’ruf nahi munkar  terhadap aktivitas

Partai dan anggotanya di daerah agar sesuai dengan syari`ah.

c.     menyusun rencana program  dan anggaran tahunan serta diajukan

kepada Dewan Pengurus  Wilayah  melalui Dewan Pengurus  Daerah,

dengan tembusan kepada Dewan Syari’ah Wilayah.

d.     menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap  6  (enam)  bulan

kepada Dewan Syari’ah Wilayah.

e.     bertanggung  jawab  kepada Dewan Syari’ah Wilayah  melalui

Musyawarah Daerah.

Pasal 50

Dewan Syari’ah Daerah berfungsi sebagai:

a.     lembaga hisbah,

b.     lembaga pengawas pelaksanaan Ajaran Islam pada struktur organisasi

Partai di tingkat  kabupaten/kota dan struktur  organisasi Partai di

bawahnya,

c.     lembaga yang  merepresentasikan pandangan dan sikap syari’ah

Partai,

d.     lembaga ishlah  dan  arbitrase  di internal  Partai di tingkat

kabupaten/kota, 

e.     lembaga pendidikan dan pelatihan syari’ah, serta

f.     pelaksana tugas-tugas  khusus  yang  ditetapkan oleh  Musyawarah

Daerah,  Musyawarah  Dewan Pimpinan Tingkat  Daerah,  dan Dewan

Syari’ah Wilayah.

Pasal 51

Dewan Syari’ah Daerah berwenang:

a.     melakukan pembinaan, bimbingan, dan penyuluhan terhadap anggota

Partai di bidang syari’ah.

b.     melakukan kajian terhadap  masalah-masalah  syar'i (qadha)  yang

diamanahkan berkenaan dengan anggota Partai serta melaporkannya

ke Dewan Syari’ah Wilayah.

c.     memberi taushiah syar’i dalam  masalah-masalah  syari’ah yang

diserahkan oleh Dewan  Pengurus  Daerah  atau kesepakatan

musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

BAB XII

DEWAN PIMPINAN TINGKAT DAERAH

Pasal 52

(1)    Dewan Pimpinan Tingkat  Daerah  adalah  forum  koordinasi dan

konsultasi berkenaan dengan Keputusan Musyawarah  Nasional,

Keputusan  Musyawarah  Kerja Nasional,  Hasil  Musyawarah  Wilayah,

Hasil Musyawarah  Kerja Wilayah,  Hasil Musyawarah  Daerah,  Hasil

Musyawarah  Kerja Daerah,  serta tugas,  fungsi, dan  kewenangan

Majelis  Pertimbangan Daerah,  Dewan Pengurus  Daerah,  dan Dewan

Syari’ah Daerah.

(2)    Kesepakatan          dan/atau         taushiyah  ditindaklanjuti                oleh      Majelis

Pertimbangan Daerah,  Dewan Pengurus  Daerah,  dan/atau Dewan

Syari’ah Daerah.

(3)    Dewan Pimpinan Tingkat  Daerah  dapat  mengundang pihak-pihak

berkenaan         dengan        tugas,  fungsi,            dan       kewenangan         Majelis

Pertimbangan Daerah,  Dewan Pengurus  Daerah,  dan/atau Dewan

Syari’ah Daerah.

(4)    Peserta musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah yaitu:

a.     Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah;

b.     Ketua Umum,  Sekretaris  Umum,  Bendahara Umum,  dan Ketua

Bidang Pembinaan Kader Dewan Pengurus Daerah;

c.     Ketua dan Sekretaris Dewan Syari’ah Daerah.

(5)    Unsur Dewan Pengurus Wilayah dapat menghadiri musyawarah Dewan

Pimpinan Tingkat Daerah.

(6)    Kesepakatan dan/atau taushiyah  musyawarah  Dewan Pimpinan

Tingkat  Daerah  disosialisasikan sesuai dengan kepentingannya

melalui jajaran struktur organisasi Partai di tingkat kabupaten/kota ke

bawah.

(7)    Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah dilaksanakan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XIII

STRUKTUR PARTAI TINGKAT KECAMATAN

Pasal 53

(1)   Struktur Partai pada tingkat kecamatan berkedudukan di kecamatan.

(2)   Struktur Partai tingkat kecamatan disebut Dewan Pengurus Cabang.

(3)   Pemilihan  Ketua  Dewan Pengurus  Cabang  dilaksanakan dalam

Musyawarah Cabang.

(4)   Pemilihan Ketua Dewan Pengurus  Cabang  sebagaimana dimaksud

ayat (3), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

(5)   Periode masa khidmah kepengurusan adalah 2 (dua) tahun.

(6)   Periodeisasi masa khidmah sebagaimana dimaksud  pada ayat  (5)

dilaksanakan dalam Musyawarah Cabang.

Pasal 54

Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang terdiri atas:

a.     seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua,

b.     seorang Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris,

c.     seorang Bendahara dan seorang Wakil Bendahara, serta

d.     beberapa Seksi.

Pasal 55

(1)   Persyaratan  untuk  jabatan  dalam  kepengurusan Dewan Pengurus

Cabang sebagai berikut:

a.     Untuk  jabatan-jabatan Ketua,  Sekretaris,  Bendahara,  dan Ketua

Seksi Pembinaan Kader adalah sebagai berikut:

1)   Sekurang-kurangnya       Anggota      Madya      dengan       masa

Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

2)   Pernah  menjadi pengurus  dalam  kepengurusan struktur

organisasi Partai sekurang-kurangnya  di Dewan Pengurus

Cabang;

3)   Taqwa, berpegang  teguh  kepada nilai-nilai moral  dan

kebenaran,  adil, serius  dalam  kemaslahatan dan persatuan

bangsa,  serta jauh  dari fanatisme kepentingan pribadi  dan

golongan;

4)   Memiliki wawasan dakwah dan syari’ah,  sosial, politik,

hukum,         dan        kewilayahan          yang        memungkinkannya

melaksanakan tugas;

5)   Memiliki kemampuan yang  sesuai dengan tugas  dan fungsi

Dewan Pengurus Cabang;

6)   Menyediakan waktu dan kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Cabang.

b.     Untuk  jabatan-jabatan lainnya dan keanggotaan di Dewan

Pengurus Cabang adalah sebagai berikut:

1)   Sekurang-kurangnya Anggota Madya;

2)   Pernah  menjadi anggota  dalam  kepengurusan struktur

organisasi Partai sekurang-kurangnya di Dewan Pengurus

Ranting;

3)   Taqwa, berpegang  teguh  kepada nilai-nilai moral  dan

kebenaran,  adil, serius  dalam  kemaslahatan dan persatuan

bangsa,  serta jauh  dari fanatisme kepentingan pribadi dan

golongan;

4)   Memiliki wawasan dakwah dan syari’ah, sosial, politik, hukum,

dan kewilayahan yang  memungkinkannya  melaksanakan

tugas;

5)   Memiliki  kemampuan  yang  sesuai dengan  tugas  dan fungsi

Dewan Pengurus Cabang;

6)   Menyediakan waktu dan kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Cabang.

(2)   Ketua,  wakil ketua,  dan sekretaris  Dewan Pengurus  Cabang  secara

bersama-sama membentuk  struktur  kepengurusan  untuk  ditetapkan

oleh Dewan Pengurus Daerah.

Pasal 56

Tugas Dewan Pengurus Cabang sebagai berikut:

a.     melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus  Daerah  dan

Putusan Musyawarah Cabang;

b.     menyusun rencana program  dan anggaran tahunan  Dewan Pengurus

Cabang beserta struktur organisasi Partai di bawahnya;

c.     rencana program dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan kepada Dewan Pengurus Daerah;

d.     membentuk  dan mensahkan struktur  organisasi dan kepengurusan

Dewan Pengurus Ranting;

e.     menarik  Iuran Anggota dan Iuran Wajib  Keanggotaan sesuai dengan

Panduan Dewan Pengurus Pusat;

f.     menerima waqaf,  hibah,  dan sumbangan sukarela yang  halal,  legal,

dan tidak mengikat;

g.     mensosialisasikan pandangan dan pernyatan resmi Partai;

h.     menyelenggarakan kaderisasi, pendidikan dan pelatihan, serta kursus-

kursus dakwah, kewilayahan, organisasi dan manajemen, politik, serta

kepemimpinan;

i.      menyelenggarakan supervisi dan evaluasi pelaksanaan program kerja

tahunan Dewan Pengurus Ranting;

j.      mengajukan  laporan kerja  dan kinerja  pelaksanaan  program  dan

realisasi anggaran setiap  6  (enam)  bulan kepada Dewan Pengurus

Daerah,

k.     melaksanakan Musyawarah Cabang, dan

l.      menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus

Daerah melalui Musyawarah Cabang.

BAB XIV

STRUKTUR PARTAI SETINGKAT KELURAHAN/DESA

Pasal 57

(1)   Struktur  Partai setingkat  kelurahan/desa  disebut  Dewan Pengurus

Ranting, dengan kepengurusan sebagai berikut:

a.     seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua,

b.     seorang Sekretaris,

c.     seorang Bendahara, dan

d.     Unit-unit:

1)    Pembinaan Kader,

2)    Pelayanan, dan

3)    Kewanitaan.

(2)   Pemilihan Ketua Dewan Pengurus  Ranting  dilaksanakan dalam

Musyawarah Ranting.

(3)   Pemilihan Ketua Dewan Pengurus  Ranting  sebagaimana dimaksud

ayat (2), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

(4)   Periode masa khidmah kepengurusan adalah 1 (satu) tahun.

(5)   Periodeisasi masa khidmah sebagaimana dimaksud  pada ayat  (4)

dilaksanakan dalam Musyawarah Ranting.

Pasal 58

(1)   Persyaratan  untuk  jabatan  dalam  kepengurusan Dewan Pengurus

Ranting sebagai berikut:

a.       Untuk  jabatan-jabatan Ketua,  Sekretaris,  Bendahara,  dan Ketua

Unit Pembinaan Kader adalah sebagai berikut:

1)   Sekurang-kurangnya Anggota Madya;

2)   Pernah  menjadi pengurus  dalam  kepengurusan struktur

organisasi Partai sekurang-kurangnya di Dewan Pengurus

Ranting;

3)   Taqwa, berpegang  teguh  kepada nilai-nilai moral  dan

kebenaran,  adil, serius  dalam  kemaslahatan dan persatuan

bangsa,  serta jauh  dari fanatisme kepentingan pribadi dan

golongan;

4)   Memiliki wawasan dakwah dan syari’ah, sosial, politik, hukum,

dan kewilayahan yang  memungkinkannya  melaksanakan

tugas;

5)   Memiliki  kemampuan  yang  sesuai dengan  tugas  dan fungsi

Pengurus Ranting;

6)   Menyediakan waktu dan kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Pengurus Ranting.

b.      Untuk  jabatan-jabatan lainnya dan  keanggotaan  di Dewan

Pengurus Ranting adalah sebagai berikut:

1)   Sekurang-kurangnya             Anggota         Muda         dengan          masa

Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

2)   Memiliki  kemampuan  yang  sesuai dengan  tugas  dan fungsi

Dewan Pengurus Ranting;

3)   Taqwa, berpegang  teguh  kepada nilai-nilai moral  dan

kebenaran,  adil, serius  dalam  kemaslahatan dan persatuan

bangsa,  serta jauh  dari fanatisme kepentingan pribadi dan

golongan;

4)   Memiliki wawasan dakwah dan syari’ah, sosial, politik, hukum,

dan kewilayahan yang  memungkinkannya  melaksanakan

tugas;

5)   Menyediakan waktu dan kesempatan yang  cukup  untuk

melaksanakan tugas-tugas Pengurus Ranting.

(2)   Ketua,  wakil  ketua,  dan  sekretaris  Dewan  Pengurus  Ranting

berwenang secara bersama-sama membentuk struktur kepengurusan

untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 59

Tugas Dewan Pengurus Ranting sebagai berikut:

a.     melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus  Cabang  dan

Putusan Musyawarah Ranting,

b.     menyusun rencana program dan anggaran Dewan Pengurus Ranting,

c.     rencana program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Dewan Pengurus Cabang,

d.     mengajukan rancangan struktur  kepengurusan Dewan  Pengurus

Ranting kepada Dewan Pengurus Cabang,

e.     menarik  Iuran Anggota dan Iuran Wajib  Keanggotaan sesuai dengan

Panduan Dewan Pengurus Pusat,

f.     menerima waqaf,  hibah,  dan sumbangan sukarela yang  halal, legal,

dan tidak mengikat,

g.     mensosialisasikan pandangan dan pernyatan resmi Partai,

h.     menyelenggarakan kaderisasi dan pelayanan,

i.      menyampaikan laporan pelaksanaan program  dan realisasi anggaran

setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Cabang,

j.      melaksanakan Musyawarah Ranting, dan

k.     menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus

Cabang melalui Musyawarah Ranting.

BAB XV

PERWAKILAN PARTAI DI LUAR NEGERI

Pasal 60

(1)   Dengan persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Dewan Pengurus

Pusat  dapat  membentuk  perwakilan Partai bagi Warga  Negara

Indonesia di suatu Negara  atas  permintaan  sekurang-kurangnya  10

(sepuluh)  orang    Warga  Negara Indonesia  yang  sedang  berdomisili di

Negara tersebut.

(2)   Pembentukan perwakilan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat  dilaksanakan sejauh  tidak  bertentangan dengan Peraturan

Perundang-undangan Republik Indonesia.

(3)   Ketentuan tentang  perwakilan Partai di luar  negeri  diatur  dalam

Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XVI

MUSYAWARAH PARTAI

Pasal 61

(1)   Musyawarah  Partai sesuai dengan tingkatannya  adalah  sebagai

berikut:

a.     Musyawarah  Majelis  Syura  adalah  musyawarah  sebagaimana

diatur dalam Bab IV Pasal 11, 12, dan 13.

b.     Musyawarah  Nasional adalah  musyawarah  Majelis  Syura yang

diperluas  sebagai forum  nasional dalam  pengambilan  keputusan

yang dilaksanakan oleh Majelis Syura setiap 5 (lima) tahun sekali,

dengan ketentuan:

1)     Peserta terdiri atas  anggota Majelis  Syura,  unsur  struktur

organisasi       Partai      di      tingkat      Pusat,       provinsi,      dan

kabupaten/kota.

2)     Ruang  lingkup  agenda Musyawarah  Nasional adalah:

menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah  Tangga,  Arah

Kebijakan,  Rencana Strategis,  dan Penetapan/Pelantikan

kepengurusan Partai di tingkat Pusat.

3)     Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Musyawarah

Nasional diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional yang

diputuskan oleh Majelis Syura.

c.     Musyawarah  Wilayah  adalah  forum  pengambilan keputusan

tertinggi di tingkat  provinsi yang  dilaksanakan oleh Dewan

Pengurus  Wilayah  setiap  4  (empat)  tahun sekali atas  izin Dewan

Pengurus Pusat dengan memperhatikan hasil musyawarah Dewan

Pimpinan Tingkat Wilayah. 

d.     Musyawarah  Daerah  adalah  forum  pengambilan keputusan

tertinggi di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Dewan

Pengurus  Daerah  setiap  3  (tiga)  tahun sekali atas  izin Dewan

Pengurus  Wilayah  dengan  memperhatikan hasil musyawarah

Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

e.     Musyawarah  Cabang  adalah  forum  pengambilan keputusan

tertinggi di tingkat  kecamatan yang  dilaksanakan oleh Dewan

Pengurus Cabang setiap 2 (dua) tahun sekali atas perintah Dewan

Pengurus Daerah.

f.     Musyawarah  Ranting  adalah  forum  pengambilan keputusan

tertinggi di tingkat kelurahan/desa yang dilaksanakan oleh Dewan

Pengurus Ranting setiap 1 (satu) tahun sekali atas perintah Dewan

Pengurus Cabang.

(2)   Ketentuan lebih  lanjut  berkenaan dengan Musyawarah  sebagaimana

dimaksud  pada ayat  (1)  huruf c,  d,  e,  dan f  diatur  dalam  Panduan

Dewan Pengurus Pusat.

(3)   Selain  jenis-jenis  musyawarah  di atas,  Partai menyelenggarakan

musyawarah dan rapat.

(4)   Ketentuan berkenaan dengan musyawarah  dan rapat  sebagamana

dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Pedoman Partai.

BAB XVII

TATA URUTAN PERATURAN PARTAI

Pasal 62

(1)   Tata Urut dan Kedudukan Peraturan Partai sebagai berikut:

1.     Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga,

2.     Putusan Majelis Syura,

3.     Putusan Musyawarah Nasional,

4.     Putusan Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai,

5.     Pedoman Partai,

6.     Panduan Dewan Pengurus Pusat/Dewan Syari’ah Pusat,

(2)   Hal-hal yang  berkenaan dengan Tata Urut  dan Kedudukan Peraturan

Partai sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Pedoman Partai.

BAB XVIII

HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 63

(1)   Hubungan       keorganisasian         formal       dan       non-formal       dapat

diselenggarakan  dalam  ruang  lingkup  kegiatan antara lain  yang

bersifat  dakwah,  politik,  kewanitaan,  sosial, kebudayaan,  hukum,

pendidikan,  ekonomi, dan profesi baik  dengan lembaga pemerintah

maupun dengan organisasi lembaga sosial masyarakat.

(2)   Ketentuan yang  berkenaan  dengan tujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat  (1)  diatur  berdasarkan kesepakatan musyawarah  Dewan

Pimpinan Tingkat Pusat.

(3)   Ketentuan sebagaimana dimaksud  pada ayat  (2)  berlaku dan

mengikat bagi institusi Partai.

Pasal 64

Asas hubungan keorganisasian adalah:

a.     Hubungan dengan organisasi Islam atas asas ukhuwah dan ta’awun.

b.     Hubungan dengan organisasi umum  atas  asas  kemanusiaan dan

kemaslahatan umum.

Pasal 65

(1)   Untuk  merealisasikan kemaslahatan umat  dan bangsa,  Partai dapat

melakukan koalisi.

(2)   Ketentuan mengenai koalisi sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)

diatur dengan Putusan Majelis Syura.

(3)   Pelaksanaan koalisi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dalam

musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pimpinan Pusat.

Pasal 66

(1)   Ketua Majelis  Syura dapat  melakukan hubungan langsung  dengan

struktur maupun personal Partai.

(2)   Hubungan antarstruktur organisasi Partai di tingkat pusat bersifat tidak

berkala dan dalam bentuk:

a.     langsung secara bilateral maupun trilateral, atau

b.     musyawarah pimpinan antar-struktur organisasi Partai tersebut.

(3)   Majelis  Pertimbangan Pusat,  sesuai dengan kewenangannya,  dapat

melakukan hubungan langsung dengan struktur  organisasi Partai di

tingkat  provinsi dan kabupaten/kota dengan sepengetahuan Dewan

Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syari’ah Pusat.

(4)   Hubungan Dewan Pengurus  Pusat  dengan Majelis  Pertimbangan

Wilayah,  Dewan Pengurus  Wilayah,  Dewan Syari’ah  Wilayah,  dan

Dewan Pimpinan Tingkat  Wilayah  bersifat  langsung  sesuai dengan

kewenangannya.

(5)   Hubungan Dewan Syari’ah Pusat dengan Dewan Syari’ah Wilayah dan

Dewan      Syari’ah      Daerah  bersifat  langsung  sesuai                    dengan

kewenangannya.

(6)   Hubungan Dewan Pengurus  Wilayah  dengan Majelis  Pertimbangan

Daerah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Syari’ah Daerah, dan Dewan

Pimpinan        Tingkat  Daerah  bersifat  langsung  sesuai                              dengan

kewenangannya.

(7)   Hubungan Dewan Syari’ah Wilayah  dengan Dewan Syari’ah Daerah

bersifat langsung sesuai dengan kewenangannya.

(8)   Hubungan Dewan Pengurus Daerah dengan Dewan Pengurus Cabang

bersifat langsung sesuai dengan kewenangannya.

(9)   Hubungan Dewan Pengurus Cabang dengan Dewan Pengurus Ranting

bersifat langsung sesuai dengan kewenangannya.

(10)     Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  tata hubungan keorganisasian

sebagaimana dimaksud ayat (4), (6), (8), dan (9) diatur dalam Panduan

Dewan Pengurus Pusat.

(11)     Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  tata hubungan keorganisasian

sebagaimana dimaksud ayat (5), dan (7) diatur dalam Panduan Dewan

Syari’ah Pusat.

BAB XIX

DEWAN PAKAR DAN DEWAN PENASEHAT

Pasal 67

(1)   Dewan Pakar adalah lembaga otonom yang dibentuk Partai di tingkat

pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

(2)   Dewan Pakar di tingkat pusat berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Majelis Pertimbangan Pusat.

(3)   Dewan Pakar  di tingkat  provinsi berada di bawah  dan bertanggung

jawab kepada Majelis Pertimbangan Wilayah.

(4)   Dewan Pakar  di tingkat  kabupaten/kota berada di  bawah  dan

bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan Daerah.

(5)   Keanggotaan  Dewan  Pakar  dapat  berasal dari anggota dan bukan

anggota Partai.

(6)   Ketentuan-ketentuan yang  berkaitan dengan Dewan  Pakar  diatur

dengan Pedoman Partai.

Pasal 68

(1)   Dewan Penasehat  adalah  lembaga otonom  yang  dibentuk  Partai di

tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.

(2)   Dewan Penasehat  di tingkat  kecamatan berada di bawah  dan

bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Cabang.

(3)   Dewan Penasehat  di tingkat  kelurahan/desa  berada di bawah  dan

bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Ranting.

(4)   Keanggotaan Dewan Penasehat dapat berasal dari anggota dan bukan

anggota Partai.

(5)   Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Penasehat diatur

dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XX

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 69

Keuangan Partai berasal dari antara lain:

a.     Iuran Anggota,

b.     zakat, infak, dan shadaqah dari Anggota,

c.     hibah, wakaf, wasiat,

d.     sumbangan dari Anggota dan simpatisan,

e.     sumber lain yang halal, tidak mengikat, dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 70

(1)   Partai menyelenggarakan pengelolaan dana dan kekayaan Partai. 

(2)   Penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1),

diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XXI

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 71

(1)   Dalam  hal persyaratan kepengurusan Dewan Pengurus  Wilayah,

Dewan Pengurus  Daerah,  Dewan Pengurus  Cabang,  dan Dewan

Pengurus  Ranting  serta kelengkapan strukturnya tidak  terpenuhi,

pembentukan struktur  dan pengangkatan Anggota  dari jenjang

keanggotaan di bawahnya  dimungkinkan diatur  dengan Panduan

Dewan Pengurus Pusat.

(2)   Dalam  hal persyaratan kepengurusan Dewan Syari’ah Wilayah

dan/atau Dewan Syari’ah Daerah serta kelengkapan strukturnya tidak

terpenuhi,  pembentukan struktur  dan pengangkatan Anggota dari

jenjang  keanggotaan di bawahnya dimungkinkan diatur  dengan

Panduan Dewan Syari’ah Pusat.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Hal-hal yang  belum  diatur  dalam  Anggaran Rumah  Tangga  diatur  lebih

lanjut  dengan peraturan lain sesuai dengan amanat  Anggaran Dasar  dan

Anggaran Rumah Tangga  ini.

Pasal  73

Perubahan Anggaran Rumah Tangga  ini  disahkan Musyawarah  Majelis

Syura III pada hari Sabtu tanggal 24 Syawwal 1426  bertepatan dengan 26

November 2005 dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.

MAJELIS SYURA

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

KETUA,

HILMI AMINUDDIN

Baca Selengkapnya..