26 Desember 2009

Berpotensi Jadi Capres 2014, SBY Tak Pilih HNW

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disinyalir sengaja tidak memilih Hidayat Nurwahid (HNW) sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, karena salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera itu sangat berpotensi menjadi capres pada Pemilu 2014.

SBY sadar betul menjadikan Hidayat sebagai menteri ibarat memelihara anak macan di dalam kandang. Popularitas serta integritas Hidayat bakal terus melambung apabila dia menjadi pejabat.

"Kalau Hidayat tak terpilih menjadi menteri itu wajar karena kans dia menjadi capres pada 2014 sangat besar," ujar pengamat politik Universitas Indonesia Zulfikar Ghazali saat berbincang dengan okezone di Jakarta, Rabu (21/10/2009).

Sebagai gantinya, SBY lebih senang memilih Tifatul Sembiring serta kader PKS lain dalam jajaran manteri di KIB II. Itu karena kelas Tifatul serta kader PKS lain masih di bawah Hidayat.

"Dia (Hidayat) akan menjadi penantang berat bagi Demokrat di 2014, ketimbang Tifatul," ungkapnya.

SBY serta para penasihatnya, sambung Zulfikar, tahu betul potensi besar yang dimiliki Hidayat. Salah satunya adalah modal dasar sebagai pendiri PKS. Kinerja, rekam jejak, serta kesederhanaan Hidayat juga bisa menjadi modal besar dalam mendulang simpati rakyat Indonesia.

"Dia salah satu kader PKS yang berani bersikap tegas. Salah satunya dalam kasus dugaan korupsi Rama Pratama. Pak Hidayat kan pernah bilang akan memecat Rama Pratama apabila terbukti korup," terangnya. (ful)

Rabu, 21 Oktober 2009 - 07:46 wib
Muhammad Saifullah - Okezone
Baca Selengkapnya..

22 Desember 2009

Dedikasi untuk orang terkasih tiada duanya

Ibu

Ribuan kilo jalan yang kau tempuh
Lewati rintang untuk aku anakmu
Ibuku sayang masih terus berjalan
Walau tapak kaki, penuh darah... penuh nanah


Seperti udara... kasih yang engkau berikan
Tak mampu ku membalas...ibu...ibu


Ingin kudekat dan menangis di pangkuanmu
Sampai aku tertidur, bagai masa kecil dulu
Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku
Dengan apa membalas...ibu...ibu....

Seperti udara... kasih yang engkau berikan
Tak mampu ku membalas...ibu...ibu

(Iwan Fals; ibu)

download lagunya di http://mp3sgratis.net/download/203/


Yaa Robb, ampunkan dosa-dosanya...
Berkahilah setiap langkah usahanya...
Bimbinglah agar senantiasa berada di jalan-Mu...
Jadikan jannah sebagai tempat kembalinya...
Baca Selengkapnya..

19 Desember 2009

Pansus Ngawur & Tak Punya Dasar Hukum

Jakarta - Imbauan Pansus Angket Century agar Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani nonaktif dinilai berlebihan dan salah kaprah. Sebab tidak ada dasar hukumnya keduanya harus dinonaktifkan dari jabatannya.


"Iya (ngawur) dan tidak berdasar hukum. Pansus terlalu cepat menyimpulkan hanya berdasarkan data dari BPK," ujar pengamat hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep warlan Yusuf dalam perbincangannya dengan detikcom, Sabtu (19/12/2009).

Menurut Asep, tidak ada istilah penonaktifan sementara untuk Wapres. Wapres bisa diberhentikan jika melanggar UU hukum pidana. "Lagian kalau diberhentikan karena melanggar hukum pidana bukan sementara tapi pemberhentian tetap," kata dia.

Asep menambahkan, seorang menteri dapat diberhentikan sementara sebagai terdakwa dengan ancaman hukuman paling ringan 5 tahun. Hal itu tertuang dalam UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Asep mempertanyakan alasan penonaktifan sementara Boediono dan Sri Mulyani berpengaruh dalam kelancaran pemeriksaan Pansus. Boediono dan Sri Mulyani dinilai kooperatif dalam pemeriksaan dan tugas-tugas kenegaraan tidak akan terganggu.

Yang paling penting, lanjut dia, Pansus memastikan agar Boediono dan Sri Mulyani memberikan keterangan tentang kasus Bank Century dengan lengkap dan jelas.

Asep menegaskan, jika penonaktifan Boediono dan Sri Mulyani dilakukan, maka stabilitas dan kepercayaan ekonomi terganggu.

"Maaf nih, katakan PDT (Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal) tidak terpengaruh jika dinonaktifkan sementara. Tapi kalau Menkeu dan Wapres dinonaktifkan akan luar biasa terganggu," jelas Asep.

Sebab, menurut dia, rakyat tidak menginginkan penonaktifan sementara Boediono dan Sri Mulyani. "Rakyat ingin adanya keterbukaan soal pelanggaran di Bank Century," tandasnya.

(nik/gah)


Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
Baca Selengkapnya..

18 Desember 2009

Tifatul: Kader PKS Jangan Kayak Cacing Kepanasan

INILAH.COM, Pontianak - Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring mengklaim partainya sedang menjadi sorotan masyarakat. Partai berlambang setangkai padi diapit 2 bulan sabit ini harus tetap mempertahankan identitasnya.

"Saat ini, semua orang sedang memperhatikan PKS sehingga para kader kita jangan sampai kayak orang cacing kepanasan," kata Tifatul saat melakukan malam ramah tamah dengan kader PKS Kota Pontianak, Kamis (17/12) malam,


Menteri Komunikasi dan Informasi ini menegaskan PKS tidak boleh sombong, karena masuk empat besar pada Pemilu 2009. PKS harus tetap rendah diri dan menjalankan amanah yang telah dipercayakan yaitu memperjuangkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Saya berharap kader PKS jangan jungkir balik tidak karuan. Tetapi pertahankan identitas, karakter, dan orisinal dari PKS," katanya.

Dalam kesempatan itu, Tifatul juga berpesan kepada kadernya agar jangan sekali-kali melakukan tindakan tidak terpuji, seperti melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). "Tetapi ciptakanlah kader PKS yang peduli, perhatian kepada masyarakat lemah, profesionalisme dan bisa mencari solusi ketika masyarakat sedang mengalami masalah," katanya.

Ia mengajak, kader PKS mulai saat ini berpikir dan bertindak untuk menghadapi Pemilu 2014. Bukan menunggu dan berharap tanpa melakukan kerja keras dalam mencari simpatik dan dukungan masyarakat. "Visi kita harus sama, karena kunci keberhasilan adalah satu tujuan yaitu kemakmuran masyarakat," ujarnya. [*/bar]

http://inilah.com/berita/politik/2009/12/18/229272/tifatul-kader-pks-jangan-kayak-cacing-kepanasan/

Pengirim: Ningsih Update: 18/12/2009 Oleh: Ningsih
Baca Selengkapnya..

17 Desember 2009

Buyung Fitnah Tifatul

Kamis, 17/12/2009 10:23 WIB

Jakarta - Menkominfo Tifatul Sembiring kesal atas pernyataan Adnan Buyung Nasution yang menuduhnya 'jangan-jangan dia juru bicara koruptor'. Jika Buyung tidak menarik statemen tersebut, Tifatul akan melakukan tindakan.

"Saya akan pensiunkan Buyung segera apabila tidak mencabut pernyataannya bahwa Tifatul sebagai juru bicara koruptor," tegas Titaful dalam pesan singkatnya, Kamis (17/12/2009).

Pernyataan Buyung, anggota Wantimpres, itu muncul terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan yang tetap digodok Tifatul meski banyak kritik berdatangan. Menurut Tifatul, statemen itu sangat tendensius dan bernada fitnah.

Tifatul menyatakan, RPP ini sudah dimulai sejak Mei 2008, jauh sebelum Tifatul jadi menteri. Sebelumnya sudah ada Permen 11/2006a, tentang teknis LI (Lawful Interception), lalu RUU ITE disahkan, jadi UU 11/2008. MenKominfo yang kala itu dijabat M Nuh, lantas membuat tim interdep penyusunan RPP. Untuk RPP LI dipimpin Mujiono.

Tifatul menuturkan, draf RPP dikirim Menkominfo M Nuh ke Depkum HAM untuk harmonisasi. Juga dikirim surat ke Menko Polhukam untuk koordinasi masalah teknis interdep, Depkum HAM mengadakan rapat Harmonisasi interdep I. Tanggapan-tanggapan dari Polri dan KPK dikirim ke Depkum dan Kominfo. Polri juga menyampaikan sedang membuat kajian internal dan meminta agar proses RPP menunggu kajian tersebut.

Kominfo mengadakan pertemuan kecil dan mengirim juga tanggapan ke Depkum terkait rapat harmonisasi tersebut.

Depkominfo sudah berbicara dengan KPK mengenai masukan-masukan terkait RPP penyadapan. "Status terakhir menunggu Depkum untuk harmonisasi, tentunya Depkum akan mengundang kembali pertemuan Interdept," ujar Tifatul.
(nrl/iy)


Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda! Baca Selengkapnya..

16 Desember 2009

Mengenal Presiden PKS : Luthfi Hasan Ishaaq, MA


DATA PRIBADI:

Nama : Luthfi Hasan Ishaaq, MA
TTL : Malang, 05-Agustus-1961
Nama Istri : Sutiana Astika
Jumlah Anak : 11 (sebelas) Orang
Email: lh-ishaq@madanibiznet.org

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1 SLTP-SLTA Ponpes Modern Gontor Ponorogo
2 D III Bahasa Arab
3 Fakultas Ushuluddin Ibnu Saud University
4 Fakultas Islamic Studies Salafia University

RIWAYAT PEKERJAAN:

1 Direktur PT Sirat Inti Buana
2 Public Realition Islamic Org Union
3 Penterjemah Institute Policy Studies

PENGALAMAN/JABATAN ORGANISASI:
1. Ketua I Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Saudi Arabia
2. Ketua Departemen Kaderisasi PPI Cabang
3. Ketua Departemen Kesenian OPPM Gontor
4. Ketua Pelajar Islam Indonesia
5 Sekjen Partai Keadilan (PK)
6 Bendahara Umum DPP PKS
7 Ketua Badan Hubungan Luar negeri DPP.


Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring yang diangkat sebagai Menkominfo dalam Kabinet Indonesi Bersatu II secara resmi mengundurkan diri. Sebagai gantinya adalah Luthfi Hasan Ishaaq yang sebelumnya menjadi Ketua Badan Hubungan Luar Negeri. Luthfi dipilih oleh Majelis Syuro yang dipimpin oleh Hilmy Aminuddin melalui mekanisme sidang.

Sebelum dirinya menerima mandat, sempat muncul isu kalau Luthfi veteran Afghanistan, negara yang dianggap selalu menelorkan teroris dunia. Terang saja isu ini dibantah keras oleh PKS. Yang benar, kata Anis Matta, Luthfi pernah mengenyam pendidikan di Pakistan, negara yang memang bertetangga dengan Afghanistan.

"Nggak bener (veteran perang Afghanistan). Beliau kuliah di Pakistan, master di sana," kata Anis Matta dalam jumpa pers di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, kemarin.

“Pergantian mereka merupakan bentuk konsistensi PKS dalam menjaga komitmen kenegarawanan,” kata Sekjen DPP PKS Anis Matta dalam jumpa pers di Gedung Markas Dakwah (Kantor DPP) PKS, Jakarta, Ahad (25/10).

Menurut Anis Matta, ada tiga alasan yang cukup mendasar mengapa PKS segera mengganti para fungsionarisnya yang duduk dalam jabatan publik, terutama di bidang eksekutif. Pertama, sebagai eksekutif mereka telah bekerja di level kepentingan bangsa yang harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan partai. “Dengan begitu Presiden SBY tidak perlu lagi khawatir terhadap loyalitas para menteri dari PKS. Mereka telah dihibahkann untuk kepentingan bangsa,” tegas Anis Matta yang kini menjadi salahsatu wakil ketua DPR RI.

Kedua, manajemen sebuah kementerian terlalu besar untuk dirangkap dengan manajemen sebuah partai. Begitu pula sebaliknya. Karena itu sebaiknya tidak terjadi rangkap jabatan.Alasan ketiga, tambah Anis,yang tak juga kalah pentingnya, masalah sirkulasi kaderisasi kepemimpinan. “Dengan pergantian tersebut sirkulasi kaderisasi kepemimpinan di PKS bisa berjalan dengan lancar. Kami tidak pernah kekurangan stok pemimpin,” tegas Anis.


Sosok Luthfi Hasan Ishaaq:

Luthfi Hasan Ishaaq, lahir di Malang, Jawa Timur 5 Agustus 1961. Master bidang Islamic Studies ini menamatkan pendidikan SLTP dan SLTA di Pondok Pesantren Modern, Gontor Jawa Timur. Menguasai secara fasih bahasa Arab dan Inggris, Luthfi mempunyai jam terbang yang cukup tinggi di Eropa. Ia pernah tinggal di Belanda selama beberapa tahun ketika diberi tugas sebagai supervisor pengembangan PKS di Eropa.

Pilihan terhadap Luthfi tidak terlalu mengherankan melihat latar belakangnya yang panjang sebagai kader inti partai. Luthfi adalah salahsatu pendiri PK pada tahun 1998 bersamaan dengan Era Reformasi setelah jatuhnya rezim Soeharto. Semasa PKS masih bernama Partai Keadilan (PK) dan dipimpin oleh Nurmahmudi Ismail, ia tercatat sebagai sekjen. Kemudian ia menjadi bendahara umum DPP ketika presiden partai dijabat oleh Nur Mahmudi Ismail dan Hidayat Nurwahid. Terakhir jabatannya adalah Ketua Badan Hubungan Luar negeri DPP.

Selain itu Luthfi juga terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dan kini kembali terpilih sebagai anggota Dewan periode 2009-2014.Selama berkecimpung di DPR, Luthfi ditempatkan di komisi 11 (perbankan) dan kemudian di komisi 1 (Pertahanan dan Luar Negeri). Selain itu ia juga tercatat sebagai anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen untuk Afrika, Eropa dan Organisasi Negara-Negara Konferensi Islam (OKI). Posisinya sebagai wakil ketua di BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen 2004-2009) membuat Lutfi mempunyai networking yang cukup kuat di dunia internasional. Luthfi juga menjadi anggota tetap komisi Timur Tengah di International Parliementary Union (IPU). Sebuah organisasi yang beranggotakan anggota parlemen seluruh dunia

Wewenang Ketua Majelis Syuro

Sesuai dengan AD/ART PKS, kewenangan mengangkat seorang presiden (Ketua DPP) berada ditangan Ketua Majelis Syuro yang saat ini dijabat Ustad Hilmi Aminuddin. Selain itu, Ketua Majelis Syuro juga mengangkat Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Ketua Dewan Syariah Partai (DSP), Sekjen dan Bendahara DPP. Keenam orang tadi disebut sebagai Dewan Pengurus Tingkat Pusat (DPTP) yang memegang otoritas kekuasaan tertinggi partai. Keberadaan DPTP haruslah mendapat pengesahan dari anggota Majelis Syuro yang terdiri dari 99 orang.

Pejabat PKS baru

PKS juga mengganti kader PKS yang mendapat amanah sebagai Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, yaitu:

1. Salim Segaff Al-Jufrie yang ditunjuk oleh Presiden SBY menjadi MENTERI SOSIAL Kabinet Indonesia Bersatu II, amanah beliau sebelumnya sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) digantikan oleh DR Surahman Hidayat

2. Suharna Surapranata yang ditunjuk menjadi MENRISTEK Kabinet Indonesia Bersatu II/Kepala BPPT, amanah beliau sebelumnya sebagai Ketua Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) digantikan oleh Untung Wahono

3. Suswono yang ditunjuk sebagai MENTERI PERTANIAN, amanah beliau sebelumnya sebagai Ketua Wilayah Dakwah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Suswono diserahkan kepada Agus Purnomo. Bersamaan dengan itu Suswono juga menyerahkan jabatannya sebagai Wakil Sekjen Bidang Organisasi kepada Budiyanto. Msc.

Ayo bangkitlah negeriku..harapan itu masih ada..! Baca Selengkapnya..

PKS Tidak Ingin KPK Dimandulkan


PK-Sejahtera Online: 'Kita masih sangat membutuhkan peran KPK. Sejauh ini peran yang dijalankan oleh KPK sudah cukup baik membuat orang jera melakukan korupsi, korupsi harus diberantas karena ini mental yang tidak terpuji', ujarnya. 'Korupsi adalah musuh kemanusiaan karena kekayaan negara dicuri dan tidak bisa didistribusikan secara merata untuk rakyat'.

Tifatul mengingatkan, Sebelum KPK dibentuk dahulu, kita bahkan mendatangkan pihak-pihak ahli korupsi dari negara lain dan belajar dari mereka seperti dalam kasus korupsi di Hongkong misalnya yang sukses meminimalisir korupsi yang merajalela di lembaga kepolisian Hongkong.
Dalam kurun waktu 15 tahun mereka berhasil mengatasinya.
'Adalah merupakan tekad kita bersama untuk memberantas korupsi di negeri ini. Dahulu losses APBN mencapai 30% setiap tahun, sekarang angka tersebut mulai menurun. Ada perubahan sikap mental dari aparat', tegasnya. Jadi eksistensi KPK dan Pengadilan TIPIKOR harus tetap di 'lanjutkan'.

PKS menolak pengurangan kewenangan-kewenangan KPK, ini sama saja mempreteli dan memandulkan KPK. Peran penuntutan tetap bisa dipertahankan, hakim ad hoc dan bahkan penyadapan sesuai prosedur masih dibolehkan.

Tifatul bahkan mengusulkan agar kewenangan KPK ditambah. Seperti mengeluarkan SP3.

'Jangan mentang-mentang temannya ditangkap KPK lantas lembaga KPKnya mau diberangus. Kalau UU TIPIKOR ini berlarut-larut dan melewati batas waktu, PKS menghimbau Presiden SBY untuk mengeluarkan PERPPU TIPIKOR. Sebab jika KPK sukses maka citra pemerintah dimata rakyat pasti akan semakin positif', pungkas Tifatul. Baca Selengkapnya..