Mengenal Presiden PKS : Luthfi Hasan Ishaaq, MA

DATA PRIBADI:

Nama : Luthfi Hasan Ishaaq, MA
TTL : Malang, 05-Agustus-1961
Nama Istri : Sutiana Astika
Jumlah Anak : 11 (sebelas) Orang
Email: lh-ishaq@madanibiznet.org

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1 SLTP-SLTA Ponpes Modern Gontor Ponorogo
2 D III Bahasa Arab
3 Fakultas Ushuluddin Ibnu Saud University
4 Fakultas Islamic Studies Salafia University

RIWAYAT PEKERJAAN:

1 Direktur PT Sirat Inti Buana
2 Public Realition Islamic Org Union
3 Penterjemah Institute Policy Studies

PENGALAMAN/JABATAN ORGANISASI:
1. Ketua I Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Saudi Arabia
2. Ketua Departemen Kaderisasi PPI Cabang
3. Ketua Departemen Kesenian OPPM Gontor
4. Ketua Pelajar Islam Indonesia
5 Sekjen Partai Keadilan (PK)
6 Bendahara Umum DPP PKS
7 Ketua Badan Hubungan Luar negeri DPP.


Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring yang diangkat sebagai Menkominfo dalam Kabinet Indonesi Bersatu II secara resmi mengundurkan diri. Sebagai gantinya adalah Luthfi Hasan Ishaaq yang sebelumnya menjadi Ketua Badan Hubungan Luar Negeri. Luthfi dipilih oleh Majelis Syuro yang dipimpin oleh Hilmy Aminuddin melalui mekanisme sidang.

Sebelum dirinya menerima mandat, sempat muncul isu kalau Luthfi veteran Afghanistan, negara yang dianggap selalu menelorkan teroris dunia. Terang saja isu ini dibantah keras oleh PKS. Yang benar, kata Anis Matta, Luthfi pernah mengenyam pendidikan di Pakistan, negara yang memang bertetangga dengan Afghanistan.

"Nggak bener (veteran perang Afghanistan). Beliau kuliah di Pakistan, master di sana," kata Anis Matta dalam jumpa pers di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, kemarin.

“Pergantian mereka merupakan bentuk konsistensi PKS dalam menjaga komitmen kenegarawanan,” kata Sekjen DPP PKS Anis Matta dalam jumpa pers di Gedung Markas Dakwah (Kantor DPP) PKS, Jakarta, Ahad (25/10).

Menurut Anis Matta, ada tiga alasan yang cukup mendasar mengapa PKS segera mengganti para fungsionarisnya yang duduk dalam jabatan publik, terutama di bidang eksekutif. Pertama, sebagai eksekutif mereka telah bekerja di level kepentingan bangsa yang harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan partai. “Dengan begitu Presiden SBY tidak perlu lagi khawatir terhadap loyalitas para menteri dari PKS. Mereka telah dihibahkann untuk kepentingan bangsa,” tegas Anis Matta yang kini menjadi salahsatu wakil ketua DPR RI.

Kedua, manajemen sebuah kementerian terlalu besar untuk dirangkap dengan manajemen sebuah partai. Begitu pula sebaliknya. Karena itu sebaiknya tidak terjadi rangkap jabatan.Alasan ketiga, tambah Anis,yang tak juga kalah pentingnya, masalah sirkulasi kaderisasi kepemimpinan. “Dengan pergantian tersebut sirkulasi kaderisasi kepemimpinan di PKS bisa berjalan dengan lancar. Kami tidak pernah kekurangan stok pemimpin,” tegas Anis.


Sosok Luthfi Hasan Ishaaq:

Luthfi Hasan Ishaaq, lahir di Malang, Jawa Timur 5 Agustus 1961. Master bidang Islamic Studies ini menamatkan pendidikan SLTP dan SLTA di Pondok Pesantren Modern, Gontor Jawa Timur. Menguasai secara fasih bahasa Arab dan Inggris, Luthfi mempunyai jam terbang yang cukup tinggi di Eropa. Ia pernah tinggal di Belanda selama beberapa tahun ketika diberi tugas sebagai supervisor pengembangan PKS di Eropa.

Pilihan terhadap Luthfi tidak terlalu mengherankan melihat latar belakangnya yang panjang sebagai kader inti partai. Luthfi adalah salahsatu pendiri PK pada tahun 1998 bersamaan dengan Era Reformasi setelah jatuhnya rezim Soeharto. Semasa PKS masih bernama Partai Keadilan (PK) dan dipimpin oleh Nurmahmudi Ismail, ia tercatat sebagai sekjen. Kemudian ia menjadi bendahara umum DPP ketika presiden partai dijabat oleh Nur Mahmudi Ismail dan Hidayat Nurwahid. Terakhir jabatannya adalah Ketua Badan Hubungan Luar negeri DPP.

Selain itu Luthfi juga terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dan kini kembali terpilih sebagai anggota Dewan periode 2009-2014.Selama berkecimpung di DPR, Luthfi ditempatkan di komisi 11 (perbankan) dan kemudian di komisi 1 (Pertahanan dan Luar Negeri). Selain itu ia juga tercatat sebagai anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen untuk Afrika, Eropa dan Organisasi Negara-Negara Konferensi Islam (OKI). Posisinya sebagai wakil ketua di BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen 2004-2009) membuat Lutfi mempunyai networking yang cukup kuat di dunia internasional. Luthfi juga menjadi anggota tetap komisi Timur Tengah di International Parliementary Union (IPU). Sebuah organisasi yang beranggotakan anggota parlemen seluruh dunia

Wewenang Ketua Majelis Syuro

Sesuai dengan AD/ART PKS, kewenangan mengangkat seorang presiden (Ketua DPP) berada ditangan Ketua Majelis Syuro yang saat ini dijabat Ustad Hilmi Aminuddin. Selain itu, Ketua Majelis Syuro juga mengangkat Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Ketua Dewan Syariah Partai (DSP), Sekjen dan Bendahara DPP. Keenam orang tadi disebut sebagai Dewan Pengurus Tingkat Pusat (DPTP) yang memegang otoritas kekuasaan tertinggi partai. Keberadaan DPTP haruslah mendapat pengesahan dari anggota Majelis Syuro yang terdiri dari 99 orang.

Pejabat PKS baru

PKS juga mengganti kader PKS yang mendapat amanah sebagai Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, yaitu:

1. Salim Segaff Al-Jufrie yang ditunjuk oleh Presiden SBY menjadi MENTERI SOSIAL Kabinet Indonesia Bersatu II, amanah beliau sebelumnya sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) digantikan oleh DR Surahman Hidayat

2. Suharna Surapranata yang ditunjuk menjadi MENRISTEK Kabinet Indonesia Bersatu II/Kepala BPPT, amanah beliau sebelumnya sebagai Ketua Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) digantikan oleh Untung Wahono

3. Suswono yang ditunjuk sebagai MENTERI PERTANIAN, amanah beliau sebelumnya sebagai Ketua Wilayah Dakwah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Suswono diserahkan kepada Agus Purnomo. Bersamaan dengan itu Suswono juga menyerahkan jabatannya sebagai Wakil Sekjen Bidang Organisasi kepada Budiyanto. Msc.

Ayo bangkitlah negeriku..harapan itu masih ada..! Baca Selengkapnya..

PKS Tidak Ingin KPK Dimandulkan

PK-Sejahtera Online: 'Kita masih sangat membutuhkan peran KPK. Sejauh ini peran yang dijalankan oleh KPK sudah cukup baik membuat orang jera melakukan korupsi, korupsi harus diberantas karena ini mental yang tidak terpuji', ujarnya. 'Korupsi adalah musuh kemanusiaan karena kekayaan negara dicuri dan tidak bisa didistribusikan secara merata untuk rakyat'.

Tifatul mengingatkan, Sebelum KPK dibentuk dahulu, kita bahkan mendatangkan pihak-pihak ahli korupsi dari negara lain dan belajar dari mereka seperti dalam kasus korupsi di Hongkong misalnya yang sukses meminimalisir korupsi yang merajalela di lembaga kepolisian Hongkong.
Dalam kurun waktu 15 tahun mereka berhasil mengatasinya.
'Adalah merupakan tekad kita bersama untuk memberantas korupsi di negeri ini. Dahulu losses APBN mencapai 30% setiap tahun, sekarang angka tersebut mulai menurun. Ada perubahan sikap mental dari aparat', tegasnya. Jadi eksistensi KPK dan Pengadilan TIPIKOR harus tetap di 'lanjutkan'.

PKS menolak pengurangan kewenangan-kewenangan KPK, ini sama saja mempreteli dan memandulkan KPK. Peran penuntutan tetap bisa dipertahankan, hakim ad hoc dan bahkan penyadapan sesuai prosedur masih dibolehkan.

Tifatul bahkan mengusulkan agar kewenangan KPK ditambah. Seperti mengeluarkan SP3.

'Jangan mentang-mentang temannya ditangkap KPK lantas lembaga KPKnya mau diberangus. Kalau UU TIPIKOR ini berlarut-larut dan melewati batas waktu, PKS menghimbau Presiden SBY untuk mengeluarkan PERPPU TIPIKOR. Sebab jika KPK sukses maka citra pemerintah dimata rakyat pasti akan semakin positif', pungkas Tifatul. Baca Selengkapnya..

Kasus Pemukulan Saksi PKS di Sidangkan

Abu Bakar ketua KPPS 19 kelurahan Tj.Rhu kecamatan Limapuluh harus menjadi pesakitan di kursi terdakwa karena memukul saksi PKS pada saat Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April yang lalu. Dengan mengenakan pakaian seragam PNS berlogo Pemko Kota Pekanbaru, Abu Bakar hadir sebagai terdakwa dalam sidang yang di gelar Pengadilan TInggi Pekanbaru jalan Teratai (03/07).

Dalam sidang yang berjalan lebih kurang dua jam tersebut, Abu Bakar mengakui benar telah memukul Amin saksi dari PKS. Hal ini karena Amin dinilainya terlalu kritis pada saat pelaksanaan perhitungan suara. Abu Bakar yang sehari-hari berkantor di Kesbang ini, merasa kekritisan Amin dalam perhitungan suara membuat lambatnya aktivitas perhitungan suara.

Ketika Amin di tanya oleh pimpinan sidang apa yang diprotes pada saat perhitungan suara, Amin mengatakan dirinya protes karena Ketua KPPS menghitung dua suara pada contrengan tanda partai dan Caleg, pada hal harusnya di hitung satu suara, dan suaranya berikan kepada Caleg yang dipilih.
"
Karena seringnya saya memprotes itulah yang membuat Pak Abu Bakar memukul bagian perut saya dan menendang bagian pangkal paha saya," ungkap mahasiswa UIN semester VI ini.

Ketua Tim Advokasi DPD PKS Pekanbaru, Hadid Suyatno yang menyaksikan persidangan tersebut merasa bersyukur karena akhirnya persoalan tersebut bisa sampai ke pengadilan.

"Secara kemanusiaan kami sudah memaafkan beliau, tetapi untuk menjadi pelajaran bagi anggota KPPS yang lain, proses hukum harus terus tetap berjalan agar kedepan pelaksanaan Pemilu atau Pilkada dapat berjalan lebih baik dan berkualitas," ungkap Hadid yang sehari-hari sebagai staf ahli Fraksi Keadilan Sejatera Pekanbaru.

Sidang tersebut akan di lanjutkan pada tanggal 10 Juni 2009 dengan agenda sidang pembacaan tuntutan dari jaksa. (pks pekan baru)


Pengirim: Ningsih Update: 04/06/2009 Oleh: Ningsih Baca Selengkapnya..

BAYANAT PILPRES 2009

Atas dasar keputusan Majelis Syuro PKS ke XI, dan tercapainya kesepakatan dengan SBY dan PD, maka diwajibkan kepada seluruh kader memperjuangkan kemenangan pasangan SBY-Boediono untuk kemaslahatan dakwah,ummat, bangsa, dan Negara

BAYANAT

NOMOR : 01/B/K/DPP-PKS/VI/1430

TENTANG

PILPRES 2009

1. Sidang Majelis Syuro PKS ke XI pada tanggal 25-26 April 2009 memutuskan :

a. Untuk berkoalisi dengan SBY dan Partai Demokrat dalam Pilpres 2009, APABILA kontrak politik dapat disepakati bersama

b. PKS Memperjuangkan Cawapres dari Internal dalam amplop tertutup, namun cawapres bukanlah merupakan syarat koalisi.

c. Jika syarat minimal koalisi (termasuk kerjasama berbasis platform dalam kabinet dan parlemen) tidak dipenuhi secara proporsional maka DPTP berhak mengambil kebijakan sesuai dengan kemaslahatan dakwah,umat, bangsa, dan Negara.

2. Kesalahpahaman sebelumnya terjadi karena tersumbatnya komunikasi dengan SBY paska pemberitahuan bahwa SBY memilih Boediono sebagai Cawapres. Sementara kita mengusulkan adanya keterwakilan umat.

3. Hasil pertemuan PKS dengan SBY pada tanggal 15 Mei 2009 di Bandung telah diklarifikasinya isu-isu seputar Boediono dan disepakatinya kontrak politik dengan SBY dan Partai Demokrat. Kontrak Politik berlandaskan platform terlampir.

4. Terkait pribadi Prof. Boediono, beliau adalah seorang muslim dan tidak berpandangan Neolib, bahkan Undang-Undang Perbankan Syari’ah dan Undang-undang Sukuk (Obligasi Syari’ah) digulirkan semasa ybs menjabat Menko Ekuin.

5. Atas dasar keputusan Majelis Syuro PKS ke XI, dan tercapainya kesepakatan dengan SBY dan PD, maka diwajibkan kepada seluruh kader memperjuangkan kemenangan pasangan SBY-Boediono untuk kemaslahatan dakwah,ummat, bangsa, dan Negara.

Jakarta, 1 Jumadil Akhir 1430 H

25 Mei 2009 M

PRESIDEN

IR. TIFATUL SEMBIRING Baca Selengkapnya..

Waduh, Saksi PKS Babak Belur Ditinju Ketua KPPS

Pemilu 2009 semakin lucu saja. Belum lagi kisruh soal kekacauan administrasi selesai, di Pekan Baru Riau saksi dari PKS babak belur dihajar oleh Ketua KPPS. Meski wajahnya luka memar, dia memaafkan, cuma urusan tetap diajukan ke polisi dan proses hukum tetap berlangsung. Walah

Korban pemukulan itu bertindak sebagai saksi di TPS 19 Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru. Peristiwa pemukulan terjadi saat Alminuddin melakukan protes karena panitia TPS, A Bakar Rahman, salah menghitung satu lembar suara. Menurut dia, ketika itu panitia TPS menghitung dua suara, untuk satu kertas suara yang tertandai lambang partai dan satu calegnya.

"Inikan tidak benar, saya kemudian protes. Namun dia langsung menarik baju saya dan langsung memukul saya," katanya Alminuddin dalam ketangan pers di Kantor DPW PKS Jumat (10/4/2009).

Saat mengetahui pertikaian itu, katanya, sejumlah warga langsung melerai perkelahian itu. Wargapun menyarankan keduanya menyelesaikan pertikaian secara damai.

"Pada dasarnya saya sudah memaafkan. Namun yang jelas proses hukum tetap jalan," kata Alminuddin. Alminuddin sendiri sudah melaporkan kasus penganiyaan ini ke polisi pada sore harinya.(warnaislam) Baca Selengkapnya..

Bekerja sampai Jam 01.30, Mumung Enggak Kapok Jadi Saksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Jika seseorang melakukan tugas dengan ikhlas, tanpa ada rasa terpaksa sedikit pun, tugas seberat apa pun akan terasa ringan. Walaupun tak jarang imbalan yang didapat juga tidak sebanding dengan jerih payah yang telah dikeluarkan.

Demikian yang dirasakan oleh Hj Munaroh (60), yang dari pemilu ke pemilu selalu menjadi saksi sampai seperti profesi tetap saja. Nenek 12 cucu yang lebih akrab dipanggil Ibu Mumung itu sudah menjadi saksi semenjak partai politik di Indonesia masih berjumlah tiga.

"Dari zamannya Pak Harto, saya sudah menjadi saksi. Saya memang orangnya senang berorganisasi dan tidak betah kalau harus diam saja. Menjadi saksi seperti hobi jadinya," kata warga RT 5 RW 2 Kelurahan Gelora, Tanah Abang, ini.

Saat pemilu tahun ini pun Mumung kembali diminta menjadi saksi salah satu partai politik yang cukup terkenal. Beberapa hari sebelum hari-H, salah seorang anggota dari parpol tersebut datang dan memintanya menjadi saksi. Tanpa menanyakan imbalan apa saja yang ia dapat, Mumung pun mengiyakan tawaran tersebut.

Pada saat hari penyontrengan kemarin, Ibu dari empat anak ini bertugas sejak pukul 06.30 sampai 01.30. Ada kendala saat memulai penghitungan suara sehingga penghitungan suara berjalan lamban. "Jumlah DPT-nya 407, yang hadir 246. Namun, saat penghitungan suara dimulai, jumlah yang hadir kok menjadi 247. Kami semua bingung, ternyata setelah diperiksa lagi, ada nama yang dobel," ujarnya.

Sayang, kerja keras Mumung sepertinya kurang mendapatkan penghargaan dari parpol yang memintanya menjadi saksi. Selama ia bertugas kemarin, ibu kost ini hanya mendapatkan satu kali makan siang, padahal ia harus bertugas sampai dini hari. "Honor yang saya dapat juga baru Rp 50.000, belum ada omongan apa-apa lagi dari orang parpol itu. Nanti kalau honor saya enggak ditambah, BAP-nya enggak akan saya kasih," katanya seraya terbahak.

Sebenarnya kejadian seperti itu bukanlah hal yang baru bagi Mumung. Setiap diminta menjadi saksi, ia mengalami hal serupa. Parpol yang semula "melamarnya", setelah berhasil justru "menceraikan" tanpa sepatah kata pun. Namun, wanita paruh baya ini tidak pernah merasa jera menjadi saksi.

"Dulu almarhum suami saya juga sering melarang saya menjadi saksi, maklum dia kan ustad. Namun, lama-lama dia (suami) berhenti melarang, sayanya yang bandel," guraunya.

Keempat anak Mumung pun berkali-kali melarangnya, sampai-sampai Mumung dibuatkan toko gas agar ia tidak terlalu banyak beraktivitas di luar. Namun, memang dasar keras kepala, ia justru menyuruh orang lain untuk mengelola toko gasnya itu.

Rencananya, untuk pemilihan presiden nanti, Mumung tetap bersedia menjadi saksi. "Kalau diberi umur yang panjang, saya masih bersedia kok jadi saksi. Enggak kapok dengan perlakuan parpol yang sering melupakan para saksi," tandasnya. Baca Selengkapnya..

PKS Daur Ulang Atribut Kampanye Jadi Tas

BOGOR- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor akan daur ulang atribut partai yang sudah tak digunakan lagi. Sebanyak ribuan spanduk dan baliho milik PKS akan disulap jadi tas.

Disebutkan oleh Ketua Bidang Operasional PKS Kota Bogor, Iman Nugraha, ia telah menginstruksikan seluruh Dewan Pengurus Ranting (DPRa) se-Kota Bogor untuk tidak langsung membuang atribut-atribut partai yang sudah harus turun terhitung pukul 00.00, Senin (6/4) tadi. oleh Iman, spanduk dan baliho tersebut diarahkan untuk diserahkan ke beberapa pusat-pusat daur ulang atribut yang telah didirikan oleh PKS.

"Nanti hasilnya berupa tas akan kami bagikan secara gratis di pasar-pasar dan pusat keramaian di Kota Bogor selepas penghitungan suara," kata Iman.

Dituturkan Iman, PKS melakukan proyek daur ulang ini mengingat besarnya jumlah spanduk dan baliho milik partainya di Kota Bogor. Terlebih lagi, bahan pembuat spanduk tersebut kebanyakan mengandung polimer sintetik yang sulit diuraikan.

Di Kota Bogor saja, menurut Iman, PKS memasang sebanyak 30.000 spanduk, baliho dan banner. Jika didaur ulang nanti, menurut Iman bisa dihasilkan kira-kira 5.000 tas dari bekas atribut tersebut.

Sementara itu, Ketua Bidang Kewanitaan PKS Kota Bogor, Nunun Nurlaila mengatakan bahwa daur ulang atribut ini tidak terbatas pada atribut dari PKS saja. Nurlaila mengatakan bahwa partai-partai yang berminat didaur ulang atributnya bisa langsung menghubungi DPD PKS Kota Bogor.

"Sentra-sentra produksi tas yang sudah kami bentuk siap menampungnya,"kata Nurlaila. Baca Selengkapnya..