BAYANAT PILPRES 2009

Atas dasar keputusan Majelis Syuro PKS ke XI, dan tercapainya kesepakatan dengan SBY dan PD, maka diwajibkan kepada seluruh kader memperjuangkan kemenangan pasangan SBY-Boediono untuk kemaslahatan dakwah,ummat, bangsa, dan Negara

BAYANAT

NOMOR : 01/B/K/DPP-PKS/VI/1430

TENTANG

PILPRES 2009

1. Sidang Majelis Syuro PKS ke XI pada tanggal 25-26 April 2009 memutuskan :

a. Untuk berkoalisi dengan SBY dan Partai Demokrat dalam Pilpres 2009, APABILA kontrak politik dapat disepakati bersama

b. PKS Memperjuangkan Cawapres dari Internal dalam amplop tertutup, namun cawapres bukanlah merupakan syarat koalisi.

c. Jika syarat minimal koalisi (termasuk kerjasama berbasis platform dalam kabinet dan parlemen) tidak dipenuhi secara proporsional maka DPTP berhak mengambil kebijakan sesuai dengan kemaslahatan dakwah,umat, bangsa, dan Negara.

2. Kesalahpahaman sebelumnya terjadi karena tersumbatnya komunikasi dengan SBY paska pemberitahuan bahwa SBY memilih Boediono sebagai Cawapres. Sementara kita mengusulkan adanya keterwakilan umat.

3. Hasil pertemuan PKS dengan SBY pada tanggal 15 Mei 2009 di Bandung telah diklarifikasinya isu-isu seputar Boediono dan disepakatinya kontrak politik dengan SBY dan Partai Demokrat. Kontrak Politik berlandaskan platform terlampir.

4. Terkait pribadi Prof. Boediono, beliau adalah seorang muslim dan tidak berpandangan Neolib, bahkan Undang-Undang Perbankan Syari’ah dan Undang-undang Sukuk (Obligasi Syari’ah) digulirkan semasa ybs menjabat Menko Ekuin.

5. Atas dasar keputusan Majelis Syuro PKS ke XI, dan tercapainya kesepakatan dengan SBY dan PD, maka diwajibkan kepada seluruh kader memperjuangkan kemenangan pasangan SBY-Boediono untuk kemaslahatan dakwah,ummat, bangsa, dan Negara.

Jakarta, 1 Jumadil Akhir 1430 H

25 Mei 2009 M

PRESIDEN

IR. TIFATUL SEMBIRING Baca Selengkapnya..

Waduh, Saksi PKS Babak Belur Ditinju Ketua KPPS

Pemilu 2009 semakin lucu saja. Belum lagi kisruh soal kekacauan administrasi selesai, di Pekan Baru Riau saksi dari PKS babak belur dihajar oleh Ketua KPPS. Meski wajahnya luka memar, dia memaafkan, cuma urusan tetap diajukan ke polisi dan proses hukum tetap berlangsung. Walah

Korban pemukulan itu bertindak sebagai saksi di TPS 19 Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru. Peristiwa pemukulan terjadi saat Alminuddin melakukan protes karena panitia TPS, A Bakar Rahman, salah menghitung satu lembar suara. Menurut dia, ketika itu panitia TPS menghitung dua suara, untuk satu kertas suara yang tertandai lambang partai dan satu calegnya.

"Inikan tidak benar, saya kemudian protes. Namun dia langsung menarik baju saya dan langsung memukul saya," katanya Alminuddin dalam ketangan pers di Kantor DPW PKS Jumat (10/4/2009).

Saat mengetahui pertikaian itu, katanya, sejumlah warga langsung melerai perkelahian itu. Wargapun menyarankan keduanya menyelesaikan pertikaian secara damai.

"Pada dasarnya saya sudah memaafkan. Namun yang jelas proses hukum tetap jalan," kata Alminuddin. Alminuddin sendiri sudah melaporkan kasus penganiyaan ini ke polisi pada sore harinya.(warnaislam) Baca Selengkapnya..

Bekerja sampai Jam 01.30, Mumung Enggak Kapok Jadi Saksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Jika seseorang melakukan tugas dengan ikhlas, tanpa ada rasa terpaksa sedikit pun, tugas seberat apa pun akan terasa ringan. Walaupun tak jarang imbalan yang didapat juga tidak sebanding dengan jerih payah yang telah dikeluarkan.

Demikian yang dirasakan oleh Hj Munaroh (60), yang dari pemilu ke pemilu selalu menjadi saksi sampai seperti profesi tetap saja. Nenek 12 cucu yang lebih akrab dipanggil Ibu Mumung itu sudah menjadi saksi semenjak partai politik di Indonesia masih berjumlah tiga.

"Dari zamannya Pak Harto, saya sudah menjadi saksi. Saya memang orangnya senang berorganisasi dan tidak betah kalau harus diam saja. Menjadi saksi seperti hobi jadinya," kata warga RT 5 RW 2 Kelurahan Gelora, Tanah Abang, ini.

Saat pemilu tahun ini pun Mumung kembali diminta menjadi saksi salah satu partai politik yang cukup terkenal. Beberapa hari sebelum hari-H, salah seorang anggota dari parpol tersebut datang dan memintanya menjadi saksi. Tanpa menanyakan imbalan apa saja yang ia dapat, Mumung pun mengiyakan tawaran tersebut.

Pada saat hari penyontrengan kemarin, Ibu dari empat anak ini bertugas sejak pukul 06.30 sampai 01.30. Ada kendala saat memulai penghitungan suara sehingga penghitungan suara berjalan lamban. "Jumlah DPT-nya 407, yang hadir 246. Namun, saat penghitungan suara dimulai, jumlah yang hadir kok menjadi 247. Kami semua bingung, ternyata setelah diperiksa lagi, ada nama yang dobel," ujarnya.

Sayang, kerja keras Mumung sepertinya kurang mendapatkan penghargaan dari parpol yang memintanya menjadi saksi. Selama ia bertugas kemarin, ibu kost ini hanya mendapatkan satu kali makan siang, padahal ia harus bertugas sampai dini hari. "Honor yang saya dapat juga baru Rp 50.000, belum ada omongan apa-apa lagi dari orang parpol itu. Nanti kalau honor saya enggak ditambah, BAP-nya enggak akan saya kasih," katanya seraya terbahak.

Sebenarnya kejadian seperti itu bukanlah hal yang baru bagi Mumung. Setiap diminta menjadi saksi, ia mengalami hal serupa. Parpol yang semula "melamarnya", setelah berhasil justru "menceraikan" tanpa sepatah kata pun. Namun, wanita paruh baya ini tidak pernah merasa jera menjadi saksi.

"Dulu almarhum suami saya juga sering melarang saya menjadi saksi, maklum dia kan ustad. Namun, lama-lama dia (suami) berhenti melarang, sayanya yang bandel," guraunya.

Keempat anak Mumung pun berkali-kali melarangnya, sampai-sampai Mumung dibuatkan toko gas agar ia tidak terlalu banyak beraktivitas di luar. Namun, memang dasar keras kepala, ia justru menyuruh orang lain untuk mengelola toko gasnya itu.

Rencananya, untuk pemilihan presiden nanti, Mumung tetap bersedia menjadi saksi. "Kalau diberi umur yang panjang, saya masih bersedia kok jadi saksi. Enggak kapok dengan perlakuan parpol yang sering melupakan para saksi," tandasnya. Baca Selengkapnya..

PKS Daur Ulang Atribut Kampanye Jadi Tas

BOGOR- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor akan daur ulang atribut partai yang sudah tak digunakan lagi. Sebanyak ribuan spanduk dan baliho milik PKS akan disulap jadi tas.

Disebutkan oleh Ketua Bidang Operasional PKS Kota Bogor, Iman Nugraha, ia telah menginstruksikan seluruh Dewan Pengurus Ranting (DPRa) se-Kota Bogor untuk tidak langsung membuang atribut-atribut partai yang sudah harus turun terhitung pukul 00.00, Senin (6/4) tadi. oleh Iman, spanduk dan baliho tersebut diarahkan untuk diserahkan ke beberapa pusat-pusat daur ulang atribut yang telah didirikan oleh PKS.

"Nanti hasilnya berupa tas akan kami bagikan secara gratis di pasar-pasar dan pusat keramaian di Kota Bogor selepas penghitungan suara," kata Iman.

Dituturkan Iman, PKS melakukan proyek daur ulang ini mengingat besarnya jumlah spanduk dan baliho milik partainya di Kota Bogor. Terlebih lagi, bahan pembuat spanduk tersebut kebanyakan mengandung polimer sintetik yang sulit diuraikan.

Di Kota Bogor saja, menurut Iman, PKS memasang sebanyak 30.000 spanduk, baliho dan banner. Jika didaur ulang nanti, menurut Iman bisa dihasilkan kira-kira 5.000 tas dari bekas atribut tersebut.

Sementara itu, Ketua Bidang Kewanitaan PKS Kota Bogor, Nunun Nurlaila mengatakan bahwa daur ulang atribut ini tidak terbatas pada atribut dari PKS saja. Nurlaila mengatakan bahwa partai-partai yang berminat didaur ulang atributnya bisa langsung menghubungi DPD PKS Kota Bogor.

"Sentra-sentra produksi tas yang sudah kami bentuk siap menampungnya,"kata Nurlaila. Baca Selengkapnya..

Berkat Galibu Dana Kampanye PKS Capai Rp6 Miliar

"Seperti waktu Pilkada DKI, (ada) 120 ribu kader kita. Ketika kita kumpulkan Rp50 ribu, terkumpul Rp5 miliar lebih. Bagi PKS, kantong kami adalah kas kami sendiri," jelasnya.

JAKARTA - Dana kampanye awal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah mencapai Rp6 miliar. Jumlah ini tercapai disebabkan gerakan lima ribu rupiah atau galibu yang dicanangkan Dewan Pimpinan Pusat PKS. Presiden PKS Tifatul Sembiring mengungkapkan, PKS memiliki 823 ribu kader di seluruh Indonesia.

"Kita serukan (galibu) dan ini bukan puncaknya," kata Tifatul usai meengikuti Zikir Akbar dalam acara Maulid Nabi di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (9/3/20009). Tifatul melanjutkan, pada puncaknya nanti PKS akan menyerukan gerakan lima puluh ribu rupiah.

"Seperti waktu Pilkada DKI, (ada) 120 ribu kader kita. Ketika kita kumpulkan Rp50 ribu, terkumpul Rp5 miliar lebih. Bagi PKS, kantong kami adalah kas kami sendiri," jelasnya.

Namun meskipun mengerahkan kantong kader-kadernya, PKS tetap membuka pintu bagi masyarakat yang akan menyalurkan sumbangannya. Mengenai jumlah Rp6 miliar, menurut Tifatul, itu hanyalah yang terkumpul di rekening partai. Namun, yang berjalan di kalangan kader dia memperkirakan bisa mencapai Rp100 miliar.

"Itu kan Cuma dua rekening BCA dan Mandiri. Yang nyumbang langsung atau kirim barang langsung kita kan tidak tahu," pungkasnya. Baca Selengkapnya..

KONSOLIDASI SAKSI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Mengundang segenap saksi PKS Karangasem - Solo pada :

Hari, tanggal : Senin, 9 Maret 2009
Waktu : 19.30 WIB
Tempat : Bpk. Budhi Hartanto, ST. (selatan puskesmas karangasem)
Agenda : Silaturrohim dan pembekalan dasar saksi TPS
( pembagian kaos saksi )

Demikian undangan kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Surakarta, 5 Maret 2009
Ketua DPRa Karangasem


Muhammad Yusuf Baca Selengkapnya..

TABAYYUN

Isu Pemerkosaan Oleh Kader PKS Adalah Aksi Balas Dendam
Muhammad Nur Hayid - detikPemilu


Jakarta - Ketua DPP PKS bidang perencanaan Mahfudz Siddiq menilai berita kasus pemerkosaan di kecamatan Cantigi, Indramayu yang diisukan dilakukan ketua DPC PKS hanyalah isapan jempol belaka. Menurutnya, berita ini sebagai upaya politisasi karena DPD PKS Indramayu sebelumnya melaporkan Bupati Indramayu, Yance terkait pelanggaran pidana pemilu.

"Berita itu hanyalah isapan jempol belaka dan dipolitisasi pihak tertentu untuk mendeskriditkan PKS. Bahkan sekarang beredar selebaran foto copy berita kasus tersebut dan di tempel di tempat-tempat umum yang dijaga oleh ormas pemuda tertentu yang berafiliasi ke salah satu parpol besar di Indramayu," kata Mahfudz kepada detikcom Jumat (6/3/2009).

Menurut penasehat DPD PKS indramayu ini, kejadian yang sebenarnya terjadi adalah adanya sejumlah pemuda-pemudi di daerah tersebut yang menggelar pesta miras dan melakukan seks bebas. Dari pesta itu, salah seorang pelakunya adalah Royana, simpatisan PKS yang baru bergabung sebulan ini.

"Jadi Roy bukan kader, bukan ketua DPC dan bukan pula caleg PKS. Masyarakat di sekitar Cantigi menyangsikan terjadinya aksi pemerkosaan. Karena pesta miras dan seks bebas biasa terjadi di daerah itu. Bahkan Indramayu memang dikenal dengan budaya semacam ini," papar Mahfudz.

Ketua FPKS ini menduga kasus ini sebagai balasan dari orang yang kecewa dengan langkah DPD PKS yang melaporkan kasus pelanggaran kampanye pemilu yang melibatkan Bupati Indramayu. Bahkan dalam kasus itu Panwas Kabupaten Indramayu sudah menyampaikan teguran kepada Bupati asal Golkar itu.

"Dugaan politisasi kasus ini karena beberapa waktu sebelumnya DPD PKS Indramayu melaporkan Bupati Indramayu, Yance, ke Panwaslu karena diduga melakukan pelanggaran pidana pemilu. Panwas Kab Indramayu sudah keluarkan surat teguran kepada Bupati asal Golkar," pungkas Mahfudz Siddiq.

( yid / mad ) Baca Selengkapnya..